Ketik disini

Metropolis

Kadis Suruji Siap Jadi Jaminan

Bagikan

MATARAM – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) H. Muhammad Suruji siap pasang badan untuk para guru honorer SMA/SMK. Ia menjamin, para honorer akan tetap diakomodir dalam peralihan pengelolaan Personel Peralatan Pembiayaan dan Dokumen (P3D) dari kabupaten ke provinsi. ”Saya jadi jaminannya,” kata Suruji pada wartawan, kemarin (11/10).

Menurut Suruji tidak ada masalah dalam pengalihan guru honorer SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Honor mereka pun akan ditanggung oleh Pemprov NTB. ”Tidak ada masalah,” tegasnya.

Pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Artinya, dalam kondisi miskin sekalipun pendidikan harus dijamin berjalan dengan baik. “Jangankan hanya membayar gaji bagi seribu atau dua ribu guru honorer. 5000 honorer sekalipun jika dibutuhkan, Pemprov memastikan akan menanggung semuanya,” tegasnya.

Menurut mantan Kepala BKD Pemprov NTB itu, pendidikan tidak boleh dibiarkan terbengkalai. “Untuk membangun jalan Rp 300 miliar kita sangat mampu, masak untuk gaji honor kita tidak mampu, malulah,” katanya.

Ketika P3D dialihkan ke Pemprov NTB, maka semuanya menjadi tanggung jawab provinsi. Tidak mungkin lempar tanggung jawab. Menurutnya, statmen Sekda NTB H. Rosiady Sayuti sebelumnya kurang tepat. Karena tidak ada dalam sejarah kabupaten/kota membantu pemprov. “Yang ada pusat membantu daerah. Mau ambil alih pengelolaan, tetapi urusan honor kita suruh orang, kan tidak fair,” katanya.

Sebelumnya, Sekretris Daerah (Sekda) NTB H. Rosiady Sayuti mengatakan, untuk gaji honorer sebaiknya tetap digaji oleh bupati atau wali kota masing-masing. Untuk ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berencana membuat MoU dengan masing-masing kabupaten/kota agar bisa menganggarkan honor para guru.

Suruji menolak dianggap membantah Sekda. Akan tetapi ia mengaku hanya meluruskan statmen yang disalah artikan media.

Meski akan diakomodir, namun Suruji mengatakan, jumlah honorer yang akan diambil harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jika yang ada saat ini lebih, maka sisanya akan dikurangi. Sebab jika tidak dikurangi, maka yang kasihan adalah guru-guru negeri. Mereka kekurangan mendapat jam sehingga tidak bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. ”Itukan sudah mengambil hak orang, jadi tidak boleh,” katanya.

Tetapi ketika jumlah honorer tersebut kurang, maka berapapun kekurangannya honorer tersebut tetap ditanggung. Karena siswa tidak boleh dibiarkan belajar bergiliran hanya karena gurunya kurang. ”Jadi kita tidak ada kompromi soal pendidikan dan kesehatan itu,” katanya.

Suruji mengatakan, Pemprov NTB belum bisa memastikan apakah akan dilakukan pengurangan atau penambahan honorer. Sebab belum ada perhitungan ulang, untuk itu belum tepat membahas seleksi saat ini.

Ia menyebutkan, jumlah guru honorer SMA/SMK saat ini 9.600 orang. Sementara guru PNS sebanyak 6000 orang. Jika ditotal dengan pegawai pendidikan menjadi 7.124 orang. Angka ini masih bisa terus berubah karena ada guru yang akan pensiun.

Tahun  2017 mereka semua akan diakomodir, kalaupun tidak bisa dianggarkan melalui APBD NTB, bisa disiasati dengan menganggarkan dana operasional bagi sekolah. Sebab Pemprov NTB tidak bisa lagi mengangkat dan menggaji honorer.

Honorer itu bisa dari APBD II, juga dari sekolah yang bersumber dari komite dari  uang masyarakat. Dari 9.600 orang ini, ia tidak tahu berapa yang akan dilimpahkan. Sebab pihaknya masih menunggu data dari kabupaten/kota. “Tidak semua 9.600 orang ini dibayar dari APBD II, kemungkinan hanya 2.000 orang saja, karena tidak semuanya diangkat SK bupati,” ungkapnya.

Sehingga mekanisme gajinya mungkin tidak dari APBD langsung. Akan tetapi dana APBD disalurkan ke sekolah. Karena Gubernur tidak mungkin meng-SK-kan honorer sejak Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2005 terbit. ”Jadi supaya tidak salah, silakan honornya dibayar di sekolah, tapi uangnya dari APBD,” katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka