Ketik disini

Metropolis

Polda Akui Ada Pungli

Bagikan

MATARAM – Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) di internal Polri, menjadi atensi Polda NTB. Terlebih Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian telah menginstuksikan agar setiap institusi Polri di daerah segera membentuk tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).

Instruksi tersebut disikapi serius Polda NTB. Kemarin (13/10), Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono langsung mengumpulkan seluruh pejabat teras Polda dan melakukan video conference (vicon) dengan para kapolres yang berada di bawah Polda NTB.

a�?Kita sudah melakukan vicon, untuk menyikapi situasi ini, jangan sampai terjadi pungli lagi, termasuk percaloan dalam pelayanan masyarakat,a�? kata kapolda, kemarin.

Umar mengatakan, praktek pungli yang dilakukan anggotanya terus ia tekan. Namun, disatu sisi, jenderal bintang satu ini tidak menampik jika masih ada anggotanya yang melakukan pungli.

Karena itu, langkah penertiban dari Propam Polda telah dilakukan, baik melalui cara preventif seperti memberikan imbauan. Bagi anggota yang tidak bagus, Umar meminta kapolres untuk membina. Tetapi jika sudah dibina tetapi tetap mengulangi perbuatan pungli, siap-siap untuk diganti.

a�?Langkah preventif sudah kita jalankan, sekarang giliran penegakan hukum. Bagi anggota yang tidak satu visi dengan Polda NTB, terutama dalam pemberantasan pungli, langsung kita ganti dengan yang baik-baik,a�? tegas Umar.

Selain melakukan penegakan hukum bagi anggota yang melanggar, dalam hal pelayanan publik, Polda NTB melakukan inovasi.

Khusus untuk pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat, Polda NTB mengubah sistem pelayanan dengan komputerisasi.

Jika sebelumnya pelayanan banyak bersentuhan langsung dengan anggota, kini diperpendek melalui teknologi informasi.

a�?Kita rombak semuanya, di pelayanan SIM, STNK, termasuk SKCK, agar peluang-peluang adanya pungli bisa diminimalisasi,a�? jelasnya.

Persoalan adanya pungli di Samsat pun menjadi atensi Brigjen Umar. Pelayanan terpadu Samsat yang melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dan Jasa Raharja akan dibenahi bersama-sama.

a�?Saya akan perintahkan Dirlantas untuk mengecek yang di Samsat. Jadi akan ditungguin, ditongkrongin sampai bagus,a�? kata Umar.

Lebih lanjut, Brigjen Umar mengatakan, dengan perbaikan dan inovasi yang dilakukan Polda NTB, diharapkan membawa perubahan dalam pelayanan publik.

a�?Kalau sudah begini situasinya, kemudian masih melakukan pungli, itu namanya keterlaluan, akan langsung diperiksa Propam,a�? tegas Umar sekali lagi.

Sementara itu, Kabid Propam Polda NTB AKBP Benny Bashir Warmansyah mengatakan, tim OPP Polda NTB telah terbentuk. Nantinya tim ini akan fokus pada setiap pelayanan publik.

a�?Kita sudah ada tim, setiap hari kita turunkan untuk mengecek apakah pelayanan yang dijalankan sudah sesuai prosedur atau tidak. Dan selama pengecekan ini kita lakukan tanpa sepengetahuan kapolres,a�? ungkapnya.

Benny mengatakan, sesuai dengan perintah Kapolda, setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya di lapangan, terlebih dahulu akan dilakukan pembinaan.

Jika tidak bisa, masih mengulangi perbuatan, akan ada tindakan tegas dari Propam. Tindakan tegas tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan sanksi yang diterima.

a�?Kalau tegas itu, berarti penundaan pangkat atau bisa juga langsung masuk sel. Tergantung dari besar kecil kesalahan dan peran anggota yang melanggar,a�? katanya.

a�?Presiden, Kapolri, dan Kapolda sudah memerintahkan seperti itu, berantas pungli. Dan dari kami, Propam Polda pasti tidak main-main dalam memberikan sanksi tegas,a�? pungkas Benny.

Sementara Polres Lombok Tengah juga memastikan bakal mengambil tindakan tegas. Sanksinya pun tidak main-main, yaitu pemecatan kalau anggota terbukti lakukan pungli.

A�a�?Kami siap menerapkan instruksi Kapolri,a�? kata Kasubag Humas Polres Loteng AKP I Made Suparta pada Lombok Post, kemarin (13/10).

Sejak keputusan Mabes Polri itu keluar, tekannya jajaran Polres Loteng langsung menggelar pertemuan internal, guna membahas dan menerapkan kebijakan dimaksud.

Hasilnya, seluruh pengurusan STNK, SIM, SKCK, hingga penanganan kasus narkoba dan reskrim di Polres Loteng, wajib menghindari yang namanya pungli.

Kalau ada yang berani melanggar, kata Suparta maka pemecatan menunggu. a�?Prinsipnya, kita harus bersih dari pungli. Apa pun alasannya, itu tidak boleh,a�? kata mantan Kapolsek Batukliang tersebut.

Ke depan, kata Suparta Polres Loteng akan menerapkan sistem online pengurusan SIM, STNK dan SKCK. Dengan begitu, kasus pungli bisa diminimalisir. (dit/dss/r2/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka