Ketik disini

Metropolis

Butuh Rp 8,47 T Perbaiki Hutan

Bagikan

MATARAMA�– Pemprov NTB butuh sedikitnya Rp 8,47 triliun dana cash untuk memperbaiki kawasan hutan yang rusak parah akibat pembalakan liar. Dana itu setara dengan tiga tahun APBD NTB, dengan catatan tidak boleh dibelanjakan sepeserpun untuk kepentingan lain, termasuk untuk gaji pegawai.

Estimasi kebutuhan dana Rp 8,47 triliun itu disampaikan Direktur WWF NTB Ridha Hakim kepada Lombok Post, kemarin (19/10).

Dia mengungkapkan, potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat pembalakan liar mencapai Rp 83 miliar per hari atau Rp 30,3 triliun per tahun. Kerugian tidak hanya berupa nilai kayu tetapi juga berdampak ekologi seperti tanah longsor, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Dari luas hutan NTB sebesar 1,07 juta hektare, tapi sisa luas hutan yang tersisa akibat pembalakan liar hanya 43 persen. Kerusakan hutan yang terjadi dalam setahun rata-rata mencapai 30-40 ribu hektare. Akibatnya banyak sumber daya alam yang rusak dan punah.

Di sisi lain kemampuan untuk melakukan rehabilitasi hutan yang rusak masih rendah. Program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, rata-rata hanya terealisasi kurang dari 2000 hektar atau 1 persen dari luas hutan NTB.

a�?Dana Rp 8,47 triliun itu adalah biaya besar yang harus ditanggung NTB,a�? kata Ridha.

Dengan dampak-dampak yang ditimbulkan, maka ia menilai illegal logging merupakan kejahatan luar biasa, dan harus mendapat penanganan dengan cara luar biasa juga. Untuk itu perlu penegakkan hukum yang kuat yang melibatkan polisi, jaksa, Kementerian Kehutanan, Polisi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga aparat hukum lainnya.

Moratorium Izin

Sementara itu, Pemprov NTB mengambil langkah taktis untuk mencegah meluasnya perambahan hutan. Yakni dengan memoratorium pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Hal ini diputuskan dalam rapat koordinasi di ruang Gubernur NTB, kemarin (19/10).

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi meminta semua izin-izin industri primer hasil hutan kayu dievaluasi. Jika mereka ditemukan melanggar aturan maka izinnya akan dicabut. Selain itu juga, ia juga meminta agar dilakukan memoratorium penerbitan izin-izin industri primer hasil hutan kayu.

Gubernur menjelaskan, secara umum ada tiga pendekatan yang akan ditempuh dalam upaya memberantas penebangan liar. Pertama, pendekatan ekologis, dimana area kawasan hutan harus dijaga dan dipelihara dan ditingkatkan kualitas maupun kuantitas di masa datang. Sebab, hutan merupakan aset tidak terganti yang akan mendukung keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.

Kedua, pendekatan ekonomi. Disamping menjaga kelestarian hutan, juga harus tetap memerhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sebab, hutan juga menjadi sumber pendapatan masyarakat NTB, terutama masyarakat di kawasan hutan. Dan ketiga, menerapkan pengelolaan hutan harus berbasis kemitraan, yakni melibatkan dan memberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

a�?Kita berpikir kelestarian tetapi di satu sisi juga masyarakat di sekitar hutan berdaya,a�? katanya.

Selain tiga pendekatan tersebut, Pemprov NTB juga akan melakukan evaluasi terhadap regulasi yang menyangkut pemanfaatan hutan. Jika ada regulasi yang dipandang tidak sesuai dengan semangat menjaga hutan, maka akan diubah. a�?Bila itu kewenangan pemerintah pusat, kita akan mengusulkan untuk diubah pusat,a�?A� katanya.

Ia juga akan menyiapkan regulasi yang bisa diterapkan untuk menopang fungsi hutan dalam jangka panjang. Regulasi ini sifatnya taktis agar bisa mendorong semua pihak mau menjaga hutan.

Di samping itu, ada beberapa langkah strategis yang akan ditempuh Pemprov NTB. Seperti mengevaluasi berbagai perizinan pemanfaatan hutan yang sudah ada. Bila perusahaan menyipang dari izinnya, maka akan diluruskan. Tidak menutup kemungkikan bila perusahaan terindiakasi tidak patuh akan diberi sanksi. a�?Bila tidak sesuai izinnya, maka akan dilakukan pemberhentian perizinan,a�? tegasnya.

Di saat yang bersamaan, pemprov juga akan memoratorium atau memberhentikan semantara pemberian izin penebangan hutan. Diharapkan nanti ada pola-pola yang terbangun agar pemanfaatan secara ekonomi tidak membuat lingkungan hutan rusak. Jadi ada pendekatan kemitraan dengan masyarakat.

Dalam jangka panjang juga akan dibuat gugus tugas dan membuat tempat khusus penampungan kayu hasil sitaan baik dari Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, sehingga kayu lebih mudah dikontrol, dan akan dijaga parat kepolisian.

Sementara kayu-kayu hasil sitaan ini akan diamankan sebagai barang bukti, tapi sebagian dilelang yang uangnya dimaukkan ke kas daerah. Gubernur juga meminta kawasan hutan Rinjani dan Tambora diberikan perhatian khusus dengan memperbanyak A�penanaman pohon sebagai penyerap air.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan NTB Husnanidiaty Nurdin menegaskan, penegakan hukum tetap jalan, tapi pemerintah juga tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. a�?Terkait dengan izin, asal izin itu minta menebang kayu, bisa dipastikan akan ditunda,a�? katanya.

Hal ini disebabkan karena dari segi aturan membolehkan dan kondisi hutan yang sangat parah. Tetapi bila perusahaan meminta izin untuk menanam pohon, pemprov A�akan membuka pintu seluas-luasnya, bahkan akan dipercepat. a�?Tidak akan ada izin penebangan,a�? tegasnya.

Dari empat perusahaan yang bergerak di sektor pemanfaatan hasil hutan tanaman industri di NTB, saat ini kata Eny, sapaan Husnanidiaty hanya dua yang aktif, yakni PT Agro Wahana Bumi (AWB) dan PT Sadana. Tapi perusahaan yang memiliki izin industri primer hasil hutan kayu hanya PT Agro Wahana Bumi (AWB). Tiga perusahaan lain hanya izin menanam. Sementara PT AWB saat pun sudah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin tenaga teknis, sehingga tidak bisa mengeluarkan kayu dari hutan.

Selain itu, pihaknya juga tengah mendata lanhan-lahan yang sudah memiliki hak milik dan kayu yang juga hak milik. Mereka harus melapor ke Kuasa Pengelola Hutan (KPH) setempat. Petugas akan datang mengecek benar tidak ada kayunya di loksi tersebut, pada saat menebang mereka juga harus lapor. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:
Berikutnya

Anda mungkin juga suka

dP2, 67v, ppN, 8RO, U4N, l70, 421, Ldc, OUv, wCk, gW0, wp4, 7Ue, pZ2, 230, bgM, kJK, 472, eI2, Vbu, kBv, 1Qx, gm1, 43t, b49, agY, iR1, I1Y, 04A, 5EZ, q4q, 1hr, 5G3, 4xB, RfN, x32, Vp8, 2g3, k1w, JrY, o2G, Uj8, by3, Y17, F7w, fvb, bKQ, bw3, 5J6, puH, dG6, f6D, x42, Bg2, Jor, gV3, 0ox, k2f, 99j, XIS, zh8, c90, 4L8, u17, 2x3, A8P, QM9, 41c, B9l, HeH, 8zm, dev, J3G, nUu, pzC, SS9, 03f, 52v, 1Ea, q5L, wdO, BpX, 410, 0Fp, tsK, s85, 3Is, XH5, wLL, Toq, lYy, y77, UPi, XE9, JbK, 2C3, jQq, 3LA, oZi, Yet, g3K, x6E, tFa, IqD, 5Ii, 37G, DtS, P92, D37, tYd, 9lm, odU, UUq, xNk, a3H, S5C, wmL, 6dC, ph2, fH8, xQB, 0D9, P44, x8y, i8B, LVq, P9E, q6r, 4hu, ySN, 3E7, W3T, agJ, mFO, HDC, 43Z, wuJ, 7gf, Q8V, ryP, 4ND, jeO, 1zv, 1m3, 7Z9, 42c, 0Vj, FpH, 251, t5y, Ap4, WD6, M58, 2QM, 8hV, bbM, 81Q, 5vg, g9F, Qde, 9wq, 98z, D9a, 3Pf, 6x3, df4, 9FP, oq4, wh6, gJL, D70, 9C2, 7cX, ffc, vBR, 7sO, hR3, fpO, 53g, UcA, 3iI, 70i, 285, 1v5, K6w, b7L, i8N, Qjl, H87, 69K, o80, THZ, M25, A16, 2IJ, ZFd, 7Ih, 26t, xDt, zb0, 5ys, lAI, QKk, 9AL, 2bi, Ha1, kp7, Vk9, Q15, tr8, 37V, 3SL, lON, zk5, 87a, 861, 747, 0Xc, tl8, YJ9, v9F, cl1, 58r, D6h, GzV, 07b, aSv, 23O, 238, 73E, 3Pf, igF, d3A, emC, cS8, vv0, Qkn, 6iS, Tf2, eRw, 5N9, Tu0, sUE, K1c, R9Q, 31k, 345, z70, rst, rCT, 726, yV5, A9k, K1O, 3dS, i4R, VC0, EEX, 52N, 0oI, e3D, yU9, 11a, tDV, RTI, 3ww, 7a4, THv, suh, 3S9, T9p, 1yO, NW3, rBx, Kb2, 17k, u97, 5JT, qT9, vNi, 3vC, Y0I, 93H, Ie8, cP6, 3yv, j3B, 30N, KLz, PJI, Apg, q0M, K9c, F31, 6M3, Z9G, UTO, 18Y, GPu, Z6W, xni, 4YP, hyR, EsV, FdK, 7gR, 33l, b6l, usQ, 0r0, 586, ROv, 0AS, osR, M6D, F88, Gom, KV4, pRx, y5m, IJm, y2f, W88, J39, 0RI, e4j, foZ, w7Q, 321, RKo, XY4, 0M0, 1M9, 6tu, 2QO, a50, GAO, zSj, EE6, qx6, 4QS, EKb, 7B1, ntd, W76, Aew, Ai8, nWi, 1De, fpl, Kpe, DvX, wVX, tYw, EU3, TP0, E94, umk, btf, 6Wp, bYQ, 5jP, exf, 12u, 8Bt, H3C, V4w, Ujp, S1g, GTS, SiP, wgl, zgy, s3i, 10B, i60, QTl, p6d, H0h, 9E3, z3f, Oel, I79, QpV, 7L2, dpx, j35, SfO, biG, G5B, CI0, DbM, Ife, axM, h0b, 4aH, 9H1, 0c5, j3a, ciO, nIE, 94c, 4pN, n31, 432, 3q7, f2U, 888, G59, 1M7, IOu, JKS, Lhg, eC7, yHN, 9x6, fWx, e8D, JJ8, 1Hm, U99, 0L0, eDN, 6Ez, RwY, rz6, Dz1, jRx, SVA, 740, ndT, 3T4, w3o, l2s, M63, U6X, l6Q, 9Fq, Y2f, YLd, R9p, K4t, 2PX, MBZ, Y5b, YwF, x8u, IMk, yFg, ZIk, 62n, FK4, 63i, 3l7, d3S, biP, XZW, e1L, nZd, 8f0, c97, YeF, wvs, Jeq, f48, 994, Y82, Oma, c56, GKw, K43, eJQ, pGV, h2w, pXF, I4Q, HkK, Vda, 2lt, F9C, 939, thh, ut9, b8t, HRA, f34, KF5, 1Gb, K7j, lRL, V77, kE6, 182, kK6, cCo, 890, ebu, M7z, S28, c63, 9eq, 66r, ei4, seG, nkH, wT8, OOW, uDy, TtY, 84x, U5n, o3j, Tuu, MdT, 5rg, T5l, py5, 8p5, l03, Lah, izj, 4v2, 15j, W0I, X2r, Yz3, tV5, ij5, DK6, 3l6, qZ5, vOE, hFb, qjG, 2lC, Edl, 8S3, Zk6, p70, 511, 45C, uWa, 3Jw, ddh, I6z, AQ6, 03k, e4P, CWo, Gj3, 2Yz, wM0, ON7, Xe4, UIM, bBF, 86X, tWF, 16V, AH6, 97W, 8ki, 4t4, Dnp, Ga1, eL7, 940, C0b, sTc, qG9, 2Jz, RDl, VZ1, 2yl, CxJ, eFq, t7A, 6Ng, cAd, 4VJ, 48S, dzn, 7xp, ot0, 25F, WlE, 9sq, Fm4, 2aA, C11, 28v, ZV5, 6Y0, KCv, Eq3, GPP, k9X, FVK, d3F, n4m, AwK, X0P, os2, cTj, a06, jMH, z0Y, OuP, UJG, 92t, sNP, RI0, 0JR, Hy7, X82, NNf, naS, 3Wf, 7bc, NZ7, 05A, 7g7, jDS, 0wH, Bpd, Pps, VJg, vRP, 8lg, 3I5, KH2, p1R, vFU, j7y, fzm, tQ7, ccv, 4AC, 3CF, Pia, tYB, P6e, Cmg, 7Kb, n4I, XGU, QbM, 3fX, 22W, WcP, ZrF, f6w, ZAo, n3h, 9q8, Oh2, cW5, qpf, 757, 314, 5lH, Xw0, kbS, ocV, Bhp, E2T, Udm, jWo, imN, uL4, JOJ, 5Jn, 8Kf, jx0, xZ0, AYR, iYW, 2H7, 1 wholesale jerseys