Ketik disini

Praya

PHRI Sarankan Pengawalan Wisatawan

Bagikan

PRAYAA�– Sederetan aksi pembegalan wisatawan di wilayah selatan Lombok Tengah (Loteng), membuat pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), angkat bicara. Mereka meminta, Pemkab segera menyusun pola pelayanan antar jemput wisatawan asing, menggunakan transportasi masal.

a�?Bila perlu, ketika mereka keluar kemana-mana, dikawal. Kalau tidak bisa, mari kita pikirkan untuk membuat transportasi masal itu,a�? usul Ketua PHRI Loteng Lalu Fathurrahman, kemarin(29/9).

Konsepnya, saran pemilik penginapan Sempiak Desa Selong Belanak tersebut, Pemkab membangun halte di seluruh titik obyek wisata. Di mulai dari pantai Torok Aik Belek Desa Montong Ajang, Praya Barat Daya, sampai pantai Awang Desa Mertak, Pujut. Setelah itu, Pemkab menyiapkan angkutan.

Dengan begitu, kata Fathurrahman seluruh wisatawan asing terlayani dengan baik. Mereka tidak lagi menggunakan transportasi sendiri. Tugas itu pun, dibawah kendali Dinas Hubkominfo dan Dinas Bupdar. a�?Itu salah satu upaya meminimalisir terjadinya aksi begal, di daerah kita tercinta ini,a�? usulnya lagi.

Secara teknis, lanjut Fathurrahman dapat dibicarakan bersama dengan pemilik hotel, pelaku pariwisata, aparat keamanan dan pemerintah. a�?Jika berbicara keindahan alam, Alhamdulillah kita luar biasa. Hanya saja, jangan sampai cidera gara-gara persoalan keamanan ini,a�? katanya.

Sementara itu, sekretaris Forum Kepala Desa (FKD) Loteng Supardi Yusuf menambahkan, jaminan keamanan kepada wisatawan asing itu juga, harus datang dari inisiatif pemerintah desa setempat. Dengan cara, mengaktifkan Badan Keamanan Desa (BKD) yang sudah dibentuk dan dilantik. Bukan sebaliknya, berdiam diri di kantor desa saja.

a�?Karena, sangat tidak mungkin urusan keamanan ini, sepenuhnya kita serahkan ke kepolisian atau TNI. Masak mereka setiap malam patroli,a�? katanya.

Untuk itulah, saran Supardi diperlukannya kerja sama. Dengan begitu, kepolisian dan TNI pun terbantukan. a�?Mari galakkan ronda dan patroli, di internal BKD. Karena, kalau bukan kita yang menjaga keamanan desa masing-masing, lalu siapa lagi,a�? sindirnya.

Langkah itu, tambahnya harus dibarengi pula dengan kebijakan Pemkab. Khususnya, menyangkut penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan sumberdaya manusia dan ekonomi. Karena, kasus pembegalan yang selama ini terjadi, diakui Supardi murni faktor ekonomi saja. a�?Mohon ini diperhatikan juga,a�? kata kades Pengembur tersebut.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka