Ketik disini

Metropolis

Dewan Soroti Rendahnya Realisasi Belanja SKPD

Bagikan

MATARAMA�– Setelah melalui proses pembahasan yang alot, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 akhirnya disahkan. Pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna DPRD NTB, Jumat (30/9).

Sidang yang sempat ditunda selama sehari ini, akhirnya membuahkan kesepakatan tentang format anggaran, yakni Pendapatan naik dari Rp 3,5 trilun menjadi Rp 3,7 triliun atau bertambah sekitar Rp 226 miliar. Sementara untuk belanja bertambah dari Rp 2,5 triliun menjadi Rp 3,9 trilun lebih, atau bertambah sebesar Rp 377 miliar. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar Rp 150 miliar lebih.

Dalam rapat peripurna ini, semua komisi di DPRD NTB menyetujui RAPBD Perubahan 2016 menjadi APBDP Provinsi NTB 2016. Namun beberapa dewan juga memberikan banyak catatan. Diantaranya masalah serapan anggaran SKPD yang masih rendah. Masalah ini terus berulang setiap tahun dan belum ada solusi yang tepat. Instruksi dari gubernur tidak pernah mempan, SKPD tetap saja lamban dalam mengeksekusi anggaran. Untuk, itu ke depan masalah ini harus diperbaiki.

Beberapa SKPD yang serapannya rendah diantaranya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, dari plafon anggaran Rp 25 miliar lebih, baru terealisasi Rp 14 miliar atau 54 persen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dari plafon anggaran sebesar Rp 12 miliar baru terealisasi Rp 5,8 miliar atau 48,8 persen. Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian NTB dari anggaran Rp 15 miliar baru terealisasi Rp 7,9 miliar atau 52,52 persen. Dinas Pertambangan dan Energi NTB memiliki plafon anggaran Rp 63 miliar, namun baru Rp 29 miliar yang direalisasikan atau sekitar 46,9 persen.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi mengatakan, pihaknya bersyukur anggaran bisa diketok sebelum batas akhir 30 September. Ia menjelaskan, pembahasan anggaran berlangsung alot karena sebelumnya banyak hal yang diperdebatkan di tingkat komisi. Salah satunya adalah persoalan penyertaan modal pada Bank NTB. Dewan meminta hak dividen sebesar Rp 59 miliar disetor dulu ke kas daerah baru disertakan menjadi modal. a�?Karena harus ada bukti bahwa daerah ini menyetor,a�? katanya.

Ia membantah, lamanya pembahasan akibat biaya perjalanan dinas ke luar negeri. Mori menegaskan, dewan sudah sepakat dengan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan, usulan biaya perjalanan dinas dihapus saat pembahasan KUA-PPAS beberapa bulan lalu. (ili/r7)

Komentar

Komentar