Ketik disini

Headline Metropolis

Ah, Pemkot Lembek!

Bagikan

MATARAM – Kritik pedas dilontarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Saiful Muslim. Ia menilai Pemeritah Kota (Pemkot) Mataram, tidak serius menekan para penjual tuak. Padahal aturan yang dibuat cukup longgar, agar dagangan tidak terlalu demonstratif.

a�?Melarang agar tidak dipamerkan saja tidak mampu, apalagi memberantasnya,a�? sindir Saiful.

Apalagi, Pemerintah Kota Mataram sebelumnya juga sudah melakukan rapat, evaluasi hingga penindakan. Tahapan-tahapan itu pun tidak lepas dari anggaran daerah. Tapi hasilnya nyaris nihil. Sebab para penjual tuak nyatanya tidak takut sama sekali. Mereka malah terkesan menantang pemerintah berani atau tidak melakukan penindakan.

a�?Iya (wibawa pemerintah dipertanyakan), kalau seperti ini. Itu karena pemerintah lembek,a�? tukasnya.

Harusnya, lanjut dia, kalau memang pemerintah punya tekad yang kuat, mewujudkan Mataram yang salah satu motornya yakni religius, maka tindakan harus dilakukan secara berkelanjutan. Bukan hanya sesaat. Apalagi hanya untuk pencitraan, agar terlihat ada kerja.

a�?Jangan hanya panas-panas tahi ayam, kalau memang mau dilakukan,a�? sindirnya lagi.

Sebelumnya, ia menaruh harapan besar, pemkot dapat membuktikan komitmennya, membatasi peredaran minuman keras tradisional. Tapi jika menyerah, ia khawatir dapat menimbulkan preseden kurang baik dalam persepsi masyarakat, atas komitmen-komitmen pemerintah.

a�?Sebenarnya, kita juga memahami bagi rekan-rekan Hindu, mungkin minum juga bagian dari tradisi. Tidak masalah. Hanya saja, penekanannya kan agar tidak terlalu dipamerkan. Masa itu berat sekali,a�? ujarnya.

Di sisi lain, tidak ada juga yang bisa menjamin penikmat tuak itu hanya masyarakat Hindu. Karena itu, sudah sepantasnya pemerintah juga berupaya melakukan langkah-langkah antisipatif, agar dampak buruk minum tuak, tidak semakin luas.

Pada akhirnya nanti, berpotensi menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. a�?Kalau mau tidak ada dampaknya, ya sapu bersih saja,a�? tandasnya.

Sementara itu, Lurah Pagesangan Timur, Laza Patribana mengaku sudah memanggil para pedagang di wilayahnya. Termasuk meminta komitmen para penjual, agar tidak memamerkan tuaknya.

Hanya saja, dalam pantauan Koran ini, Kamis (13/10) kemarin, beberapa pedagang tuak, bahkan jumlahnya bertambah. a�?Oh, masih ada ya, padahal saya sama Babinmaspol dan Babinsa, sudah panggil mereka dan minta agar tidak terlalu memamerkan,a�? ujar Laza.

Jika para pedagang tetap membandel, Laza berencana untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dan aparat kepolisian. Namun saat ini, ia masih berupaya untuk melakukan langkah-langkah persuasif dahulu. Sebab, kompensasi para pedagang yang mau meninggalkan jualan tuak, belum bisa terealisasi saat ini.

a�?Iya, anggaran itu kan juga belum turun. Jadi kalau stop mungkin belum bisa, tapi kita akan upayakan agar tidak terlalu dipamerkan begitu,a�? janjinya.

Kabid Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengaku sudah menindaklanjuti informasi dari media soal beberapa pedagang yang membandel. Namun, ia mengakui kesulitan untuk meminta para pedagang tidak memajang di lapaknya.

a�?Repotnya memang dua pedagang yang ditemui tim kami di lapangan, enggan tidak menampilkannya. Alasannya sama, mereka takut orang-orang menganggap stoknya habis atau tidak jualan lagi,a�? ungkap Bayu.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah memang perlu memikirkan kembali, cara dan strategi untuk memberantas miras. Bila perlu tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) turun untuk menjerat para penjual dengan pasal pidana.

a�?Cuma kalau mereka turun, akan terbentur masalah dana lagi. Menjerat mereka, tentu harus dengan bukti-bukti yang kuat. Sementara tuak itu kan, belum jelas kadar alkoholnya. Harus uji lab,a�? tukasnya.

Bayu mengatakan pihaknya sebenarnya tidak gentar melakukan tindakan represif untuk memberi efek jera. Namun, jika sewaktu-waktu pemerintah harus menghadapi gugatan hukum dari masyarakat yang merasa keberatan, pemkot harus siap.

a�?Bisa saja, kita langsung sita sekarang. Tapi masyarakat kan sekarang sudah pintar-pintar. Nanti kalau dalam SOP kita ada yang dinilai tidak sesuai dalam penindakan, mereka bisa menuntut balik. Ya mau ndak mau kita memang harus siap,a�? tadasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka