Ketik disini

Selong

Pemkab Lotim Didorong Bentuk Dinas Khusus

Bagikan

SELONGA�– Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lotim cukup tinggi. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, hingga pelecehan seksual. Untuk itu, pemerintah didorong A�membentuk dinas khusus yang menangani masalah pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak.

“Karena dari infromasi yang kami dengar dari bagian organisasi, SKPD yang menangani ini akan tetap kembali digabung. Padahal dari SK Kementrian daerah seharusnya membuat SKPD khusus yang memang fokus menangani masalah ini (Pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, Red),” kata Koordinator Bakti Mampu, lembaga pemerhati A�dan pemberdayaan perempuan Nurjanah.

Dari tahun ke tahun, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lotim terus meningkat. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Ironisnya, tidak ada inovasi yang signifikan terkait upaya mengantisipasi persoalan ini.

“Kalau ada SKPD khusus yang menangani masalah ini, pemerintah bisa dengan mudah megevaluasi sejauh mana program yang mereka buat berpengaruh. Selama ini program yang dibuat untuk pemberdayaan perempuan di bawah Dinas BPPKB kan hanya terkesan mengulang program tahun sebelumnya saja,” ungkapnya.

Belum lagi anggaran di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak per tahun menurutnya tidak sesuai dengan masalah yang ada. “Bayangkan hanya 190 juta tahun selama 2016. Apakah itu sesuai ditengah tingginya kasus yang dihadapi perempuan di Lotim ini?” tanyanya.

Karenanya, jika dalam OPD nanti ada SKPD yang khusus menangani masalah perempuan dan anak, ia berharap setidaknya pemerinta bisa menganggarkan lebih dan fokus untuk menangani masalah ini di tahun 2017 mendatang.

“Kalau dari OPD nanti itu tetap Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saya yakin itu sama saja seperti tahun sebelumnya. Tidak ada perhatian serius pemerintah terhadap masalah perempuan dan anak ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPPKB Lotim, H Suroto menjelaskan, penyebab batalnya didirikan SKPD khusus yang menangani masalah perempuan dan anak ini. Menurutnya itu dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah. “Kalau saya terus terang sangat mendukung itu. Tapi kemungkinan daerah tidak mampu memberikan anggaran. Karena kalau sudah ada SKPD baru, otomatis kan nanti harus diperhitungkan gaji pegawainya hingga operasionalnya,” jelasnya.

Untuk itu, agar tidak mengurangi fungsi dan niat untuk memberikan perhatian khusus terhadap tingginya kasus perempuan dan anak, ia mengatakan bisa saja solusinya yakni ditambah bidang dan seksi di Dinas yang baru. “Kan tidak masalah kalaupun nanti dinasnya cuma satu tapi bidangnya yang diperbanyak. Yang penting fokus kita adalah bagaimana mengatasi dan mengantisipasi masalah tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini,” tandasnya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka