Ketik disini

Headline Tanjung

Banggar Was-Was, Pemkab Santai

Bagikan

TANJUNGA�– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Lombok Utara 2016 sudah disahkan oleh legislatif dan eksekutif. Bahkan saat ini sedang dalam proses evaluasi di tingkat A�provinsi. Namun Banggar DPRD Lombok Utara mengaku masih ada perasaan was-was.

Anggota Banggar DPRD Lombok Utara Ardianto mengungkapkan, kekhawatiran menyangkut pos penerimaan pembiayaan Silpa 2015 yang dialokasikan dalam APBDP 2016. a�?Dari LHP BPK terdapat Silpa Rp 60 miliar kemudian dikurangi defisit Rp 9 miliar seharusnya sisanya Rp 51 miliar. Tetapi begitu draft KUA-PPAS kami terima dimunculkan Silpa Rp 48 miliar, ke mana sisanya Rp 3 miliar ini,a�? ungkapnya.

Ditambahkan, TAPD yang dikonfirmasi mengaku bingung dan akan mengecek kembali. Kemudian jumlah Rp 48 miliar tetap dimasukkan dalam draft APBDP 2016. a�?Kita pertanyakan tetap tidak ada jawaban jelas dari pemerintah,” keluhnya.

Menurut pria yang menjabat Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara ini, jika asumsinya benar maka akan ada perubahan pada pos pendapatan dan pembiayaan. a�?Kalau ada perubahan harus paripurna lagi untuk perbaikan. Saya berharap evaluasi yang dilakukan provinsi bisa mendeteksi ini,a�? tandasnya.

Lebih lanjut, Ardianto menduga ada dua hal kenapa ini terjadi. Yang pertama TAPD tidak paham dan kedua memang ada unsur kesengajaan. Sehingga nanti bisa digunakan untuk belanja yang tidak diketahui DPRD. a�?Dampaknya ada belanja baru yang tidak diketahui DPRD. Ini pernah terjadi sebelumnya yakni landscape kantor DPPKAD,a�? ungkapnya.

Ardianto berharap asumsinya keliru. Karena kekhawatiran ada dampaknya di kemudian hari yang bisa saja menimbulkan dampak hukum. Bahkan sesuai aturan harus dibahas kembali untuk kemudian diparipurnakan lagi. a�?Padahal sudah jelas dalam sidang paripurna sebelumnya tentang penjelasan kepala daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2015, Silpa yang tercatat Rp 51 miliar,a�? tutur politisi Hanura ini.

Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin yang dikonfirmasi wartawan mengaku belum melihat secara rinci draf APBD Perubahan yang saat ini masih dievaluasi Provinsi NTB. Menanggapi anggaran Silpa yang berkurang Rp 3 miliar itu, menurut Sarifudin, kalau memang untuk kepentingan masyarakat tidak apa-apa. Namun tentu harus mengikuti prosedur yang berlaku seperti melalui pembahasan serta perencanaan hingga kesepakatan. a�?Kita tunggu saja hasil evaluasi di pemprov, karena ketika nanti ditemukan ada kejanggalan pastinya provinsi juga akan memberikan saran bagaimana penyelesaiaannya,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys