Metropolis

Memalukan, Ada Instansi Tak Taat Pajak

syakirin

MATARAM – Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi mengisyarakatan, salah satu Wajib Pajak (WP) Kakap yang belum bayar pajak, berasal dari instansi pemerintahan. Sayangnya, Syakirin masih enggan mengungkapkan nama instansi pemerintah itu dan berapa besar tunggakannya. a�?Pokoknya, diatas Rp 25 juta,a�? kata Syakirin.

Tidak patuhnya instansi pemerintah ini dalam membayar pajak, dikhawatirkan akan memberi contoh dan preseden buruk bagi masyarakat. Jika pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara saja tidak taat membayar pajak, apalagi masyarakat umum.

Namun, Syakirin berupaya mengklarifikasi dengan mengatakan, kemungkinan instansi itu lupa menyisipkan anggaran membayar pajak. Sehingga pagunya tidak ada. Meski demikian, Syakirin menjamin denda keterlambatan tetap dikenakan pada instansi pemerintah itu. a�?Tetap kita kenakan, sanksi administratif sebesar dua persen,a�? imbuhnya.

Sementara itu, terkait perkembangan 29 WP yang belum membayar kewajibannya, Syakirin menegaskan sudah ada satu WP membayar. Yakni WP yang sebelumnya disebut-sebut mengajukan perbaikan data. “Salah satunya adalah WP yang kemarin ajukan perbaikan data,a�? jawab dia.

Sayangnya, Syakirin masih enggan mengungkapkan ke publik, mana saja WP pembangkang itu. Ia tetap memilih menyembunyikan identitas para pengemplang pajak, hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji mendorong agar para pengemplang pajak itu dibuka saja identitasnya.

a�?Dengan catatan, sebelumnya dibuatkan perjanjian hitam di atas putih, mereka harus bayar sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau tidak patuh, diekspose saja,a�? kata Misban.

Cara itu diharapkan bisa memberi efek jera, mana saja para pengemplang pajak yang tidak taat pada aturan pemerintah. Sehingga harapannya, media bisa mengawal kepatuhan para WP. a�?Jadi, jangan terus disembunyikan,a�? tegasnya.

Ia bisa memaklumi berbagai alasan para WP belum bisa bayar saat ini. Salah satunya adalah belum siapnya mereka dari segi anggaran untuk melunasi kewajiban.

Namun aturan tetap harus ditegakan. Termasuk, jika Dispenda telah menunjuk juru sita aset, bisa bergerak untuk memaksa mereka patuh. a�?Agar ke depan, mereka tidak main-main lagi,a�? tegasnya.

Meski saat ini target penerimaan pajak ditingkatkan dari Rp 19 miliar menjadi Rp 22 miliar, karena devisit penerimaan anggaran dari pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah, Misban mengatakan itu bukan alasan para WP harus ditekan atau tidak. a�?Substansinya adalah, mereka harus patuh. Itu saja,a�? tandasnya. (zad/r5)

Related posts

Mutasi Besar-Besaran

Iklan Lombok Post

Pemprov Bentuk Tim Rencana Aksi

Redaksi Lombok post

Ulat Bulu Serbu Pagesangan Timur

Redaksi Lombok Post