Ketik disini

Metropolis

Haram Ditaruh di SMP

Bagikan

MATARAM – Kadis Tata Kota Mataram HL Junaidi menegaskan keberadaan tiang tower pemancar milik PT Tower Bersama Group (TBG) di SMPN 15 Mataram melanggar aturan. Perda terkait menurutnya telah jelas melarang keberadaan tower komersil itu di area sekolah. a�?Apapun alasannya, itu salah,a�? tegasnya.

Dia menjelaskan tak semua tempat bisa seenaknya dipasangi tiang tower pemancar. Untuk keberadaan di area taman, harus disesuaikan keadaan. Tak boleh memperburuk pemandangan, atau mengganggu estetika.

Dia juga menyoroti keberadaan benda milik PT TBG itu yang ada di sejumlah trotoar jalan. a�?Mungkin masihA� bisa, tapi dengan catatan ketat. Salah satunya tak menghalangi hak pejalan kaki,a�? ujarnya.

Untuk puskesmas, ia juga ragu apakah dibolehkan secara aturan. Namun Junaidi mengatakan aturan umumnya membatasi ketika berkaitan dengan fasilitas umum.

Lantas, apa langkah Dinas Tata Kota Mataram terhadap keberadaan tiang tower pemancar di SMPN 15 tersebut? Dia mengatakan akan mengecek terlebih dulu. Setelah itu, barulah teguran diberikan pada PT TBG merujuk aturan yang ada. a�?Dia harus taat,a�? katanya.

Jika tidak, boleh jadi penindakan lebih tegas dilakukan pemerintah. Langkah paling tegas yang dilakukan adalah pencabutan izin karena dianggap tak mengindahkan aturan.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Gede Wiska angkat bicara. Ia mencurigai ada yang tidak beres dengan dibangunnya tower berwarna hijau yang tiba-tiba sudah menjamur di Kota Mataram. Apalagi dengan maraknya protes warga yang mengaku tidak nyaman dengan keberadaan tower itu.

a�?Itu namanya tower monopole, ini kan aneh tiba-tiba warga jadi ribut. Ada apa, sosialisasinya bagaimana?” kata Wiska.

Ia juga mengaku heran, bagaimana mungkin Dinas Pertamanan dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Disubkominfo), juga sempat melayangkan protes keberatan dengan maraknya tower itu. Harusnya, jika mekanismenya sudah benar, sosialisasi dan koordinasi terjalin dengan baik, protes warga tentu tidak akan seribut saat ini.

a�?Makanya jam 2 siang ini, kami akan mendengar penjelasan dari Dishubkominfo, soal ini. Kenapa sampai seperti ini,a�? ujarnya.

Wiska mengaku sudah mengamati dari kajian hukumnya. Dari perda nomor 7 tahun 2011, tentang Tata Cara Pendirian, Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, memang tidak ada soal terkait pembangunan tower monopole itu.

Hanya saja, lanjut Wiska, jika perda ini yang menjadi acuan untuk pembangunan tower monopole itu, maka harus mengikuti aturan-aturan yang sama.

a�?Termasuk tidak boleh dibangun sembarangan, apalagi sampai mengambil hak pejalan kaki dengan dibangun di atas tower. Begitu juga, keamanan, ketertiban, kenyamanan, estetika, IMB dan persyaratan lainnya, tidak boleh sembarangan,a�? tegasnya.

Selain itu dalam kajiannya juga, Wiska melihat ada amanat agar aset berupa tanah tempat dibangunnya tower itu harus dibuatkan BUMD sebagai pengelolanya. Baru bisa dikerjasamakan dengan swasta.

a�?Begitu amanatnya dalam perda ini, itu kan titiknya banyak jadi harus ada BUMD yang kelola,a�? tegasnya.

Jangan sampai karena kecerobohan membiarkan pemasangan tower lalu berdampak pada gugatan yang dilayangkan pihak yang merasa dirugikan. Sebab, jika terbukti bersalah ancaman kurungannya bisa mencapai 6 bulan dan denda Rp 50 juta.

a�?Iya bisa jadi itu (ada bekingnya), kok bisa bangun di tempat yang salah. Harusnya kalau prosedurnya benar, kan tidak perlu sampai ada protes,a�? tandasnya.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram HM Zaini berharap ada kajian mendalam soal ini. Ia bahkan meyebut tower ini sebagai barang baru. Munculnya, dinilai mengejutkan karena minimnya sosialiasi dari pemerintah.

a�?Soal harga, mungkin tidak bisa kita ganggu gugat ya, karena sudah ditentukan dari appraisal, namun idealnya memang tidak dipukul rata. Harganya sama. Begitu juga pajak reklame saya juga ingin begitu. Sebab titik-titik itu punya nilai jual yang berbeda kan,a�? kata Zaini.

Dalam waktu dekat, dirinya memang berharap ada penjelasan dari BPKAD terkait penetapan harga itu. Sehingga, pemasukan bagi daerah pun bisa optimal.(zad/r5) (yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka