Ketik disini

Bima - Dompu Headline

Dinas PPKAD Tolak Bayar Gaji CPNS K2

Bagikan

DOMPUA�- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Dompu menolak membayar gaji 134 CPNS yang telah dibatalkan nota persetujuan NIP-nya oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Penghentian pembayaran gaji ini sudah dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

A�”Saya tetap tidak bisa melakukan pembayaran karena sudah ada perintah pimpinan,” kata Kadis PPKAD Dompu H Muhibuddin di hadapan perwakilan CPNS K2 dalam pertemuan terbatas yang dilakukan di ruangannya, kemarin.

Dia menjelaskan, penghentian pembayaran gaji yang dilakukan oleh pihaknya itu mengacu pada kawat surat Bupati Dompu Nomor 800/390/BKD/2016 tertanggal 30 September. Dalam surat tersebut, bupati memerintahkanA� kepada masing – masing SKPD untuk tidak kembayarkan gaji terhadap 134 CPNS K2.

Surat bupati itu, kata Muhibuddin, mengacu pada surat pembatalan nota persetujuan NIP oleh BKN Pusat melalui BKN Regional X Denpasar.

“Kalaupun nanti di kemudian hari ada perintah dari bupati, kami akan membayarkan kekurangan semuanya,” katanya.

Muhibudin menjelaskan, langkah penghentian gaji CPNS yang dilakukan oleh pihaknya telah dikoordinasikan dengan berbagai pihak, diantaranya BPK dan BPKP. Langkah bupati juga telah diamini oleh kedua lembaga audit tersebut.

Selain itu, kata dia, pihaknya baru akan menerbitkan surat pembayaran gaji ketika ada pengajuan dari dinas terkait.Tapi karena tidak ada pengajuan, maka tidak bisa dibayarkan.

“PPKAD posisinya hanya sebagai bendahara daerah yang melakukan pembayaran ketika ada pengajuan. Konteks kawat surat bupati berada pada masing-masing SKPD dan ditembuskan ke kita (PPKAD) serta Inspektorat Kabupaten Dompu,” terangnya.

Sementara dalam dialog tersebut, perwakilan CPNS K2 tetap bersikeras menuntut pemerintah untuk membayarkan gaji mereka. Selama ini mereka telah bekerja dan mengabdi di tiap SKPD penempatan.

Mereka juga mengungkapkan jika pemerintah daerah tidak bisa melakukan tindakan pemberhentian sementara terhadap gaji mereka.Status mereka sebagai CPNS hingga saat ini belum dicabut.

“Status kami belum dipecat sebagai CPNS, harusnya dipecat dulu baru diberhentikan gaji kami. Kalu dipecat ya dipecat, jangan pemberhentian sementara seperti ini,” kata Muhammad Syafrin, koordinator 134 CPNS K2.Beberapa saat setelah melakukan dialog dan tidak menemui titik terang sejumlah perwakilan 134 CPNS K2 kemudian membubarkan diri.

Sementara itu di halaman kantor DPPKAD para CPNS K2 menuntut dibayarkan gaji mereka. CPNS K2 ini mendatangi Dinas PPKAD sekitar pukul 09.30 Wita. Dalam aksinya itu, mereka melakukan sweeping di sejumlah ruangan dan mencari keberadaan Kepala PPKAD Muhibuddin.

Dalam upaya sweeping yang dilakukan, salah seorang CPNS K2 hampir terlibat adu jotos dengan pegawai PPKAD. Hal itu dipicu ketika salah seorang CPNS K2 yang berusaha masuk dalam ruangan dibentak oleh pegawai setempat. Tidak terima dibentak, CPNS K2 itu menendang meja dan mengenai kaki pegawai tersebut. Beruntung polisi yang berada di sekitar langsung melerai keduanya.

Kepada wartawan, salah seorang CPNS K2 mengakui kedatangan mereka guna menuntut PPKAD t membayarkan gaji mereka pada bulan Oktober 2016. Tuntutan pembayaran gaji tersebut karena menurut mereka, 134 CPNS K2 hingga saat ini masih sah tercatat sebagai CPNS sebagaimana SK yang dikeluarkan oleh bupati.

“Kami menuntut pembayaran gaji kami karena kami masih sah sebagai CPNS sebagaimana SK bupati,” ujar salah seorang CPNS K2.( pur/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka