Ketik disini

Politika

Harus Kumpulkan 300 Ribu KTP

Bagikan

MATARAM – Selain lewat parpol, kandidat pilkada juga bisa menggunakan jalur independen. Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansari menyampaikan, kandidat yang maju dalam Pilgub NTB melalui jalur independen harus didukung minimal 300 ribu suara. Dukungan tersebut dibuktikan dengan e-KTP.

Dukungan tersebut setidaknya tersebar minimal di enam dari 10 kabupaten/kota di NTB. Atau lebih dari 50 persen dari kabupaten/kota di NTB. a�?Jika tidak memenuhi dinyatakan gugur,a�? katanya.

Ia menjelaskan, persyaratan yang diatur pada UU di atas dukungannya harus disertai dengan e-KTP. Atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat satu tahun. Serta tercantum dalam DPT pemilu sebelumnya di provinsi.

KPU, kata dia, akan melakukan verifikasi administrasi saat penyerahan dukungan dan sebaran. Seperti daftar dan keabsahan dukungan (hard file), soft file, dan fotocopy e-KTP. Kalau memenuhi syarat, dilanjutkan ke PPS untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual. a�?Dalam prosesnya petugas KPU akan ke alamat di KTP tersebut, jika tidak ditemukan rumahnya dan calon tidak bisa menghadirkan ke kantor PPS, maka dicoret dan gagal,a�? tutupnya.

Pengamat politik dari IAIN Mataram Agus menilai, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada A�cukup memberatkan calon independen. Mereka yang mencari peruntungan melalui jalur perseorangan ini sulit bisa lolos sebagai peserta pilkada NTB 2018 mendatang.

a�?Sulit bagi calon independen untuk lolos,a�? kata Agus, kemarin (16/10).

Kesulitan tersebut, kata dia, sangat jelas terlihat dalam pasal 41. Pasal itu menyebutkan, persyaratan dukungan minimal calon perseorangan cukup tinggi.

NTB misalnya, masuk kategori 41 ayat (1) huruf b, bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari dua juta sampai enam juta jiwa harus didukung sedikitnya 8,5 persen.

Pada ayat 3 dikatakan, dukungan tersebut harus dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan e-KTP. Atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif tersebut.

Namun persoalannya, lanjut Agus, tidak semua penduduk atau penduduk yang terdaftar dalam DPT pada pemilu terakhir memiliki e-KTP. Tentu kondisi ini akan menyulitkan bakal calon independen. a�?Di samping itu jumlahnya juga cukup besar,a�? ujar Agus.

Melihat sulitnya persyaratan tersebut tak menutup kemungkinan bisa dilakukan kecurangan. Karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghindari berbagai kecurangan dalam calon independen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus benar-benar menjaga dan memelihara data pemilih pada pemilu terakhir. Apakah yang digunakan adalah data Pileg atau Pilpres 2014. “Tentu itu tergantung dari PKPU-nya nanti,” tegasnya.

Agus mengaku pesimis bila ada bakal pasangan calon yang maju di jalur independen bisa memenuhi persyaratan tersebut. Kalau pun bisa lolos, calon independen harus mempersiapkan diri dari sekarang. Selain itu, harus bekerja keras memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU Nomor 10 Tahun 2016 bagi calon independen. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka