Ketik disini

Headline Metropolis

Teror e-KTP

Bagikan

Punya KTP elektronik rupanya bukan perkara gampang. Sekarang, meski Anda sudah perekaman, belum tentu e-KTP di tangan. Bak sebuah teror, e-KTP telah menebar horor. Masalahnya tanpa e-KTP aneka kerepotan sudah pasti di depan mata. Inilah bukti, betapa layanan publik pemerintah masih sekadar manis di mulut belaka.

***

SEKARANG riuh di mana-mana. Gara-garanya pemerintah pula. Dengan pede pemerintah memberi maklumat tentang tenggat 1 Oktober 2016 sebagai batas akhir tidak berlakunya KTP biasa.

Dus, pengumuman itu tak pelak membuat kelimpungan. Siapa mau repot setelahnya? Bayangkan saja.

Tanpa KTP elektronik, warga tak akan bisa mengakses sejumlah layanan publik. Misalnya layanan BPJS kesehatan yang memang basisnya Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tanpa KTP elektronik, warga juga tak bisa mengaktifkan kartu perdana telepon seluler. Karena chip itu memang harus didaftar dengan NIK pula. Kalau NIK tak muncul, maka kartu tak bisa digunakan.

Juga layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, surat izin perkapalan dan aneka jenis layanan lain yang ditotal sebanyak 56 layanan.

Maka maklumat itu membuat masyarakat bergegas. Dan jadilah instansi pemerintah tempat pembuatan KTP Elektronik diserbu.

Macam mereka yang takut kehabisan bahan pokok di pasar, warga berjubel. Raut cemas ada pada mereka. Takut segala urusan menjadi tersendat, lantaran KTP elektronik belum di tangan.

Antrean mengular. Kantor camat dan kantor dinas kependudukan menjadi sesak. Dibelit kekhawatiran, masyarakat serentak ingin mendapat layanan segera. Dan seperti biasa, kalau sudah begini, masalah pun datang.

Rupanya, pemerintah sendiri yang tak siap. Dapat serangan mendadak begitu, pemerintah malah repot bukan kepalang.

Kentara, betapa serbuan mendadak itu tak pernah diantisipasi. Meski sebetulnya sudah bisa diperhitungkan.

Tengoklah di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Bukannya cepat, di kecamatan bagian utara Gumi Tatas Tuhu Trasna itu, justru warga harus menunggu satu minggu. Hanya untuk bisa mendapat giliran perekaman data saja.

Dalam sehari, antrean bisa hingga sore hari. Sebabnya, hanya ada satu alat perekam yang digunakan untuk melayani ribuan warga dari seluruh penjuru kecamatan.

Septiana, salah seorang warga Kopang kepada Lombok Post mengaku, antrean panjang telah membuatnya lelah. Menunggu giliran perekaman seminggu.

Lalu, pada hari perekaman harus duduk melongo di depan kantor camat seharian, demi menunggu nama dipanggil untuk giliran.

Capek? Dongkol? “Tentu saja,” kata Septiana. Tapi apa mau dikata. Dia harus segera membuat KTP elektronik, demi keinginan agar segala urusan menjadi lancar.

Dia sesungguhnya takut. Manakala e-KTP tak ada, layanan dasar tidak bisa diakses sebagaimana pemerintah memberi maklumat.

Data Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB pada bulan September menunjukkan, dari 3.828.343 warga wajib memiliki KTP, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 3.008.371  orang atau 78,58 persen.

Sisanya 21,42 persen atau sekitar 644.393 orang belum perekaman. Sementara jumlah e-KTP yang sudah dicetak baru 2.910.646 kartu atau 76,03 persen.

Maka pemerintah “menelan ludah.” Pahit memang. Maklumat yang sudah diumumkan dengan percaya diri, harus direvisi lagi.

Belakangan, seluruh daerah mendapat maklumat baru. Bahwa, batas perekaman e-KTP diperpanjang. Setahun pula. Hingga Oktober 2017.

Disandera Blangko

Inilah biang masalahnya. Blangko pencetakan e-KTP rupanya tak pernah sesuai kebutuhan. Lihatlah di Lombok Timur.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur Azis mengatakan, kemarin, mereka hanya masih punya 23 blangko e-KTP.

Padahal, Anda tahu berapa yang tengah antre untuk pencetakan e-KTP di sana? “Jumlahnya 56 ribu orang,” kata Azis.

Setiap bulan, kata dia, Lombok Timur hanya dapat jatah 4.000 blangko. Padahal, pada September saja, di Gumi Patuh Karya, permohonan e-KTP bisa mencapai 17 ribu orang sebulan. Jadi amat jauh dari kebutuhan.

Alhasil, dari jumlah penduduk Lombok Timur yang mencapai 1.282.201 jiwa dan 925.867 orang di antaranya wajib KTP, saat ini yang baru memiliki KTP elektronik kata Azis hanya 623.186 orang.

Itu berarti, nyaris 300 ribu orang di sana belum memiliki KTP elektronik. “Persentasenya memang baru hanya 67,30 persen,” kata Azis.

Tentu saja tak cuma jadi masalah di Lotim. Biang serupa juga terjadi di seluruh NTB. Di Lombok Tengah, jatah blangko hanya 1.000 lembar sebulan.

Umur 1.000 blangko itu kata Kepala Dinas Dukcapil Loteng H Darwis, hanya tiga hari. Sebab, di sana, yang mengurus e-KTP bisa 600 orang sehari.

Ia merasa, jika permasalahan itu tetap saja terjadi, maka perekaman dan pencetakan e-KTP tidak akan selesai-selesai setiap tahunnya.

Apalagi, setiap tahun juga, ada tambahan jumlah kependudukan yang wajib e-KTP. “Kunci untuk menyelesaikan karut-marutnya soal e-KTP ini, ada ditangan pusat,” kilahnya.

Potret semacam itu pun, diakui Darwis bukan kelalaian daerah, melainkan pusat. Karena, mereka tidak menyerahkan sepenuhnya pengelolaan e-KTP ke daerah.

“Saat ini, kami berikan pilihan kepada warga, apakah mau perekaman terlebih dahulu, atau menunggu blangko e-KTP,” katanya.

Hasilnya, kata Darwis rata-rata warga menginginkan agar, begitu perekaman dilakukan, e-KTP langsung tercetak dan dibawa pulang. Bukan sebaliknya, mondar-mandir.

Di Kota Mataram pun begitu. Sejak pertengahan Agustus lalu, kata Kadis Dukcapil Kota Mataram H Ridwan, masyarakat sudah berbondong-bondong mengurus e-KTP. Saat begitu, blangko justru habis.

“Saya sudah, teleconference, dengan pak Ditjen (Dukcapil Kemendagri) dengan Sekda Provinsi, memang blankonya sudah habis sejak tanggal 28 september lalu di Kemendagri,” ungkap Ridwan.

Dampaknya pengurusan e-KTP jadi tersendat. Sebelumnya, dengan menggunakan blanko, masyarakat sudah bisa mendapatkan e-KTP dalam hari yang sama.

Alurnya biasanya setelah mengisi blanko, warga diminta perekaman. Lalu e-KTP siap dicetak. “Tapi sekarang tidak bisa lagi,” imbuhnya.

Informasi yang diterima, blanko baru akan siap pada November. “Itu bisa di awal, tengah dan akhir ya,” terang dia.

Masalah Tender

Daerah sebetulnya tak tinggal diam manakala menghadapi blanko yang terbatas. Dukcapil Lombok Timur misalnya terus mengejar Kemendagri terkait ketersediaan blanko.

“Kalau blangko ini sudah habis kami akan jemput ke pusat. Makanya kadang dalam sebulan itu kami dua kali ke Jakarta minta penambahan blangko ini,” kata Azis. Semua kata dia, atas nama pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tapi, terus-terusan begitu, lama-lama pemerintah daerah juga tak kuat. Kebutuhan anggaran pemerintah akhirnya jadi bengkak.

Sebab, memberangkatkan personel untuk bolak-balik ke Jakarta untuk jemput blanko juga perlu biaya. “Persoalan kami kan anggaran terbatas,” jelas Azis.

Rata-rata di sana, dalam sehari 200-300 warga datang memohon pembuatan e-KTP. Macam-macam keperluannya.

Mulai untuk perkuliahan, pernikahan, hingga kepentingan ke luar daerah.Diakui, warga pun mengeluh. Namun, Azis hanya meminta warga untuk tetap bersabar.

Lantaran ia mengaku kondisi ini memang membuat Disdukcapil tak bisa berbuat banyak. Kalau blanko ada, sejatinya kata dia, kalau warga daftar hari ini, maka e-KTP sudah jadi dalam waktu tiga hari.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB H Ahsanul Khalik kepada Lombok Post tak menampik perkara blanko yang bermasalah tersebut.

Dia mengatakan, hal tersebut disebabkan tersendatnya pembuatan blangko oleh kontraktor yang memenangkan tender di Kemendagri.

Persoalan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. ”Sehingga baru sedikit-sedikit yang bisa direalisasikan,” jelasnya.

Jika blangko sudah jadi semua, maka Pemprov NTB akan memfasilitasi daerah. Tapi menurutnya.

Surat Keterangan

Untuk sementara, mengatasi kendala e-KTP yang belum bisa dicetak, pemerintah menyiapkan jalan keluar. Antara lain dengan menyiapkan Surat Keterangan sebagai pengganti e-KTP sementara.

Dukcapil Kota Mataram dan Lombok Timur di antara yang telah menerapkan surat keterangan ini. Surat ini pun bisa dipakai untuk kebutuhan mengakses layanan dasar.

“Misalnya untuk kebutuhan pemilu, pemilukada, ke bank, ke polisi. Hanya saja, ini untuk yang sudah melakukan perekaman saja,” ulasnya.

Kendalanya memang ada pada waktu. Masyarakat yang tidak mengurus menggunakan blanko, harus bersedia menunggu KTP elektronik jadi lebih lama.

Sebab, tahapan diubah dengan terlebih dahulu melakukan perekaman data diri, baik itu sidik jari dan iris mata.

Setelah direkam, baru data di konsolidasikan. Data kemudian dikirim ke pusat, discanning, apakah aman dan bersih dari penggandaan data. Kalau sudah aman ada perintah ready record, baru surat keterangan itu bisa diterbitkan.

Cara ini diakui Kadis Dukcapil Kota Mataram H Ridwan memang menyebabkan risiko lambatnya lebih besar.

Apalagi ada persoalan server yang kerap down sehingga memperpanjang proses verifikasi data. Mau tidak mau risiko ini harus diterima para pemohon.

Surat keterangan juga diterbitkan di Lombok Timur. Surat keterangan tersebut duakui berfungsi sama seperti e-KTP namun bentuknya berbeda.

“Syaratnya tinggal serahkan pas foto 3X4 dua lembar dan kartu keluarga,” kata Azis, Sekretaris Dukcapil Lotim.

Masalah di Perekaman

Setelah persoalan blanko beres, bukan berarti masalah e-KTP ini selesai. Persoalan utamanya kata Kadis Sosial Dukcapil NTB H Ahsalun Khalik sebetulnya ada pada perekaman. Saat ini kata dia, masih banyak warga yang belum melakukan perekaman di NTB.

Secara nasional NTB memang tidak masuk daerah yang parah. Tetapi khusus Lombok Timur, masuk dalam lima besar kabupatan/kota se-Indonesia yang belum melakukan perekaman dengan angka 256.767 orang wajib KTP.  ”Ini akan menjadi catatan kita sendiri,” ujarnya.

Itu pula yang mendasari pemerintah pusat mengubah kebijakan. Menjadikan perekaman diperpanjang sampai 2017.

Salah satu kendala warga dalam perekaman ini kata Ahsanul Khalik, adalah jarak yang cukup jauh dari rumah ke kantor camat dan Dinas Kependudukan tempat perekaman dilakukan.

Daerah-daerah sebetulnya sudah melakukan berbagai terobosan. Di Lombok Barat misalnya Dukcapil setempat melakukan jemput bola.

Di antaranya, membuka perekaman di desa-desa, pelayanan di tempat bagi warga yang berhalangan hadir,  dan juga merekrut tenaga registrasi desa untuk membantu pemutakhiran data.

Tokoh agama juga digandeng. Untuk pelajar yang sudah wajib KTP, juga dilakukan perekaman ke sekolah.

Kadis Dukcapil Lobar H Muridun mengaku terobasan itu memang membuahkan hasil. Kesadaran masyarakat melakukan perekaman pun meningkat. Kini Dukcapil Lobar melayani sebanyak 400-500 orang setiap hari.

Tapi aneka terobosan itu juga belum cukup. Pun begitu, tetap saja ada kendala. Misalnya, saat alat perekaman diangkut ke desa, kadang alat tersebut tak berfungsi. Lantaran terkendala sinyal jaringan untuk bisa mengakses server pemerintah pusat.

Di sejumlah daerah di Lombok Barat, memang ada blank spot. Terutama di daerah dengan kntur pegunungan.

Dan hasilnya, tetap saja upaya dan terobosan itu belum cukup. Hasil rekapitulasi data Dukcapil Lobar per 26 September 2016, dari 510.871 jumlah wajib KTP, sebanyak 123. 828 warga Lobar belum melakukan perekaman.

Sementara jumlah e-KTP yang sudah dicetak sebanyak 401.322 lembar. Daerah terbanyak yang warga belum perekaman adalah Kecamatan Gerung dengan 25.507 jiwa, disusul Kecamatan Sekotong 22.900 jiwa, Kecamatan Narmada 13.686 jiwa, Disusul Kecamatan Kediri 13.549 jiwa, Kecamatan Batu Layar 10.105 jiwa, Kecamatan Lembar 9.609 jiwa, Lalu Kecamatan Lingsar 8.960 jiwa, Kecamatan Gunungsari 8.914 jiwa, Kecamatan Labuapi 6.570 jiwa, dan Kecamatan Kuripan 4.028 jiwa.

Alat Rusak

Kendala lain di Lombok Barat adalah kerusakan alat perekam. Sementara ini, jumlah alat perekam yang tersedia 22 unit.

Alat tersebut belum mampu mengcover warga Lobar. Di tengah hal tersebut, justru sebanyak 11 alat perekam malah rusak parah.

”Makanya dari dulu sudah kita usulkan, setiap desa punya alat cetak sendiri. Pengadaannya melalui ADD,” jelas Muridun.

Mobil Keliling

Karena aneka kendala itu, ke depan kata Kadis Sosial Dukcapil NTB H Ahsanul Khalik, pihaknya akan mengintensifkan mobil keliling untuk melakukan perekaman. Artinya dinas kependudukan akan jemput bola dari desa ke desa.

Melalui sistem keliling ini, warga cukup direkam saja tanpa harus konek dengan server, setelah di kantor kependudukan baru disingkronkan datanya.

”Ini yang akan kita coba komunikasikan dengan pusat, perekaman jemput bola ke desa-desa,” ujarnya.

Saat ini mobil yang dipakai keliling masih sangat kurang. Ia berharap pemerintah pusat bisa memberikan bantuan sarana prasarana, sebab masalah perekaman kependudukan ini merupakan kewenangan pusat.

”Kalau kita rajin jemput bola ke pusat, realisasi bantuannya bisa lebih cepat,” katanya.Memaksimalkan mobil keliling sudah dilakukan Dukcapil Lombok Utara.

Satu mobil keliling dilengkapi tiga alat perekaman data. Sementara untuk perekaman di kantor Dukcapil sendiri disiapkan satu alat perekaman.

Hingga kini, di kabupaten termuda NTB itu, yang sudah perekaman data 153.811 orang dari wajib KTP 168.281 orang.

”Kita sudah 91,40 persen, masih kurang 14.470 orang lagi atau 8,60 persen,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Lombok Utara Marniati, kemarin.

Kecamatan Tanjung dari 38.436 orang wajib KTP, sudah perekaman 35.683 orang. Di Kecamatan Gangga dari 35.637 wajib KTP, sudah perekaman 32.422 orang. Di Kecamatan Kayangan dari 31.762 wajib KTP, sudah terekam 29.336 orang.

Dan di Kecamatan Bayan dari 35.008 wajib KTP, yang sudah merekam sebanyak 31.913 orang. Sementara di Kecamatan Pemenang, sudah terekam 24.457 jiwa, dari 27.358 wajib KTP di sana.

Antusiasme Rendah

Di satu sisi, soal antusiasme warga terutama di pedesaan, juga terbilang masih minim. Banyak di antara mereka yang baru datang perekaman ketika mereka butuh KTP elektronik saja.

Itu sebabnya, Dinas Sosial Dukcapil NTB menggencarkan sosialisasi. Antara lain dengan memasang pengumuman di tempat-tempat ibadah agar warga segera membuat e-KTP.

Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Disosdukcapil NTB Lalu Sumantri mengatakan, kondisi ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya identitas kependudukan.

Warga baru merasa KTP penting bila sedang kepepet membutuhkan, di saat itu baru mereka terburu-buru mengurusnya.

Peluang ini akhirnya dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dengan melakukan pungutan liar e-KTP. Padahal pembuatan KTP gratis.

Selain itu, kurangnya fasilitas dan jangkauan pelayanan e-KTP membuat banyak warga di pelosok sulit mengakses pelayanan.

Untuk sampai di kantor camat dan kantor catatan sipil setempat warga harus menempuh perjalanan jauh. Terutama di wilayah Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Untuk itu, mobil keliling diharap bisa menjadi solusi. Namun, lantaran mobilnya masih manual, tidak bisa mencetak e-KTP langsung seperti SIM, tahun depan Pemprov NTB mengusulkan agar ada penambahan fasilitas pelayanan e-KTP keliling.

”Alat ini perlu diadakan untuk menjangkau semua wilayah,” katanya.Ditargetkan, akhir Desember 2016 semua warga wajib KTP sudah terekam dalam sistem e-KTP.

Untuk itu, semua pemerintah desa diharapkan proaktif menginformasikan kepada warganya untuk membuat e-KTP. (ili/ton/dss/zen/puj/zad/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka