Ketik disini

Headline Metropolis

Rp 27,9 Miliar Lebih Sia-sia

Bagikan

MATARAM – Banyak proyek Pemprov NTB mangkrak. Pembangunan yang menghabiskan dana puluhan miliar tersebut terbengkalai. Komisi IV DPRD NTB mencatat ada Rp 27,9 miliar uang rakyat menguap sia-sia karena proyek pembangunan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dana Rp 27,9 miliar tersebut terdiri dari proyek pembangunan terminal Haji/TKI di Lombok Internasional Lombok (LIA). Jumlah dana yang telah digelontorkan untuk proyek ini sejak tahun 2010 hingga 2014 sebanyak Rp 15,6 miliar lebih. Tapi masyarakat NTB belum bisa merasakan manfaat terminal tersebut, khususnya para jamaah haji dan TKI yang setiap tahun namanya dibajak dalam nomenklatur pembiayaan anggaran.

”Terkesan dibiarkan mangkrak dan tidak terurus,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Nurdin Ranggabarani dalam rapat paripurna, Jumat (30/9).

Di sisi lain, menurut data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) NTB, tidak kurang dari 83 mantan TKI NTB yang telah kembali teridentifikasi mengidap virus HIV/AIDS. Namun tidak bisa dilakukan cegah tangkal untuk keperluan karantina karena tidak ada fasilitas  pemeriksaan khusus. Dikhawatirkan virus ini akan ditularkan kepada keluarga dan orang lain.

Dengan kondisi ini, komisi IV mendesak agar terminal haji dan TKI tersebut segera difungsikan. Tapi dewan menyayangkan, kondisi terminal saat ini sangat memprihatinkan. Berbagai properti di dalamnya dijarah oknum tidak bertanggungjawab. Pencurian ini juga tidak lepas dari penelantaran dan tidak adanya pengamanan.

Selain itu, dewan juga mempertanyakan kejelasan sikap pemerintah dalam menindaklanjuti pembangunan Dermaga Telong Elong yang telah menyerap APBD NTB sebesar Rp 9,8 miliar lebih dari tahun 2007 hingga 2016. Pelabuhan ini juga mangkarak karena tidak ada kejelasan penanganan lebih lanjut.

”Seolah-olah kita telah melarung uang rakyat Rp 9,8 miliar ke laut tanpa memiliki rasa keprihatinan sedikit pun,” tegas politisi PPP ini.

Hal serupa juga dialami proyek penyediaan sarana air bersih di Pulau Maringkik, Lombok Timur. Pembangunan yang dikerjakan PT Verbeck Mega Perkasa dengan nilai kontrak Rp 2,5 miliar lebih itu juga belum memberikan manfaat apapun kepada masyarakat. Kondisinya saat ini rusak dan terbengkalai.

”Karena dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan,” katanya.

Komisi IV meminta agar pemerintah tidak membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Bangunan yang sudah ada harus segera difungsikan agar dana puluhan miliar yang sudah dihabiskan tidak sia-sia. ”Fungsikan dulu,” tegasnya.

Kalaupun untuk memfungsikan proyek itu butuh dana tambahan, maka bisa diusulkan ke dewan. Berapapun yang dibutuhkan akan disetujui asal ada jaminan fasilitas yang sudah dibangun tersebut beroperasi. Tapi kalau tidak ada jaminan seperti itu dewan tidak mau lagi menganggarkannya.

”Proses hukum saja orang-orang ini, bisa dibawa ke meja hukum,” tegas Nurdin.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur NTB HM Amin mengatakan, terhadap proyek-proyek yang mangkrak tersebut Pemprov NTB akan berupaya untuk mengoperasikannya. Masukan dewan tersebut akan ditindaklanjuti, sebab pemerintah juga tidak ingin ada proyek yang gagal. ”Semua akan kita tindaklajuti supaya hidup,” katanya. (ili/r7)   

Komentar

Komentar