Ketik disini

Headline Tanjung

PKN Soroti PAD, Hanura Pertanyakan Ijazah

Bagikan

TANJUNG – Pembahasan RAPBDP Lombok Utara antara legislatif dan eksekutif berlanjut. Kemarin (4/10), giliran fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan pandangannya.Sebelumnya, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar membacakan nota keuangan RAPBDP 2016

Hasilnya, lima fraksi di DPRD A�menyetujui nota keuangan RAPBDP 2016 dilanjutkan pembahasannya oleh Banggar. Rapat paripurna tersebut tampak dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin dan sejumlah pimpinan SKPD. Walaupun setuju, sejumlah fraksi memberikan catatan.

Dalam pandangannya, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional (PKN) menyoroti peningkatan PAD dari Rp 76 miliar menjadi Rp 115 miliar disumbangkan dari sektor pajak dan retribusi daerah.

PKN A�melihat beberapa aset daerah belum memberikan kontribusi maksimal karena belum dimanfaatkan dengan baik.

a�?Seperti apa pola pengelolaan aset daerah wisata air terjun serta rumah adat, GOR Gondang, pasar kuliner, dan pasar UKM. Saat ini aset-aset itu belum berdayaguna,a�? ujar Ketua Fraksi PKN Tusen Lasima.

Sementara itu, Fraksi Hanura meminta Pemkab Lombok Utara untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pendidikan.

a�?Kami mengingatkan pemkab agar segera menyelesaikan persoalan ijazah siswa SMA/SMK,a�? ujar juru bicara Fraksi Hanura Ramedi.

Ditambahkan, dalam pertemuan antara Komisi I, Komisi III, pemkab, dan wali murid pada 22 September lalu, pemkab menyanggupi penyerahan ijazah akan selesai pada 30 September.

Tetapi kenyataannya hingga saat ini, persoalan tersebut belum juga selesai. a�?Hal ini harus jadi prioritas pemkab. Sehingga waktu yang ada tidak habis untuk saling menyalahkan,a�? tandasnya.

Usai pandangan fraksi ini, seharusnya rapat paripurna dilanjutkan kembali beberapa jam kemudian dengan agenda mendengarkan jawaban kepala daerah terkait pandangan fraksi. Namun agenda rapat paripurna lanjutan ini ditunda dan akan dijadwalkan kembali. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka