Ketik disini

Opini

Perubahan RTRW untuk Siapa?

Bagikan

PERKEMBANGAN wilayah setiap tahun tidak bisa dihindari. Kemajuan tiap daerah terjadi terus. Tidak usah heran bila satu kawasan yang sepi, bisa berubah ramai tahun berikutnya. Semua mengikuti investasi yang masuk. Sawah-sawah pun pada waktunya berganti perumahan dan mal.

Hal tersebut yang membuat daerah selalu menyusun rencana detail tata ruang wilayah (RTRW). Dokumen RTRW seperti masterplan pembangunan kabupaten/kota beberapa tahun ke depan. Melalui RTRW ini kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, perhotelan, dan perbelanjaan diatur. Di dalamnya pun membahas soal aturan bangunan-bangunan yang harus ditaati. Melalui RTRW ini pembangunan daerah tidak akan semrawut. Pembangunan lebih tertata.

Meski sudah ada RTRW, bukan berarti pembangunan di daerah tidak dilanggar. Ada saja, pihak-pihak yang coba mengakali RTRW. Membangun gedung, hotel, atau tempat makan. Pada akhirnya ketika serangan dan desakan masyarakat begitu kencang mengkritik, proyek-proyek yang sudah jalan itu pun terhenti. Bukan berhenti total tentunya, tapi berhenti untuk mengambil ancang-ancang berikutnya.

RTRW tidak dipaku mati. Masih ada perubahan. Pelanggaran yang terjadi ini sering masuk melalui perubahan. Bila bangunan sebelumnya dianggap salah, menjadi benar karena perubahan RTRW. Daerah memang memiliki kewenangan perubahan RTRW. Contoh nyata bisa disaksikan di Kota Mataram. Sejumlah bangunan dinilai melanggar RTRW, seperti hotel di Dasan Agung, rumah makan cepat saji di Pejanggik, maupun bangunan ruko di sempadan sungai. Kenyataan bangunan itu tetap berdiri kokoh. Malahan sebentar lagi bangunan itu menjadi legal. Ya, pemerintah sedang menyiapkan perubahan RTRW. Legalitas bangunan itu muncul seiring perubahan RTRW. Pertanyaannya adalah perubahan itu untuk siapa, investor, konglomerat, atau rakyat?

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka