Ketik disini

Metropolis

Blanko Habis, Target Gagal!

Bagikan

MATARAM – Pasca penandatanganan MoU antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan 92 kementerian/lembaga untuk memanfaatkan data base KTP Elektronik (e-KTP), jumlah warga pemohon e-KTP terus membeludak. Kantor Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, terus diserbu warga.

Apalagi, kemarin (30/9) merupakan batas akhir untuk pengajuan pembuatan e-KTP sampai akhirnya berlaku keputusan bersama untuk semua proses pelayanan publik, baik yang diberikan pemerintah, BUMN, dan Swasta diberlakukan.

Sejak pertengahan bulan Agustus lalu, kata Kadis Dukcapil Kota Mataram H Ridwan, masyarakat sudah berbondong-bondong mengurus e-KTP. Sayangnya, pemerintah tidak mengantisipasi dengan baik tingginya animo masyarakat mengurus adminitrasi kependudukannya. Dalam pantauan kemarin, blanko permohonan e-KTP ternyata sudah habis.

“Saya sudah teleconference dengan pak Ditjen (Dukcapil Kemendagri) dengan sekda provinsi, memang perhari ini blanko di Kemendagri sudah habis,” ungkap Ridwan.

Dampaknya pengurusan e-KTP jadi terhambat. Sebelumnya, dengan menggunakan blanko, masyarakat sudah bisa mendapatkan e-KTP dalam waktu relatif cepat. Setelah mengisi blanko, warga diminta untuk melakukan perekaman. Sampai akhirnya, e-KTP nya siap dicetak.

“Tapi sekarang tidak bisa lagi,” imbuhnya.

Mengatasi persoalan itu, Dukcapil Kota telah mengeluarkan semacam surat keterangan. Pada form surat keterangan itu, disebutkan secara eksplit kebutuhan penerbitan e-KTP.

“Misalnya, untuk kebutuhan pemilu, pemilukada, ke bank, ke polisi, hanya saja, ini untuk yang sudah melakukan perekaman,” ulasnya.

Kendalanya memang ada pada waktu. Masyarakat yang tidak mengurus menggunakan blanko, harus bersedia menunggu lebih lama. Sebab, tahapannya dirubah dengan terlebih dahulu melakukan perekaman data diri, baik itu sidik jari dan iris mata.

“Jadi setelah direkam baru data di konsolidasikan. Data kemudian dikirim ke pusat, lalu di scanning, apakah aman dan bersih dari penggandaan data. Kalau sudah aman baru ada perintah ready record, baru kita bisa keluarkan surat keterangannya,” tuturnya.

Dengan sistem ini, memang bisa cepat, namun bisa juga lambat. Apalagi ada persoalan server yang kerap down, bisa memperpanjang proses verifikasi data. Namun, Ridwan mengatakan ini memang sudah risiko yang harus dihadapi.

“Data blanko baru ready sekitar bulan November. Itu bisa di awal, tengah dan akhir ya,” terang dia.

Sementara itu, terkait deadline pengurusan e-KTP, Ridwan mengatakan deadline yang dimaksud bukan berarti pengentian pelayanan pembuatan e-KTP. Melainkan batas akhir hingga berlakunya, penggunaan data base bersama data kependudukan milik Kemendagri.

“Pelayanan akan terus diberikan, sampai kapanpun. Tapi, memang hari ini sebagai batas akhir, sampai semua yang berkaitan dengan pelayanan publik, akan mulai menggunakan e-KTP,” kata dia.

Ridwan tak memungkiri, target tidak tercapai yang diberikan Kemendagri. Hingga tanggal 28 September kemarin, ia menyebut masih sekitar 6 ribu warga Kota Mataram, belum bisa memiliki identitas kependudukan.

“Tinggal sekitar 3 persen kurang sedikit, dari target yang belum tercapai,” imbuhnya.

Namun bagi pemegang e-KTP yang di dalam keterangannya memilik batas waktu hingga tahun tertentu, Ridwan meminta mereka tidak resah. Karena, sejak revisi Undang-Undang 23 tahun 2016, tentang Administrasi Kependudukan, dengan Undang-Undang 24 tahun 2013, maka seluruh pemegang e-KTP sudah otomatis berlaku seumur hidup.

“Karena disana sudah jelas ada poin yang menyebutkan pemegang e-KTP seumur hidup. Biasanya pemegang e-KTP yang ada masa berlakunya adalah mereka yang memprosesnya pada tahun 2011 sampai 2013,” tandas, Ridwan. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka