Ketik disini

Bima - Dompu

Mutasi Dinilai Cacat Hukum

Bagikan

BIMAA�– Mantan Kepala SMAN 1 Bolo Saidin Hamzah menilai mutasi dan rotasi jabatan kepala SMA/SMK cacat hukum. Menurutnya, pelantikan kepala sekolah dan pengawas pada Kamis (29/9) tidak sesuai mekanisme dan aturan.

“Kita akan menggugat persoalan itu. Karena pelantikan kepala sekolah dan pengawas pendidikan bukan kewenangan bupati,” tegasnya pada Radar Tambora (Lombok Post Group), kemarin.

Dikatakan, penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK kini kewenangannya telah beralih ke Pemerintahan Provinsi NTB. Hal itu sesuai Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2016, UU Nomor 23 Tahun 2014, Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 120/5935/Sj, tanggal 16 Oktober 2015.

Kemudian Permendikbud Nomor 28 Tahun 2010 serta PP Nomor 18 Tahun 2016. “Kita menilai pelantikan itu telah melanggar aturan yang ada,” katanya.

Pelantikan kepala sekolah dan pengawas tanpa ada surat pemberitahuan pada masing-masing kepala sekolah.Seharusnya SK mutasi itu ditandatangani Gubernur NTB.

Atas dasar itu, pihaknya akan melaporkan mutasi, rotasi kepala sekolah dan pengawas pendidikan kepada PGRI Provinsi NTB. Termasuk akan bersurat ke Kemendagri dan BKN pusat. “Rotasi dan mutasi sesuatu yang lumrah. Tapi dasarnya harus jelas,” terangnya.

Saidin mengatakan, bersama sejumlah kepala sekolah yang dimutasi, dia akan bertahan pada jabatan mereka sebelumnya. Meskipun di sekolah tersebut akan hadir kepala sekolah baru sesuai SK mutasi dari Bupati Bima.

“Kita akan pertanyakan kepala sekolah baru tersebut dapat SK dari mana. Kalau dari gubernur silakan. Tapi, kalau dari bupati, harap keluar dulu,” ujarnya.

Dia mengaku, jabatan itu bukan warisan. Melainkan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. “Saya siap turun dari jabatan asal sesuai aturan . Jika tidak, akan kita selesaikan secara hukum,”pungkasnya. (sya/r4)

Komentar

Komentar