Ketik disini

Headline Metropolis

Pejabat Jangan Hanya di Belakang Meja!

Bagikan

MATARAM – Para pejabat eselon II yang baru dilantik diharapkan bisa membawa perubahan di tubuh birokrasi Pemprov NTB. Mereka dituntut melakukan terobosan dan lebih rajin turun ke tengah masyarakat.

a�?Dia tidak boleh diam di kantor, gaya-gayaan di belakang meja, sudah tidak zamannya lagi,a�? kata Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi, kemarin (12/10).

Menurutnya, jabatan merupakan kepercayaan yang harus disikapi dengan penuh tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah menggunakan kewenangan dengan penuh amanah. Dalam bekerja mereka harus beorientasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

TGB merasa yakin dengan wajah-wajah baru pejabat yang ditunjuknya. Dari rekam jejaknya, mereka juga cukup aktif membangun jejaring dengan kelompok-kelompok masyarakat. Sebab birokrat saat ini harus memperkuat jejaring di tengah masyarakat. Mereka yang hanya duduk di belakang meja sudah ketinggalan zaman. Dalam bekerja, mereka juga harus membangun sinergitas yang baik dengan SKPD lain untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis.

Inovasi wajib dilakukan. Salah satu kriteria untuk menilai kinerja adalah inovasi di setiap SKPD. Tapi mereka tidak boleh melakukan inovasi dalam hal keuangan. Dalam menggunakan anggaran, pemerintah harus menjunjung tinggi aturan agar selamat dunia akhirat.

Saat ini, pemprov sedang melakukan peremajaan birokrasi. Hal ini terlihat dengan adanya pejabat eselon IIB yang berusia di bawah 40 tahun. a�?Salah satu sinyal adanya inovasi itu adalah semakin banyak pejabat muda,a�? katanya.

TGB menambahkan, Pemprov NTB memutuskan untuk tidak mengisi dua jabatan karena saat ini rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang dibahas. Dalam perubahan, sudah tidak ada lagi dua posisi tersebut. Sehingga tidak mungkin pemerintah memberikan seseorang jabatan kursi kosong.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB H. Ahsanul Khalik mengatakan, Gubernur meminta mereka tidak usah membuat program muluk-muluk. Untuk itu ke depan, ia akan memperbanyak sasaran penerima manfaat dari program Pemprov NTB melalui Disosdukcapil.

Ia juga akan manfaatkan sumber daya sosial yang cukup banyak di NTB. Seperti organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, dan ormas lintas agama untuk memperkuat pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di NTB. Menggerakkan potensi kaum muda melalui Karang Taruna untuk turut serta menangani masalah-masalah sosial. a�?Kita juga akan memperhatikan secara khusus hak-hak penyandang disabilitas dengan pemberian bantuan sarana-sarana yang dibutuhkan,a�? ujarnya.

Dalam waktu dekat, Disosdukcapil juga berencana mengganti panti-panti sosial menjadi balai. Sehingga cakupan pemberdayaan dan rehabilitasi sosialnya akan lebih luas. a�?Ini sedang dibicarakan dengan Biro organisasi agar masuk di Raperda dan Pergub OPD baru,a�? katanya.

Disoscukcapil juga merencanakan kerja sama dengan pondok pesantren untuk menitip anak-anak terlantar. Di mana biaya mereka di pondok sepenuhnya dibiayai pemprov serta lembaga kesejahteraan sosial yang ada di NTB. (ili/r7)

Komentar

Komentar