Ketik disini

Metropolis

Ingat, Pemdes Harus Buka-bukaan

Bagikan

MATARAM – Pemerintah desa (pemdes) harus buka-bukaan atau transparan soal anggaran pembangunan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Anggota Komisoner Bidang Edukasi Sosialisasi Advokasi, Komisi Informasi NTB Hendriadi menjelaskan, untuk membudayakan keterbukaan informasi di tingkat desa, maka pemerintah akan mencanangkan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Dengan harapan 995 desa di NTB dituntut untuk memberikan pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat. Baik informasi dalam hal pelayanan maupun anggaran pembangunan.

Salah satu cara membudayakan keterbukaan informasi di desa adalah dengan mempubalikasikan anggaran pembangunan desa. Baik melalui website atau papan pengumuman di desa tersebut. Dengan demikian masyarakat bisa mengawasi proses pembangunan di desanya. a�?Tujuan akhirnya adalah membudayakan transparansi,a�? kata Hendri.

Menurutnya, pemerintah desa wajib memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Bila mereka menolak memberikan, maka ada mekanisme yang bisa ditempuh warga untuk menuntut hak tahunya. Bahkan, penyelenggara pemerintah bisa dikenakan sanksi apabila tidak memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya jika masyarakat itu dirugikan dengan tidak diberikannya informasi. a�?Tapi kalau bicara sanksi terlalu jauh, untuk itu kita mendorong agar jangan sampai ada sanksi,a�? ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia DBIP 2016 Najamudin Amy mengatakan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan mencanangkan DBIP di Hotel Lombok Raya, A�Kamis (6/10) . Pencanangan DBIP ini merupakan tindak lanjutA� dari kesepahaman bersama antara Komisi Informasi dengan Kementerian Desa tentang keterbukaan informasi di desa.

Pencanangan DBIP ini diawali dengan berbagai kegiatan. Diantaranya, road show ke delapan kabupaten untuk berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah kabupaten sekaligus memaparkan gagasan ini ke masing-masing pemerintah kabupaten. Selanjutnya dilakukan pertemuan khusus dengan seluruh kepala desa dalam bentuk workshop di masing-masing kabupaten untuk menangkap respon dan memaparkan kegiatan ini sekaligus memberikan pemahaman kepada seluruh kepala desa tentang pentingnya implementasi KIP di desa.

Untuk memudahkan implementasi keterbukaan informasi publik di desa Komisi Informasi Provinsi NTB telah menyusun Buku Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka