Ketik disini

Headline Metropolis

Pemprov Nyatakan Perang Lawan Illegal Logging!

Bagikan

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB menyatakan perang melawan illegal logging (pembalakan liar). Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan polisi, kejaksaan dan TNI untuk menghentikan aksi para pembalak yang merusak hutan,Kemarin (3/10).

Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi bersama beberapa kepala daerah seperti Bupati Dompu Bambang M Yasin, Bupati Bima Indah Damayanti Putri, Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono dan perwakilan instansi lainnya. Kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk menghentikan perusakan hutan.

Usai pertemuan, Kepala Dinas Kehutanan NTB Husnanidiaty Nurdin mengatakan,A� dengan pertemuan tersebut dinas kehutanan memiliki tambahan semangat dalam memberantas praktik pembalakan liar. Sebab ia merasa memiliki dukungan dari aparat penegak hukum, dan semua pihak yang berwenang. Terutama untuk memastikan hutan NTB tidak rusak. Penegakkan hukum harus dilakukan agar kondisi saat ini bisa menjadi lebih baik ke depan.

a�?Semua akan terlibat, mendukung di dalam mencegah perusakan hutan,a�? katanya.

Ia menyebutkan, total areal hutan di NTB saat ini sebanyak 1.071.722,83 hektare. Namun akibat pembalakan liar jumlah lahan kritis di NTB mencapai 52 persen atau 557 ribu hektare lebih. Seluas 200 hektare diantaranya dalam kondisi sangat kritis. Sementara sisanya hampir kritis. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemprov NTB. Salah satu caranya dengan penanaman pohon.

a�?Makanya sekarang kita sedang membuat road mapnya,a�? ujar wanita yang akrab disapa Ibu Eny.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Lalu Gita Aryadi menyebutkan, pertemuan tersebut merumuskan beberapa kesepakatan bersama. Pertama, segera membentuk Satgas pembalakan liar. Semua komponen yang terlibat akan menindaklanjuti. Kedua, penguatan penegakkan hukum terhadap dalang pembalakan liar.

a�?Khususnya penegakan hukum pada dalang-dalangnya,a�? tegas Gita.

Ketiga, evaluasi perizinan dan pelaksanaanya. Bila ada indikasi pelanggaran izin, maka akan direkomendasikan pencabutan izin. Keempat, memoratorium peredaran dan pengiriman kayu NTB ke luar daerah. Untuk hal ini, dinas kehutanan akan mengidentifikasi jenis kayu mana saja yang akan dimoratorium sementara untuk tidak dikirim. Terutama kayu yang langka dan hampir punah, termasuk jati, kayumas, dan pohon sonokling.

a�?Terutama di Sumbawa ini kayu jati yang paling banyak dijarah,a�? katanya.

Eny menambahkan, evaluasi perizinan akan dilakukan dalam rangka penertiban. Baik Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang dikeluarkan pusat terhadap empat perusahaan besar di NTB, Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Tanam Rakyat (HTR) semua akan dievaluasi.

Ia menyebutkan, jumlah izin yang ada saat ini empat HPH untuk PT Agro Wahana Bumi (AWB), PT Sadana Arif Nusa, PT UTL dan PT Konesia.

Sementara, HKM sebanyak 76 izin dan HTR 12 izin. Terkait evaluasi perizinan ini PemprovA� juga akan melibatkan Satgas Pembalakan Liar.

Eny menegaskan, bagi perusahaan yang tidak beroperasi sesuai aturan akan diberikan teguran. Jika teguran sampai tiga kali tidak diindahkan, izin perusahaan mereka akan dicabut. Bagi perusahaan besar yang mengantongi HPH, pihaknya akan merekomendasikan ke pemerintah pusat untuk pencabutan izin.

a�?Tidak ada istilah nakal, dari empat izin yang dikeluarkan pusat itu yang aktif baru ada dua, yang dua ini mungkin sedang berporoses menuju aktif, ini yang kita evaluasi,a�? jelasnya.

Ia mengakui, salah satu kendala paling sulit dalam penanganan pembalakan liar ini adalah lacak balak. Petugas akan kesulitan menentukan asal kayu yang ditangkap. Pelaku biasanya mengelabui petugas dalam hal ini. Mereka mengaku punya izin di satu lahan, tapi mengambil kayu di dalam lain. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka