Ketik disini

Headline Metropolis

Dewan Akan Gedor Menteri BUMN

Bagikan

MATARAMA�– Belum jelasnya nasib unit II Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang membuat dewan geram. Rencananya, dalam waktu dekat mereka akan mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian terkait lainya. Ini untuk membahas masalah pembangkit listrik tersebut.

a�?Secara kolektif kami akan mendatangi Kementerian BUMN untuk kedua kalinya, biar mereka yang memanggil PLN untuk menyelesaikan persoalan ini,a�? kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB H Suharto pada Lombok Post, kemarin (18/10).

Diberitakan sebelumnya, PT PLN sudah lepas tangan dalam proyek tersebut. Mereka tidak bisa mengoperasikan karena belum ada kepastian dari pemerintah pusat. Akibatnya, dari tiga mesin PLTU, hanya mesin unit II yang mangkrak. Sementara unit I dan III sudah bisa beroperasi. PT Barata selaku vendor pun sudah menyerah karena tidak kuat lagi menanggung beban biaya yang membengkak.

Suharto mengatakan, mesin yang dibangun dengan uang negara tidak boleh disia-siakan, dibangun lalu dimangkraknya. PT Barata selaku anak perusahaan PLN harus bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Ia tidak menerima vendor beralasan berhenti karena merugi.

a�?Apapun alasan, hanu ya hanu sudah gak zaman lagi,a�? kata politisi Hanura ini.

Orientasi ke depan bukan mencari alasan, tetapi yang harus dibangun adalah bagaimana membuat proyek tersebut dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu maka negara harus memberikan dukungan kepada PLN agar bisa melanjutkan pembangunan unit II yang mangkrak. Sebab pembangunan yang dilakukan sejak tahun 2010 sudah menelan ratusan miliar uang negara.

a�?Jadi tidak boleh terjadi (mangkrak) di muka bumi ini, apalagi di NTB yang notabene sangat membutuhkan listrik,a�? ujarnya.

Dalam rangka itu, pihaknya akan mendorong Kementerian BUMN agar memberikan kepastian tentang nasib tindaklanjutnya. Sebab untuk keberlangsungan unit II menurutnya sangat membutuhkan dukungan politik. Dewan akan mendorong agar negara mau membiayai kelanjutan pembangunan PLTU tersebut.

Jika melihat ke belakang, menurut Suharto, pembangunan dikerjakan PT Barata yang bukan ahlinya dalam PLTU. Sehingga dia melakukan salah hitung dan rugi. Jika dia sudah memiliki pengalaman tentu tidak akan seperti itu jadinya. a�?Tidak boleh mengkambing hitamkan waktu, sekarang sudah tidak zamannya lagi,a�? katanya.

Yang jelas kata dia, dalam kasus ini, Komisi IV akan berusaha mencarikan solusi agar bisa dilanjutkan. Baik dengan mendobrak kantor Kementerian BUMN atau Kementerian ESDM. Atau jika melalui kelembagaan prosesnya lama, bisa saja ia sebagai kander Partai HanuraA� menyuarakan aspirasi ini ke kabinet yang di dalamnya juga diisi Partai Hanura. Untuk meminta agar pemerintah pusat menjadikannya prioritas.

a�?Kita dorong agar bagaimana pun caranya proyek ini bisa dimanfaatkan,a�? tegasnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka