Ketik disini

Headline Metropolis

Hanya Habiskan Uang Negara!

Bagikan

MATARAM – Sejumlah utusan pusat datang ke Mataram kemarin(12/10), hanya untuk menghabiskan uang negara. Mereka sebenarnya secara khusus diutus ke Mataram, untuk melakukan penertiban para pelanggar tata ruang. Tapi, nyatanya para pejabat ini tidak melakukan penertiban. Hanya memasang plang secara seremonial.

Kasubdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV Kementerian Agraria dan Tata Ruang M Darmun mengatakan langkah tersebut adalah upaya pusat memberikan penguatan pada daerah. a�?Hari ini kita pasang plang di Cilinaya,a�? katanya.

Aktivitas perdagangan di atas kawasan drainase yang seharusnya steril itulah yang dikatakan tak bisa dibenarkan. Lantas untuk apa pusat jauh-jauh turun jika hanya untuk memasang plang semata?

Menurutnya penguatan itu penting, demi mendukung penataan Mataram yang lebih baik lagi. a�?Supaya kota jadi aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan,a�? ujarnya.

Lantas apakah kedatangan pusat ini mengindikasikan ketidakmampuan Pemkot Mataram mengatur kawasannya sendiri? Terdiam sejenak, Darmun menegaskan koordinasi adalah bagian dari sinergi yang harus dilakukan pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Tahapan pemasangan plang tersebut lanjutnya adalah rangkaian awal dari sembilan tahapan yang harus dilalui.

a�?Selanjutnya, tahap kedua sampai kesembilan (penertiban, Red) dilakukan pemkot,a�? tegasnya.

Dia berharap dalam tiga bulan kedepan, semua tahapan sudah dilalui, dan pedagang-pedagang di atas saluran di Cilinaya sudah bisa dipindahkan.

Dia menambahkan pemerintah harus juga bertanggung jawab atas kondisi daerahnya. a�?Kalau pemberi izinnya memberikan secara salah, bisa dipidana juga,a�? katanya mewanti-wanti pemkot.

Sedikitnya ada 33 kios pedagang yang berdiri kokoh di atas saluran drainase di kawasan Cilinaya, sebelah Barat Mataram Mall. Berdiri sejak bertahun-tahun silam, tak pernah ada penertiban atas pelanggaran yang terjadi di pusat kota itu. Bahkan kedatangan tim dari pusat kemarin hanya untuk memberi imbauan semata dengan pemasangan plang saja. a�?Belum, kita belum penertiban,a�? kata Kasatpol PP Kota Mataram Chairul Anwar, kemarin (12/10).

Lantas mengapa pelanggaran itu sangat lama dibiarkan. Menurutnya pemerintah masih memberikan waktu bagi para pedagang yang jelas-jelas melanggar untuk pindah secara layak.

Ditanya berapa lama waktu yang diberikan, lagi-lagi ia tak bisa memastikannya. a�?Ini temuan dari pusat yang butuh solusi segera,a�? ujarnya.

Pemkot Mataram tak kunjung bertindak, menurutnya bukan karena tak mampu mengatasi masalahnya. Dia beralasan pemerintah masih memikirkan lokasi untuk pindah pedagang yang belum ada.

Indikasi pembiaran pemerintah nyata terlihat. Keberadaan sambungan listrik dan PDAM adalah gambarannya. Terkait ini, tak ada satupun pihak yang turut dalam operasi kemarin, yang bisa menjelaskan. a�?Kita tak tahu soal itu, bukan kami yang berikan,a�? kelit Chairul.

Lantas bagaiaman dengan pajak restoran yang terus ditarik pemerintah. Didampingi stafnya, ia menjelaskan pajak yang ditarik tak berkaitan dengan sewa lahan. Itu adalah pajak yang memang harus dibayarkan setiap rumah makan, dengan menyisihkan 10 persen dari harganya. a�?Dimanapun seperti itu, tapi tak ada kaitan dengan pajak lainnya,a�? ujarnya. (yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka