Ketik disini

Giri Menang

Awas, Pilkades Rawan Konflik!

Bagikan

GIRI MENANG – Potensi terjadinya konflik pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak disebut jauh lebih rawan dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ataupun pemilihan legislatif.

Hal demikian diungkapkan, Bupati Lobar H Fauzan Khalid saat memberi sambutan pada acara sosialisasiA� dan bimbingan teknik (Bimtek) Pilkades serentak di Aula kantor Bupati Lobar, kemarin (10/10).

a�?Kemungkinan konflik pilkades cendrung lebih besar,a�? ungkap bupati.

Menurut Fauzan proses demokrasi sebenarnya adalah Pilkades. Sebab para calon akan bersentuhan langsung dengan masyrakat. Intensitas saling bertemu antar calon dengan pendukungnya pun juga lebih sering. Sehingga dianggap rawan konflik.

a�?Karena itu saya minta harus dijaga betul sikap masing-masing pendukung maupun calon,a�? pesannya.

Orang nomor satu di Lobar itu mengatakan, semua unsur yang bertanggung jawab dalam Pilkades ini harus mejaga sinergitas. Tidak boleh ada perbedaan sikap maupun pendapat. Semua unsur baik panitia pelaksana maupun penanggung jawab Pilkades harus bersikap normal.

a�?Normal bukan berarti tidak terlibat dalam Pilkades. Tetapi tidak pro terhadap salah satu calon,a�? jelasnya.

Pada acara yang digagas oleh BPMPD Lobar tersebut, turut hadir Ketua KPU Lobar Suhaimi Samsuri sebagai narasumber, para Kapolsek 18 desa peserta, dan panitia penyelengara Pilkades.

Terkait aturan calon Kades dari luar desa, Fauzan selepas acaraA�mengatakan, penjaringan calon tengah berjalan di 18 desa. Sejauh ini, dia memastikan belum ada satu pun calon yang mendaftar dari luar desa.

Sekalipun nanti ada, dia mengungkapkan hal itu harus diterima. Karena ada undang-undangan yang mengatur. a�?Ini hanya persoalan boleh tidak, kalau masalah jadi tergantung masyarakat,a�? tegasnya.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa (BPMPD), HL Surapati mengatakan, anggaran Pilkades serentak2016 Rp 700 juta telah diberikan merata kesetiap TPS. A�Untuk pembagiannya, jatah per desa tergantung dari jumlah dusun, jumlah TPS, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). a�?Jadi anggaran per desa beda-beda,a�? jelasnya.

Terkait soal logistik, Surapati mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Lobar. Untuk pengadaan kotak suara dan surat suara. Surapati mengungkapkan masing-masing TPS diberi jatah 500 suara. (zen/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka