Ketik disini

Sumbawa

Pengelolaan Keuangan Desa Harus Transparan

Bagikan

SUMBAWA – Bupati Sumbawa HM Husni Djibril mengingatkan kepada seluruh kepala desa (Kades) agar transparan dalam mengelola keuangan. Dengan pengelolaan yang transparan bisa mencegah pelanggaran hukum di kemudian hari.

“Jangan sampai karena mengelola anggaran yang besar, justru disalahgunakan. Bila perlu umumkan kepada masyarakat,” kata bupati saat pelantikan 19 kades terpilih di lantai III kantor bupati Sumbawa, kemarin (10/10)

Di bagian lain bupati juga mengingatkan para kades untuk berhati-hati dalam perencanaan, penggunaan hingga pelaporan anggaran. Bupati berharap dalam perencanaan anggaran di desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunannya juga harus selalu melibatkan setiap unsur masyarakat. Sehingga tercipta hubungan yang baik dan saling memberi masukan antara kepala desa dan masyarakat.

“Tidak boleh lagi ada pendukung dan bukan pendukung. Sebagai pemimpin juga harus dapat menerima kritik dan saran dari masyarakat serta melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan segenap kemampuan yang ada,” kata bupati.

Pada kesempatan itu, bupati juga memberikan empat pesan khusus kepada para kepala desa. Pesan utama bupati adalah meminta kepada semua kades segera mempelajari dan memahami tugas, kewajiban, dan wewenang sebagai kepala desa. Termasuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pengurus kelembagaan yang ada di desa.

Terutama dengan BPD sebagai mitra pemerintah desa. Selanjutnya, bupati meminta kepada para kades yang baru dilantik segera membenahi masalah pengelolaan keuangan desa dan penerapan manajemen yang baik. Terlebih keuangan desa sekarang ini sudah mencapai angka yang cukup fantastis. Karena di satu sisi hal tersebut sangat memberikan angin segar bagi desa dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar desa dan kesejahteraan masyarakat.

Namun di sisi lain hal tersebut menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari kepala desa dan masyarakat. Terutama untuk dapat merencanakan, melaksanakan,  melaporkan dan mempertanggungjawabkan, serta mengevaluasi.

Pesan selanjutnya dari bupati adalah terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Bupati mengingatkan pada kades yang baru dilantik untuk dapat mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut bupati, hal ini perlu ditegaskan karena banyak kepala desa terpilih, setelah dilantik menjadi kepala desa langsung mengganti semua perangkat desa yang lama dengan perangkat desa yang baru.

“Perlu saya tegaskan bahwa pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa harus dilakukan dengan cermat dan tanpa cacat hukum,” kata bupati.

Pesan terakhir dari bupati, pemerintah desa dan BPD harus bisa memahami kondisi wilayahnya masing-masing. Setiap desa harus mempunyai data yang jelas dan valid.

Data itu meliputi data pemerintahan di desanya, data potensi wilayah, serta data-data lainnya. Dengan data ini, diharapkan kades maupun pengambil kebijakan lainnya akan mudah dalam melakukan pemetaan dan menjalankan program kegiatan. (aen/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka