Ketik disini

Metropolis

Jangan Hanya Kejar Investasi!

Bagikan

MATARAMA�– Objek-objek wisata di Lombok semakin banyak a�?dijaraha�? para pengusaha. Spot-spot wisata yang tadinya terbuka untuk publik kini sudah diprivatisasi. Hal ini terlihat di sepanjang jalur Senggigi menuju Lombok Utara. Pembangunan villa dan hotel semakin menggurita dan menutup pemandangan langsung dari jalan ke pantai.

Tidak hanya gunung. Tebing-tebing di atas jurang pun tidak luput dari “jarahan” para pemilik modal. Mereka membangun fasilitas super mewah dengan view menjorok ke pantai.

Seperti di Desa Malaka. Satu per satu villa dibangun, jalan raya dipagari dengan seng proyek. Demikian juga di Nipah, sebuah hotel besar di bangun di bawah tanjakan sebelum Pantai Nipah.Termasuk pembangunan hotel baru setelah Pantai Senggigi yang menutup pemandangan menuju pantai.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB Lalu Mohammad Faozal mengakui, pembangunan villa dan hotel di tebing pantai menjadi masalah serius bagi perkembangan pariwisata ke depan. Ia juga tidak ingin pemandangan alam Lombok menjadi rusak akibat maraknya pembangunan.

Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah di kabupaten/kota lebih memperketat pemberian izin. Mereka harus merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten dan Provinsi NTB. Harusnya, RTRW tersebut dijadikan rambu-rambu untuk memberikan izin pelaku usaha. Di sana sudah jelas diatur garis sempadan pantainya. Tantangan ke depan adalah mengkonsistenkan RTRW dengan pemberian izin.

a�?Itulah yang saya bilang konsistensi pemerintah di kabupaten/kota tidak mempedomani kesepakatan yang ada di tata ruang,a�? katanya.

Pengawas tata ruang dari provinsi memang ada. Tetapi kewenangan memberikan izin ada di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Jika merujuk garis sempadan pantai, mestinya jarak 100 meter dari bibir pantai baru bisa dibangun. a�?Satu sisi memang menguntungkan, tapi di sisi lain merusak,a�? katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD NTB Ruslan Turmuzi meminta pemerintah tegas. Karena regulasi tata ruang sudah sangat jelas. Mulai dari undang-undang, hingga peraturan daerah sudah diatur tentang tata ruang tersebut. Jadi mestinya tidak ada keragu-raguan pemerintah untuk menindak. a�?Jangan dianggap pelanggaran tata ruang itu sepele, dampaknya besar,a�? kata politisi PDIP ini.

Jika dibiarkan seperti saat ini, menurutnya tidak ada gunanya semua aturan yang sudah dibuat. Jika ingin membangun hotel sembarangan, maka sebaiknya dijadikan saja sebagai kawasan ekonomi khusus seperti di Mandalika Resort. Sehingga ada otoritas yang mengelolanya. Mulai dari desain kawasan hingga perencanaan blok-blok.

a�?Tapi sepanjang dia bukan kawasan khusus, maka dia harus mengikuti aturan tata ruang di pemerintah,a�? imbuhnya.

Pemberian izin mestinya mengacu pada tata ruang, di dalamnya sudah diatur, mana urusan kabupaten dan mana urusan pemprov, serta urusan pemerintah pusat. Jika ingin menguji boleh tidaknya pembangunan hotel di kawasan tersebut, maka bisa dibuka perda RTRW, ia yakin bangunan itu tidak diperbolehkan. a�?Jangan hanya mengejar masalah investasi ekonomi saja tanpa memperhatikan tata ruang,a�? katanya.

Pelanggaran tersebut telah merugikan masyarakat banyak. Ia memprediksi lima tahun ke depan kawasan wisata pantai Lombok akan habis oleh pembangunan villa dan hotel. ujarnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka