Ketik disini

Headline Metropolis

Gagal Berjamaah Urus Sampah

Bagikan

Tak cuma Rinjani, salah urus sampah juga terjadi di dekat kita. Bak bom waktu, sampah kini bisa meledak kapan saja. Kota Mataram menjadi daerah paling banyak masalah. Sayangnya, belum ada jurus jitu untuk menanganinya. Ratusan juta proyek-proyek atas nama sampah pun malah cuma berakhir mangkrak. Paling mudah kalau akhirnya menyudutkan masyarakat.

***

BAU busuk menusuk. Dari sebuah bangunan permanen berdinding tembok setengah terbuka, aroma tak sedap itu berasal.

Bangunan beratap seng dengan konstruksi tulang-tulang pipa besi itu adalah Transfo Depo. Jangan tertipu. Meski namanya keren, bangunan itu adalah tempat pembuangan sampah.

Bangunan itu dibangun Dinas Kebersihan Kota Mataram di Karang Pule. Letaknya di sebelah selatan barat lapangan terbuka di kelurahan selatan Mataram tersebut.

Dari jalan beraspal, Transfo Depo ini dihubungkan jalan tanah yang diperkeras pasir dan kerikil. Jaraknya sekitar 150 meter. Namun, Transfo Depo ini sepelemparan batu dari permukiman warga di Karang Pule.

Sudah sejak akhir 2015, Transfo Depo ini rampung. Tapi, sampai sekarang bangunan dengan nilai ratusan juta ini belum juga digunakan. Nyaris setahun lamanya. Padahal fasilitasnya komplet.

Lengkap dengan septi tank untuk limbah pengolahan sampah. Ada pula sejumlah mesin pegolahan sampah yang disiapkan Dinas Pekerjaan Umum. Nilainya juga tentulah berjuta-juta pula.

Tapi, meski belum resmi digunakan, bukan berarti bangunan bebas dari sampah. Justru sebaliknya. Hingga bau busuk pun menyengat.

Kala Lombok Post ke sana akhir pekan lalu, meski bangunan baru, tempat itu sudah seperti bangunan yang tak terurus. Belukar meninggi. Dan di balik belukar itulah sampah menumpuk.

Pada sebuah papan bekas yang tergeletak di tanah, sebuah tubuh meringkuk. Terlelap di antara kepungan sampah. Bau menyengat seolah tidak mengusik ketenangan pria kumal itu.

Sebetulnya tak tega. Tapi, koran ini membangunkannya. Terkejut dia terjaga. Namun, keramahannya tak menghilang.

Namanya Nengah Wiri. Di tempat bau tengik itu, siang itu ia tengah beristirahat sembari menunggu ayam-ayam piarannya. Pria 70 tahun ini tinggal di belakang Transfo Depo. Tak heran, kalau dia begitu karib dengan bau sampah di sana.

a�?Kalau ada orang buang kepala udang ke sungai baru baunya terasa sampai rumah,a�? katanya menunjuk gubuk reot miliknya di dekat Transfo Depo.

Meski belum digunakan, Transfo Depo itu sudah menjadi tempat membuang sampah warga. Malam-malam adalah waktu pembuangan sampah paling pavorit. Macam-macam pula jenisnya. Dari sampah dengan bau paling busuk hingga sampah yang tak berbau.

Nengah mengaku pernah menemukan sampah berupa kursi. Entah dibuang oleh siapa. Dia juga menemukan bekas kloset yang rasanya belum pernah dipakai.

a�?Itu saya yang ambil,a�? kata Nengah, tersenyum. Karenanya, jika bertandang ke gubuknya, jangan heran, kalau dia menjamu tetangga di satu set kursi tamu.

Dan karena belum berfungsi, sampah-sampah di sana pun menumpuk. Tak ada truk sampah milik Dinas Kebersihan Kota Mataram yang mampir ke sana untuk mengangkut sampah secara rutin. Alhasil, bangunan itu pun sia-sia.

Selain transfo depo, tidak jauh dari lokasi ini juga ada dua mesin pengolah sampah yang mangkrak. Mesin yang dibeli tahun 2010 oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini hingga saat ini belum pernah digunakan. Saat Lombok Post menelusuri, mesin ini disimpan di sebuah gudang pembutan batu bata di Kelurahan Karang Pule.

Mesin bahkan masih dalam segel. Kotak kayunya pun bahkan belum pernah dibuka sama sekali. Harusnya, mesin dihajatkan untuk mengolah sampah menjadi pupuk kompos.

Bantuan mesin sampah ini merupakan salah satu program Dinas PU sebagai bentuk pengadaan fisik sarana prasarana kebersihan. Tujuannya agar warga bisa mengolah sampah menjadi barang bermanfaat.

Pengelolaannya akan dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat. Sebuah niat mulia tentu. Sayang, berhenti di tengah jalan.

H Anwar, Kepala Lingkungan Karang Pule menjelaskan, tidak difungsikannya alat tersebut karena tiga orang yang ditugaskan untuk mengolah sampah sudah meninggal.

Ada almarhum Burhan, Lidi Kromo, dan Herman. Padahal merekalah orang yang sudah dilatih. Disamping itu, pengurus BKM juga terus berganti-ganti sehingga warga akhirnya memutuskan untuk mengembalikan mesin tersebut. a�?Kapan saja mau diambil oleh PU silahkan,a�? katanya.

Lokasi pengolahan sampah juga menjadi permasalahan. Sebab lahan yang ada saat ini menjadi bahan sengketa. Akhirnya tidak ada aktivitas pengelolaan sampah di tempat tersebut.

Warga juga menolak pembangunan transfo depo. Soalnya, lokasi bangunan itu menyempitkan lapangan bola, yang menjadi ruang terbuka bagi warga di sana.

Warga pun menolak ruang terbuka itu menjadi lokasi tempat pembuangan sampah. a�?Sehingga warga berinisiatif akan bersurat untuk menggunakan bangunan itu sebagai kantor sepakbola,a�? kata Anwar.

Tidak hanya di Karang Pule, proyek penanganan sampah yang mangkrak juga ada di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara. Mesin pengolah sampah di sana juga tak berfungsi.

Warga sempat memanfaatkan mesin ini untuk membuat kompos, tapi hanya bertahan sebentar. Mesin dan bangunan lambat laun ditinggalkan. Warga setempat pun memanfaatkan bangunan ini sebagai tempat ternak ayam dan kambing.

Lurah Ampenan Utara Saharudin yang dimintai keterangan mengaku sampah sepenuhnya dikelola masyarakat. Ia menyayangkan proyek tersebut tidak dimanfaatkan baik.

Padahal, jika dikelola serius, akan banyak memberi manfaat. Tapi kenyataanya, bangunan pengolahan sampah organik a�?Tunas Harapana�? Lingkungan Tinggar ini sia-sia. Bahkan sudah berlangsung semenjak 2012 silam.

Ada pula proyek pusat pengolahan sampah yang dibangun Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram di Lingkungan Kebon Talo, Kelurahan Ampenan Utara.

Proyek senilai Rp 1,4 miliar ini dikerjakan CV Sukses Jaya Raya, yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup.

Sejak awal pembangunan, proyek ini sempat menjadi sorotan karena menganggap antar SKPD saling rebutan mengerjakan proyek serupa. Sehingga terkesan tumpang tindih antara Dinas Kebersihan, Dinas PU dan BLH.

Rencananya lokasi itu akan menjadi Bank Sampah Lisan, dibuat dalam bentuk koperasi swasta. Tapi hingga saat ini proyek tersebut belum digunakan. Di sisi lain, Dinas Kebersihan Kota Mataram juga memiliki Bank Sampah yang kini tidak jelas nasibnya.

Anggaran Wah

Beginilah sampah diurus di Kota Mataram. Proyek mengalir tiap tahun dengan nilai miliaran. Namun, hanya sebatas itu. Dan sampah pun terus menjadi masalah.

Seakan aneka proyek yang digelontorkan memang tidak secara serius untuk menyelesaikan masalah sampah di Ibu Kota provinsi ini.

Entahlah mengapa. Namun, banyak pihaknya yang menuding, memang pemerintah tak niat mengurus sampah dengan benar. Sehingga jangan heran kalau kini di jalan-jalan, sampah masih lazim ditemukan.

Padahal, anggaran sampah ini wah. Bahkan cenderung mewah. Tahun ini saja, Dinas Kebersihan Kota Mataram mendapat alokasi Rp 30,801 miliar.

Dari total anggaran tersebut, Rp 22,045 miliar habis untuk belanja langsung terkait pengelolaan sampah. a�?Sisanya Rp 8,756 miliar belanja tak langsung semisal gaji,a�? kata Sekdis Kebersihan Kota Mataram I Gede Berata.

Tapi dengan anggaran sebesar itu, pihaknya masih belum sanggup menangani masalah sampah hingga tuntas. Dengan estimasi sampah perhari 1.444 meter kubik, pemerintah hanya bisa menangani 1.033,82 meter kubik sampah. Angka itu hanya setara dengan 71,59 persen saja.

Lalu siapa yang mengurus 28,41 persen sampah lainnya. Dia berdalih angka tersebut tak serta merta menjadi angka total sampah yang tak terangkut. Masih ada pemulung yang juga melakukan pemilahan dan mengambil sebagian sampah plastik yang memiliki nilai ekonomi.

Ia juga mengklaim ada sampah yang diurus lingkungan dan kelurahan serta kecamatan dan dibuang ke transfo depo sebelum akhirnya juga diangkut truk untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir di Kebon Kongok, Lombok Barat.

Benarkah begitu? Tidak jawabnya. Faktanya sampah menyebar di berbagai sudut kota. Saluran drainase, saluran irigasi, hingga sungai besar menjadi saksi bisu banyaknya sampah tak tertangani. Dinas PU Mataram bahkan sampai harus bersusah payah ikut berjibaku mengurusi sampah di saluran.

Dengan jumlah penduduk yang hanya 464 ribu jiwa dengan luas wilayah yang hanya 61 kilometer persegi, Mataram sebenarnya sangat mudah dicapai tiap sudutnya.

Pun bukan soal sarana. Dibandingkan daerah lain, Mataram sebenarnya yang punya sarana paling lengkap. Ada 45 dump truck. Bandingkan dengan Lombok Timur yang hanya punya sembilan unit saja.

Dari jumlah tersebut, memang tak seluruhnya prima. Ada 20 dump truck dalam kondisi baik, 15 rusak ringan, dan 10 rusak berat alias tak bisa difungsikan.

Mataram juga memiliki 19 mobil Arm Roll serupa dump truck. Ada pula 19 pikap, 14 motor sampah, satu loader, dua buldozer, dan dua lagi eskavator dengan ragam kondisnya masing-masing.

A�Tanggung Jawab Warga

Dan seperti biasa, masyarakat pula yang akhirnya terpojok. Pemerintah berkelit. Gede Berata mengatakan, faktor kesadaran masyarakat yang rendahlah yang menjadi masalah utama.

Kalau saja sampah dibuang ke transfo depo, penampungan kontainer, penampungan mini bin, atau bak pasang yang ada di berbagai sudut Mataram, sampah-sampah itu diyakini pasti terurus.

Sebaliknya, hingga kini banyak warga kota yang bermotokan maju, religius, dan berbudaya ini masih mengambil jalan pintas. Membuang sampah sembarangan. Di sungai, di tanah lapang, dan beragam tempat yang dianggapnya paling praktis.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram Mahmudin Tura pun menyampaikan rasa kecewanya. Ia malah mengaku tidak melanjutkan program pusat pengolahan sampah karena tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Padahal proyek itu menurutnya justru dibangun untuk masyarakat agar mereka bisa mandiri dan berpartisipasi mengolah sampah.

a�?Tujuan awalnya untuk mengajarkan masyarakat mengolah sampah menjadi kompos,a�? katanya.

Tura menyebutkan, ada tiga lokasi yang dibangun yakni di Lingkungan Tinggar Ampenan Utara, Lingkungan Sukaraja Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Karang Pule.Pengerjaanya tidak melalui tender, tetapi penunjukan langsung sebab nilainya masing-masing Rp 100 juta lebih.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari program pusat untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh. Dengan program 100 persen menikmati air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen menikmati A�sanitasi dengan baik.

Secara umum kata dia, keterlibatan Dinas PU dalam penanganan kebersihan hanya pada sanitasi, yang dibagi untuk drainase dan saluran air limbah.

Sampah-sampah di saluran menjadi tanggung jawab Dinas PU sehingga digunakanlah pasukan biru yang bertugas membersihkan setiap hari.

Untuk yang ini, setiap tahun PU menganggarkan kurang lebih Rp 3 miliar khusus untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin. Dana ini termasuk untuk upah buruh.

Kebutuhan perbaikan saluran sendiri mencapai ratusan miliar, sebab dana Rp 4,5 miliar untuk saluran primer tidak sampai 1 km, karena mahalnya material.

Ongkos BBM

Oh ya. Ongkos untuk a�?merawata�? sampah memang tidak murah. Butuh dana miliaran hanya untuk mengangkut dan membuangnya.

Untuk ongkos bahan bakar minyak (BBM) dan service mesin kendaraan saja menghabiskan Rp 3 miliar setahun. Sementara untuk pemeliharaan kendaraan Rp 1,8 miliar setiap tahun.

Beberapa kendaraan yang keluaran tahun 1990-an, malah kini membuat repot petugas. Selain tidak bisa mengangkut sampah dalam jumlah banyak, dump truck ini juga boros BBM.

Idealnya satu unit kendaraan diisi 18 liter per hari, tetapi dengan kendaraan tua bisa lebih. Dengan kondisi kendaraan yang sakit-sakitan, satu unit truk harus melayani 2-3 kelurahan setiap hari. A�a�?Idealnya satu kelurahan satu dump truck,a�? katanya.

Selain bahan bakar, operasional sampah juga mahal untuk ongkos petugas. Saat ini dinas kebersihan harus menggaji 644 orang petugas kebersihan terdiri dari, 330 orang penyapu jalan, tenaga dump truck seperti sopir dan pengangkut sebanyak 141 orang, sopir amrol 19 orang, pengawas 58 orang, koordinator pengawas 6 orang, sopir pick up dan petugas pengangkut 24 orang, operator motor sampah 14 orang, tenaga alat berat 5 orang, penyedot tinja 6 orang, montir 13 orang, petugas TPS-3R 16 orang, petugas malam 2 orang, dan petugas TPA Kebon Kongok 19 orang.

Untuk honorer daerah, mereka mendapatkan honor Rp 1,5 juta per bulan, sementara pegawai tidak tetap (PTT) sebesar Rp 1,2 juta per bulan, atau menghabiskan sekitar Rp 966 juta lebih per bulan.

A�Siapkan Jalan Keluar

Masalah sampah yang belum beres ini, diakui Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendi Eko Saswito. Itu sebabnya, sebuah ide baru disiapkan tahun 2017.

Yakni dengan melibatkan kelurahan. Selama ini kata Eko, penanganan sampah masih menjadi tugas Dinas Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam skenario penanganan sampah ke depan, Pemkot akan melibatkan pihak kelurahan untuk turut serta menangani sampah.

Untuk itu, Pemkot mengalokasikan dana Rp 50 juta per lingkungan melalui mekanisme dana lingkungan. Dengan demikian, permasalahan sampah akan diintervensi hingga di tingkat lingkungan.

Untuk itu diharapkan camat, lurah dan kepala lingkungan harus proaktif menangani masalah sampah di wilayah masing-masing. Keterlibatan aktif dari aparatur di tingkat bawah diyakini akan memberikan contoh bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Adapun mekanisme penyaluran dana lingkungan tersebut akan dimasukkan dalam Anggaran Kecamatan dan tidak langsung diserahkan kepada Kepala Lingkungan.

Sementara, Kepala Bappeda Kota Mataram Lalu Martawang menyebutkan, dalam menunjang penanganan sampah, Pemkot mengangkat petugas kebersihan di tiap lingkungan dengan memberikan honor sebesar Rp 500 ribu.

Disamping itu, melalui dana lingkungan tersebut termasuk pengadaan unit pengangkut sampah sebagai kendaraan operasional di masing masing lingkungan.

Selain untuk pembayaran honor tenaga kebersihan, dalam dana lingkungan tersebut termasuk pengangkatan satu orang linmas dan honor kepala lingkungan dengan upah sebesr Rp 1 juta per bulan.

A�Butuh Panutan

Di sisi lain, Kota Mataram juga dikritik. Pola angkut buang yang diterapkan pemerintah dinilai tak efektif. a�?Masyarakat peru digerakkan,a�? kata tokoh Mataram HL Anas Amrullah.

Menurutnya mencontoh kota besar yang telah mampu mengatasi sampahnya patut di coba. Surabaya dan Bandung lantas disebutnya. Dalam kasus dua kota yang jauh lebih besar dari Mataram tersebut, pimpinan daerahnya mampu menggerakkan masyarakat ikut peduli. a�?Pimpinannya berhasil jadi panutan,a�? katanya.

Dengan rapat intens yang terus dilakukan berulang kali, masyarakat bisa digerakkan. Pimpinannya muncul sebagai contoh, memberikan tauladan langsung pada rakyatnya. a�?Saya kira itu yang belum dilakukan pak Ahyar,a�? ujarnya.

Masyarakat yang apatis dikatakan Anas hanya memerlukan contoh panutan. Jika peran itu bisa diambil Pemerintah Kota Mataram, ia yakin masalah bisa ditangani. a�?Dinas Kebersihan saja tak akan sanggup,a�? ujarnya.

A�Tak Cuma Mataram

Apakah sampah hanya jadi masalah Mataram? Tidak. Rupanya masalah juga jadi masalah di daerah lain. Lombok Utara juga menghadapi masalah yang sama.

Jelas terlihat, solusi pemkab masih setengah-setengah. Pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saja tak kunjung beres.

Dibeli pada 2012 senilai Rp 700 juta, lahan TPA di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kayangan seluas 4,4 hektare justru bermasalah secara hukum.

Memang Pemkab menang di Mahkamah Agung. Tetapi meski menang, lahan tersebut juga tidak bisa langsung dimanfaatkan sebagai TPA. Hal ini karena tidak ada jalan masuk ke lahan tersebut.

“Saya tidak tahu bagaimana perencanaannya dulu sehingga jalan masuk ke TPA tidak ada,” ujar Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Lombok Utara I Ketut Masa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan kepala dusun dan kepala desa setempat terkait rencana pembebasan lahan yang akan dipergunakan sebagai jalan masuk ke TPA.

“Ada beberapa petak tanah yang akan dibebaskan. Kita masih lakukan pembicaraan dengan pemilik dan ada yang sudah memberikan lampu hijau,” ungkapnya.

Soal sarana, kabupaten paling muda di NTB ini masih minim. KKP hanya memiliki tiga dump truk dan tiga amrol untuk mengangkut sampah dari seluruh kecamatan. Sebuah pekerjaan yang nyaris tak mungkin.

Idealnya, untuk mengangkut sampah yang ada di seluruh kecamatan, setidaknya disiapkan tiga dump truk dan dua amrol di tiap kecamatan. Selain itu, KKP juga masih membutuhkan depo sampah di tiap kecamatan. Barang ini belum ada.

Itu baru di daratan Lombok Utara. Belum menghitung sampah di tiga kawasan wisata tiga gili. Saat ini di sana sudah ada satu unit kapal yang dimiliki pemkab khusus untuk mengangkut sampah. Namun, saat kapal tersebut rusak, otomatis sampah di Gili Air tidak bisa diangkut ke daratan pulau Lombok.

“Kita harus menyewa publik boat untuk mengangkut sampah yang sudah menumpuk karena tidak diangkut selama tiga hari. Biaya sewa satu kapal Rp 800 ribu sehari,” jelasnya.

Ditambahkannya, solusi terbaik untuk menangani sampah di tiga gili adalah harus memiliki lahan penampungan sampah di masing-masing gili dan pengolahan sampah dilakukan disana.

“Kalau terus diangkut ke daratan biaya operasional juga cukup tinggi,” cetusnya.Di Lmbok Timur pun begitu. Bahkan, kalau diurai, permasalahan sampah jauh lebih kompleks.

Mulai dari keterbatasan fasilitas pengangkut sampah, anggaran untuk BBM Kendaraan sampah yang terbatas, hingga luas daerah yang tak mampu dijangkau petugas kebersiah Kantor Kebersihan dan Taman Kota (KKTK) Lotim menjadi persoalan yang dihadapi.

a�?Anggaran kami setiap tahun Rp 884 juta untuk BBM kendaraan angkutan sampah. Iya, kemarin ada anggaran yang belum terbayar menunggu APBD Perubahan,a�? kata Kepala KKTK Lotim, Mulki kepada Lombok Post.

Saat ini pun pihaknya punya utang hingga Rp 70 juta untuk biaya BBM kendaraan truk sampah. Setiap hari, dijelaskan Mulki hanya sekitar 160 meter kubik sampah yang bisa diangkut kendaraan KKTK Lotim. Jumlah armada pengangkut sampah yang tersedia hanya Sembilan unit. Tak kuat menampung beban sampah harian.

a�?Kita ada usulan untuk penambahan 15 unit kendaraan,a�? kata dia. Namun, usulan tersebut belum bisa dipastikan akan terealisasi mengingat setiap daerah kini sedang melakukan rasionalisasi anggaran akibat pemotongan dari pusat.

Di Lombok Tengah juga masalah tak kalah pelik. Sampah yang menggunung justru hanya diurus sebuah UPT. Itu sebabnya, saat organisasi perangkat daerah disusun ulang, Dinas Kebersihan akan dibentuk.

a�?Urusan sampah menjadi bom waktu karena yang menanganinya setingkat UPT kebersihan, dibawah kendali Dinas PU,a�? kata Anggota Komisi IV DPRD Loteng Ahmad Supli.

Dia berharap, dibentuknya Dinas Kebersihan akan menjadikan pengolahan sampah kian membaik.

Seakan berlomba, Lombok Barat pun tak mau kalah. Masalah sampah di sana juga tak terutus semuanya. Rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan 515,669 meter kubik sehari.

Dengan Kecamatan penghasil sampah terbanyak Narmada 75,670 meter kubik. Sementara kemapuan pengangkutan 271,60 meter kubik. Yang berarti ada sisa 244,07 meter kubik sehari.

Jumlah pekerja dan sarana yang terbatas jadi soal. Dinas Tata kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar hanya punya sopir, tenaga angkut dan tukang sapu cuma 180 orang. Jumlah Sopir 12 orang dengan 10 orang berstatus PNS dan sisanya honor.

Sedangkan tenaga angkut dan tukang sapu bersatus honor. Tukang sapu sebulan digaji Rp 600 ribu. Sementara honor tergangtung berapa hari mereka keluar bekerja.

Padahal Lobar punya dana retribusi sampah yang besar dari masyarakat. Jumlahnya meningkat tiap tahun. Target retribusi sampah tahun ini mencapai Rp 1,5 miliar.A� Namun diperkirakan akan tembus hingga Rp 1,6 miliar.

Retribusi dari rumah tangga yang berlangganan PDAM, perhotelan, SKPD, dan kecamatan menjadi sumber. Sebagian besar retribusi berasal dari PDAM yakni senilai Rp 85-90 juta perbulan. (ili/yuk/fer/dss/puj/ton/zen/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka