Ketik disini

Tanjung

Pemprov Tegur KLU

Bagikan

MATARAM – Pemprov NTB melayangkan surat teguran kepada Pemkab Lombok Utara (KLU). Ini terkait maraknya pelanggaran tata ruang di kawasan pantai. Teguran tersebut disampaikan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) KLU.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB Akhmad Makchul menjelaskan, teguran tersebut merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan Pemprov NTB. Salah satunya untuk mencegah pelanggaran tata ruang. Teguran ditujukkan kepada pemerintah kabupaten/kota selaku pemberi izin, bukan pada pengusaha langsung.

a�?Karena dalam ketentuannya, siapa yang memberi izin dialah yang membatalkan,a�? kata Makchul.

Diharapkan dengan teguran tersebut, Pemda bisa mencabut izin bila bangunan melanggar atau menyetopnya. Selain itu, diharapkan BKPRD tetap melakukan pengawasan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan. Seperti penghentian sementara pembangunan hotel di KLU, tepatnya sebelum Pantai Nipah.

a�?Sudah diproses karena terindikasi melanggar sempadan pantai,a�? katanya.

Menurutnya, bangunan yang ada di tebing pantai jelas melanggar. Ini sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sempadan pantai itu 100 meter. Jika bangunan dibangun kurang 100 meter dari garis sempadan, maka termasuk pelanggaran. Tapi jika batas bangunan itu lebih dari 100 meter dari sempadan, tentu tidak masalah.

a�?Dia tidak boleh mengklaim atau membangun, sepanjang kalau itu kurang dari 100 meter,a�? katanya.

Selain penertiban dan peneguran, dalam rangka pengendalian tata ruang, PPNS Dinas PU tetap melakukan kajian dan survei ke lapangan untuk memantau pelanggaran. Menurutnya sangat mudah untuk melakukan pengawasan, hanya saja yang menjadi kendala selama ini adalah belum adanya rencana detail tata ruang masing-masing daerah. Seharusnya kabupatan/kota memiliki rencana turunan dari Perda RTRW dalam bentuk rencana detail.

a�?Sekarang ini tidak ada satupun kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang,a�? katanya.

Untuk hal-hal yang sudah diatur dalam RTRW seperti sempadan pantai dan sungai, sudah bisa dilakukan penindakan. Tapi pelanggaran berupa alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman sangat sulit dicegah karena rencana detail tidak ada. a�?Kalau untuk hotel-hotel di sempadan pantai mudah untuk melakukan penindakan,a�? ujarnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka