Ketik disini

Tanjung

Pemprov Harus Bangun Pos Pengawasan

Bagikan

TANJUNG – Sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten akan diambil alih pemerintah provinsi. Kebijakan ini mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Djekat.

Djekat menyoroti pengambilahan kewenangan terkait pengawasan wilayah hutan. Pasalnya, Lombok Utara memiliki wilayah hutan cukup luas.

a�?Kalau sekarang ditangani provinsi, pengawasannya bakal makin jauh. Jadi efektivitas pengawasannya meragukan,a�? ujarnya.

Menurut Djekat, jika pengawasan tetap dilakukan pemerintah kabupaten maka hasilnya akan berbeda. Karena pengawasan bisa lebih dekat dengan lebih mengefektifkan petugas pengawasan.

a�?Ini kekhawatiran saya. Siang mungkin tidak ada penebangan liar di hutan, kalau malam mereka melakukan siapa yang tahu. Bagimana provinsi bisa melakukan pengawasannya,a�? tandasnya.

Lebih lanjut, Djekat mengatakan, untuk solusi, paling tidak pemprov menyiapkan sejumlah pos-pos pengawasan di titik-titik yang rawan pembalakan liar. Selain itu, juga perlu adanya penambahan tenaga untuk melakukan pengawasan.

a�?Kondisi hutan di Lombok Utara ini sudah butak, A�bukan hanya sekedar gundul saja,a�? katanya.

Hal ini bisa dilihat dengan mengacu pada kondisi debit air di sejumlah wilayah. Ada yang dulunya air melimpah kini sangat sulit didapat karena faktor gundulnya hutan.

a�?Debit air dulu melimpah, sekarang mana ada,a�? cetusnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka