Ketik disini

Headline Praya

Makelar Tanah Perkeruh Dam Mujur

Bagikan

PRAYA – DPRD Lombok Tengah (Loteng) mengaku kembali menemukan hambatan baru dalam proses pembangunan dam Mujur di Desa Kelebuh, Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng).

Menurut mereka tidak saja oknum provokator yang mengambil manfaat, tapi ada juga makelar tanah yang ikut memperkeruh suasana.

a�?Kalau sudah seperti itu kondisinya, maka lengkap sudah penderitaan kita,a�? kata Anggota Komisi III DPRD Loteng HL Arif Rahman Hakim, kemarin (5/10).

Keberadaan para oknum tersebut, kata Arif secara langsung menghambat seluruh proses yang ada. Khususnya, penanganan studi pengadaan lahan, pemindahan penduduk dan pemukiman warga di enam dusun di Desa Kelebuh.

Di Desa Kelebuh sendiri, lanjutnya menjadi lokasi inti pembangunan dam Mujur. Total luas lahannya mencapai 260 hektare (ha) meliputiA� Dusun Lelung Satu, Lelung Dua, Lelung Tiga, Embung Belek, Lendangre dan Dusun Tompek. a�?Kunci, penyelesaian masalah sosial ini, ada ditangan masyarakat dusun itu,a�? ujarnya.

a�?Kalau tidak mau dibangunkan fasilitas, sarana dan prasarana pengairan pertanian, ya sudahlah. Mau bagaimana lagi,a�? sesalnya.

Politisi PBB itu pun memberi contoh, proses pembebasan lahan pembangunan infrastruktur jalan jalur dua PLN-Batujai. Dalam perjalanannya hingga sekarang, masyarakat yang terkena dampak justru bergembira.

Karena, nilai ganti ruginya di atas hitungan Pemkab. Sehingga, keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha.

a�?Bisa saya katakan, pola pembebasan lahan yang dilakukan Pemkab selama ini, bukan ganti rugi. Tapi, ganti untung,a�? kata Arif sembari tersenyum.

Secara teknis, tambah Arif total luas lahan pembangunan dam Mujur tersebut mencapai 383,88 ha. 213,64 ha diantaranya digunakan untuk genangan air. Sisanya, sarana pendukung.

Ada enam desa yang terkena dampaknya yaitu, Desa Mujur, Sukaraja dan Desa Sengkerang di Praya Timur. Lalu, Desa Kelebuh di Praya Tengah dan Desa Langko serta Loangmaka di Janapria.

a�?Sekali lagi, mau dibangun atau tidak, kuncinya ada di tangan masyarakat. Tolong berikan waktu untuk pemerintah melakukan Larap,a�? serunya.

Begitu tugas tersebut selesai, kata Arif baru tim appraisal turun melakukan penghitungan besaran anggaran pembebasan lahannya.

a�?Ingat, pemerintah itu tidak punya hak menentukan harga. Jadi, masyarakat jangan takut dan khawatir,a�? kata Ketua Komisi III DPRD Loteng M Humaidi, terpisah.

Sementara itu, Camat Janapria HM Munir mengaku bersyukur, karena di wilayahnya sudah tidak ada masalah lagi. a�?Kami dalam posisi menunggu. Kapan pun mau dibangun, kami siap,a�? cetusnya, usai mengikuti rapat di kantor bupati.

a�?Begitu pula di wilayah Praya Timur. Permasalahan Larap, bahkan Amdal sudah tidak ada masalah, tinggal kami menunggu tim appraisal saja,a�? sambung Camat Praya Timur Lalu Muliardi Yunus, singkat.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka