Ketik disini

Metropolis

Kepala Daerah a�?Biarkana�? Pungli

Bagikan

MATARAMA�– Para kepala daerah di NTB dinilai belum menunjukkan komitmen mereka yang kuat pada aksi pemberantasan pungutan liar (pungutan liar). Padahal, perang melawan pungli harus dimulai dari komitmen yang kuat seorang kepala daerah. Jika bupati, wali kota dan gubernur bersungguh-sungguh, diyakini praktik kotor ini bisa ditekan.

a�?Saya berani menantang, tanpa komitmen kepala daerah terutama di lingkup bupati wali kota, pungli ini susah diberantas,a�? kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, kemarin (17/10)

Baginya, sikap Presiden Jokowi yang tengah memberantas pungli menunjukkan bahwa persoalan pungli yang terus disorot Ombudsman selama ini sudah benar. Karena pungli secara fundamental sangat mengganggu masyarakat. Oleh karena itu, praktik pungli harus disapu bersih. a�?Pungli itu awal dari tindak pidana korupsi yang lebih besar,a�? tandas Adhar.

Beranjak dari pengalaman Ombudsman selama ini, Ia mengingatkan kepada semua pihak termasuk tim pemberantasan pungli yang telah dibentuk di NTB, bahwa pemberantasan pungli akan sulit dilakukan jika kepala daerah tidak memiliki komitmen kuat. Oleh sebab itu, pemberantasan pungli di daerah harus dimulai dari komitmen kepala daerah.

a�?Berdasarkan laporan yang masuk di Ombudsman, pungutan liar di NTB cukup marak,a�? ungkapnya.

Dari 170 hingga 200 laporan pengaduan setiap tahun ke Ombudsman NTB, 40 persennya adalah kasus pungutan liar.

Menurut dia, merebaknya pungli di daerah menunjukkan beberapa indikasi. Pertama kurangnya komitmen kepala daerah dalam memerangi pungli. Kedua, tidak adanya visi anti pungutan liar seorang kepala daerah, karena mereka memiliki kepentingan terhadap pungli tersebut. Ketiga, banyaknya pungutan liar juga menunjukkan ketidakmampuan kepala daerah mengatasi kepentingan kroni-kroni yang menambah beban seorang bupati atau wali kota.

Ia mencontohkan, sulitnya kepala daerah mencegah pungutan liar di sektor pendidikan. Karena beberapa kepala daerah masih melihat sektor pendidikan ini sebagai komoditi politik.

Kepala daerah di NTB menurutnya harus bisa mencontoh bupati atau wali kota daerah lain yang lebih maju. Mereka sudah menunjukkan komitmen yang kuat memberantas pungli, seperti Surabaya dan Bandung.

Bagi Ombudsman, sebenarnya mudah untuk memberantas pungli jika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat. Tapi ia belum melihat komitmen kuat tersebut ada pada bupati dan wali kota di NTB. Meski demikian, Ombudsman memberikan apresiasi kepada Bupati Lombok Utara yang berani mengambil tindakan tegas terhadap sekolah yang melakukan pungli. a�?Langsung dicopot,a�? katanya.

Sektor paling rawan pungli di pemerintahan itu adalah pelayanan perizinan. Disebabkan pemda belum membangun mekanisme pelayanan terpadu yang baik sesuai aturan. Ada yang membangun fisik saja tapi tidak diikuti pelimpahan kewenangan perizinan. Sampai saat ini baru tiga kepala daerah yang melimpahkan kewenangan perizinan yakni Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Lombok Barat, selain Pemprov NTB. a�?Tapi masih ada dinas-dinas yang belum mau menyerahkan kewenangannya,a�? ujar Adhar.

Selain sektor perizinan, Ombudsman mencatat sektor yang paling rawan pungli adalah sektor pendidikan. Ombudsman mencatat, setiap kali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) uang pungli yang mengalir mencapai Rp 2 miliar, mulai dari pungutan di tingkat SD, SMP dan SMA. Modusnya adalah, banyak orang tua yang mendaftarkan anak lewat jalur belakang dan bertemu dengan oknum guruA� atau kepala sekolah dan mereka menyerahkan uang pungutan. a�?Dan kepala daerah melakukan aksi pembiaran pungli,a�? ungkapnya.

Ia mengungkapkan, di NTB pungli juga marak di Badan Pertanahan Nasional (BPN), pelayanan Imigrasi dan juga kepolisian dalam pelayanan SIM dan STNK. Di BPN, Ombudsmen belum melihat komitmen yang kuat di level kantor wilayah NTB. Sehingga laporan praktik pungli dari masyarakat tidak terselesaikan. Padahal sejak dua tahun lalu, Ombudsman terus mendorong perbaikan pelayanan publik di BPN. Meski demikian, ia memberikan apresiasi kepada kantor BPN Kota Mataram yang melakukan perbaikan pelayanan dengan baik.

Ada beberapa penyebab maraknya praktik pungli baik di instansi pemerintah daerah, BPN, Imigrasi dan kepolisian. Di antaranya, petugas masih menganggap pungutan liar adalah sesuatu yang wajar. Kebiasaan ini mereka benarkan dengan berbagai alasan seperti menjadikannya sebagai sebuah kesepakatan atau atas dasar keihlasan.

Pemahaman aparat tentang pelayanan dan dampak pungutan liar, hal ini diperparah dengan sistem pelayanan yang buruk. Tidak ada standar operasional prosedur (SOP) pelayanan sehingga mudah dimanfaatkan oknum-oknum pelaku pungli. Dan penyebab lainnya adalah kurangnya komitmen pipinan, mulai dari pimpinan instansi hingga kepala daerah. Mereka cenderung membiarkan bawahan yang melakukan pungli.

Terhadap praktik-prakti ini, Ombudsman NTB selama ini trus melakukan survei, telaah pengaduan, hingga melakukan pengungkapan kasus pungli. Di kabupaten Lombok Barat Ombudsman menangkap basah pelaku pungutan liar. Selain itu, Ombudsman juga melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pemerintah kabupaten/kota. a�?Dengan kepala daerah kita melakukan pendekatan-pendekatan,a�? ujarnya.

Adhar menambahkan, untuk menciptakan pelayanan yang bebas pungutan liar, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan seorang kepala daerah. Di antaranya membangun inovasi dalam sistem pelayanan. Banyak ide-ide kreatif yang bisa dilakukan agar meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian, membuka desk pengaduan pelayanan di setiap instansi sebagai evaluasi perbaikan kinerja pelayanan. Dan membangun mekanisme yang terbuka, misalnya di sekolah belanja dan serapan anggaran diumumkan agar masyarakat bisa mengetahuinya.a�?Sebenarnya mudah kalau kepala daerah mau,a�? tandas mantan jurnalis ini.(ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka