Ketik disini

Bima - Dompu

75 Persen Desa Belum Transparan

Bagikan

DOMPU –  75 persen desa di Kabupaten Dompu belum transparan dalam pengelolaan dana desa. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Dompu Jamaludin. Ketidakterbukaan itu terlihat dari  banyaknya desa yang belum menyediakan informasi yang mudah diakses publik.

Dia meminta  pemerintah desa menyediakan papan informasi. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja program yang dijalankan dari anggaran tersebut.

“Kalau kita lihat sejauh ini, desa yang bisa dikatakan transparan masih minim. Hanya sekitar 25 persen,” ujarnya, kemarin(11/10).

Ketidakterbukaan penggunaan anggaran itu juga terlihat dari banyaknya polemik yang terjadi di sejumlah desa. Tidak sedikit kantor desa disegel karena diduga melakukan pelanggaran.

Karena itu dia berharap pemerintah desa lebih transparan dalam mengelola dana desa. Apalagi masalah itu kerap menimbulkan persoalan lain seperti demo, blokir jalan dan segel kantor desa. “Kami sangat berharap masalah seperti ini diminimalisir dengan meningkatkan tranparansi penggunaan dana desa,” harapnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga berharap ada peningkatan pengawasan dari Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

Sehingga tidak terjadi pelanggaran yang menimbulkan masalah di masyarakat. “Inspektorat dan BPMPD harus memastikan anggaran itu digunakan dengan benar. Kinerja pemerintah desa harus benar-benar diawasi,” pungkasnya. (fir/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka