Ketik disini

Politika

KUR Belum Tepat Sasaran

Bagikan

MATARAM – Pekan ini, seluruh anggota DPRD NTB melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ini sebagai salah satu upaya menyerap semua aspirasi masyarakat yang kemudian akan disesuaikan dengan program-program pemerintah.

a�?Reses ini kita menyerap semua aspirasi masyarakat sesuai dapil,a�? kata anggota DPRD NTB Komisi III Fraksi PPP H Muzihir, kemarin.

Dikatakan, untuk di dapil Kota Mataram, ia cukup banyak mendengar keluhan sulitnya mengakses kredit usaha rakyat (KUR) sebagai modal usaha. Masyarakat beranggapan KUR lebih banyak dinikmati oleh pelaku-pelaku usaha yang sudah maju. Sementara untuk pemula tidak diberikan kesempatan.

Mendengar keluhan ini, sebagai anggota dewan ia mendorong lembaga perbankan untuk lebih aktif dan selektif menyalurkan KUR. Selain itu juga mempermudah persyaratan dalam mengakses KUR.

Diakui, meski KUR adalah program pemerintah yang suku bunganya disubsidi sebesar 70 persen, tak lantas membuat bank penyalur memberikan kredit. Tentunya perbankan menerapkan sisi kehati-hatiannya karena dana yang dipakai adalah dana nasabah, bukan pemerintah.

a�?Paradigma yang berkembang di masyarakat juga masih menganggap KUR adalah dana hibah, padahal bukan,a�? terangnya.

Karena itu, ia juga mengimbau kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan penyalur KUR untuk menyosialisasikan kepada masyarakat di NTB.

a�?Masyarakat juga harus paham KUR itu pinjaman dana, bukan meminta dana,a�? tegas Muzihir.

Anggota DPRD NTB Komisi II Fraksi Gerindra H Hamja menambahkan masalah serupa juga terjadi di dapilnya Lombok Timur. Tidak hanya KUR untuk mikro yang menjadi keluhan, masyarakat juga meminta akses untuk KUR TKI.

a�?KUR TKI ini masih nol, apa yang menjadi kendala di bank akan kami cari tahu dan solusinya seperti apa,a�? katanya.

Untuk penyaluran KUR baik mikro dan TKI, Hamja juga berharap ada kemudahan persyaratan bagi masyarakat dari bank penyalur. Jika terus diberikan kesulitan, maka masyarakat dan pelaku usaha bisa terjerat lintah darat atau rentenir.

Terpisah, Kepala OJK NTB Yusri saat ditemui dalam rapat koordinasi perluasan KUR di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pelaku usaha yang belum tersentuh KUR bukan terletak pada kurangnya sosialisasi. Karena OJK dan lembaga perbankan tetap gencar melakukan hal tersebut.

a�?Saya kira permasalahan ada di teknisnya,a�? jelas Yusri.

Dikatakan, permasalahan secara teknis adalah bank masih meminta agunan untuk KUR. Meski dalam persyaratan, pemerintah menetapkan tidak ada jaminan.

a�?Karena bank menerapkan prinsip kehati-hatiannya, dana yang disalurkan adalah dana nasabah yang menyimpan uangnya di bank,a�? jelas Yusri.

Alasan lain kemungkinan masyarakat tidak bisa mendapat KUR, karena adanya sistem informasi debitur (SID) bagi perbankan.

a�?Dari SID ini bank tahu, nama-nama debitur yang akan mengajukan pinjaman, apakah punya tunggakan sebelumnya, lancar atau tidak pembayaran pinjamannya,a�? katanya. (ewi/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys