Ketik disini

Headline Metropolis

Begini Praktik Pungli di Kelurahan!

Bagikan

MATARAM – Pungli (pungutan liar) yang menjadi sorotan berbagai media nasional belakangan ini ternyata tak hanya terjadi di level atas. Investigasi Lombok Post menunjukkan pungli juga terjadi di level kelurahan yang menjadi perpanjangan tangan paling ujung Pemkot Mataram.

Penelusuran dimulai ketika Koran ini menyamar menjadi seorang warga biasa yang perlu mengurus surat di Kelurahan Taman Sari, Ampenan. Pelayanan yang diberikan di sana memanglah cepat. Hanya lima menit. Tanda tangan sekretaris lurah yang mewakili lurah sudah diperoleh. a�?Ini berkasnya mas, coba diperiksa dulu,a�? kata seorang staf pada Koran ini.

Masalah baru muncul ketika Lombok Post melontarkan pertanyaan apakah pengurusan surat tersebut memakan biaya atau tidak? Tak ada jawaban pasti yang diberikan si petugas. a�?Berapa saja,a�? jawabnya singkat.

Uang Rp 50 ribu lantas coba kami sodorkan. Dari dalam tas pribadinya, petugas berkerudung tersebut lantas mengeluarkan kembalian dua lembar Rp 10 ribu. Celakanya tak ada kwitansi atas uang Rp 30 ribu yang ditarik tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim mengaku tak terkejut dengan kejadian itu. Investigasi yang juga pernah dilakukan pihaknya tahun lalu menunjukkan pungli memang banyak terjadi di kelurahan di Mataram.

“Pungli adalah pungutan yang dilakukan pelayan publik tanpa ada dasar hukum penarikan,a�? katanya menjelaskan secara sederhana.

Hal ini sebenarnya sudah disampaikan pada wali kota tahun lalu, dengan jawaban akan dilakukan penertiban. Dia menegaskan, pungutan di pelayanan level mana pun harus mengacu pada dasar hukum yang jelas.

Dalam kasus di Taman Sari, termasuk sejumlah kelurahan yang ia temukan, indikasi itu jelas terlihat. Tidak adanya kwitansi yang diberikan atas uang yang dikeluarkan warga menjadi gambarannya. a�?Janganlah lagi menyusahkan masyarakat,a�? kecamnya.

Setiap pungutan resmi, lanjutnya, masuk ke kas negara. Tanpa ada kwitansi yang resmi pula, hampir dapat dipastikan, uang yang dibayarkan masyarakat yang mengurus ragam keperluan tak mengarah ke kas negara. Sehingga sangat sulit dibantah jika hal itu dianggap bukan pungli.

Jika terbukti, ia mengatakan ragam jenis sanksi bisa diberikan. Mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga pencopotan jabatan si pejabat yang bermain uang haram pungli. “Butuh keberanian moral para pimpinan untuk membina pelanggaran yang ada,a�? tukasnya. (yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka