Ketik disini

Tanjung

Susunan OPD Perlu Dikaji Lagi

Bagikan

TANJUNGA�– Ketua Pansus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DRPD Lombok Utara Raden Nyakradi menyatakan draft yang diajukan eksekutif perlu dikaji kembali. Pasalnya, ada beberapa perumpunan SKPD yang masih tidak sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016. a�?Masih ada yang perlu dikaji lagi,a�? ujarnya pada koran ini, kemarin (11/10).

Dijelaskan, pihaknya bersama eksekutif perlu melakukan konsultasi kembali ke Kemendagri. a�?Kita harus persamakan persepsi dulu antara legislatif di pansus dan eksekutif,a�? katanya.

Dalam PP tersebut penyusunan OPD harus berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Selain itu, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentan kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas juga harus jadi pertimbangan. a�?Fleksibilitas ini yang banyak ditafsirkan eksekutif,a�? tandasnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar ini mengatakan dari 29 draft susunan OPD baru diajukan eksekutif, ada beberapa yang masih perlu pengkajian. a�?Kami sudah konsultasi awal dengan pusat dan hasilnya perumpunan OPD harus tetap mengacu PP,a�? ungkapnya.

Nykaradi mencontohkan, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatikan dan Persandian di dalam PP tersebut disebutkan hanya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian saja. a�?Perhubungan harusnya tidak masuk,a�? katanya.

Ditambahkan, hal ini sudah dikoordinasikan dengan eksekutif. Alasannya karena pertimbangan SDM yang terbatas, anggaran, dan prasarana. a�?Pada prinsipnya kami sepakat dengan kendala-kendala itu. Tetapi kalau melihat legalitas bagaimanapun ini harus dipertimbangkan,a�? tegasnya.

Selain ke Kemendagri, pihaknya juga akan mengkonsultasikan ini ke Kementerian Hukum dan HAM. a�?Jangan sampai sudah ditetapkan nanti ada masalah,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka