Ketik disini

Praya

Pemkab Loteng Kumpulkan Peta Nambung

Bagikan

A�PRAYA – Kepala Bappeda Lombok Tengah (Loteng) HL Satria Atmawinata menyebutkan, penandatanganan berita acara hasil kesepakatan dengan Pemkab Lombok Barat (Lobar) pada 9 Juni lalu, tidak memiliki kekuatan hukum kuat dan terikat. Sehingga, wilayah Nambung tetap mengacu pada aturan hukum di atasnya.

A� a�?Saya menandatangani berita acara itu atas perintah bupati. Tapi, jangan terlalu dipermasalahkan,a�? kata Satria, kemarin (19/10) dihadapan Komisi I DPRD Loteng diruang rapat Banmus.

A�Ia mengaku, menghadiri agenda tersebut atas pemerintah Bupati HM Suhaili FT. Seharusnya, yang turut hadir pula ada Asisten I Setda Loteng HL Muhammad Amin, namun berhalangan. Kendati demikian, pihaknya menyayangkan kedua belah pihak, yang tidak mempersoalkan jauh-jauh hari masalah Nambung tersebut.

A�A� a�?Kenapa kita tidak mempermasalahkan Nambung ini, sejak surat keputusan (SK) gubernur Nomor 267 Tahun 1992 diterbitkan. Kenapa baru sekarang, kita ribut,a�? sindirnya dihadapan Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar dan Anggota Suhaimi, Lalu Ramdan, Sukatmi, Saharudin dan HL Kameran.

A�Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar meminta agar, Bappeda tidak perlu membicarakan hal yang lain-lain. Kecuali, mempersiapkan dokumen pendukung keberadaan Nambung, seperti peta Nambung pada tahun 1987, peta blok, SPPT dari Dinas Pendapatan (Dispenda) dan dokumen Undang-undang Nomor Tahun 69 Tahun 1958, serta historika Nambung.

A� a�?Mohon rekomendasi yang kami sebutkan itu, disiapkan dalam waktu segera. Begitu lengkap, baru kita mulai melanggah,a�? saran Qomar.

A� Senada dikatakan Anggota Komisi I DPRD Loteng Suhaimi. Ia meminta, seluruh dokumen peta harus sesuai dengan kondisi historika Nambung, tidak boleh ditambah, apalagi dikurangi. Dengan begitu, Loteng memiliki kekuatan hukum tetap, apalagi dipadu dengan kekuatan Undang-undang, bukan Permendagri, apalagi SK Gubernur.

A�a�?Seenaknya saja, Pemkab Lobar itu bangun hotel, homestay dan fasilitas lain di tanah kita. Hal itu sudah pelanggaran berat,a�? sambung Anggota Komisi I lainnya, Lalu Ramdan.(dss/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka