Ketik disini

Metropolis

Pemprov Minta Daerah Patuhi Aturan

Bagikan

MATARAMA�– Pemprov NTB meminta kabupaten/kota mematuhi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah disepakati bersama. Perda RTRW dari tingkat nasional, provinsi hingga kebupaten harus dijadikan pedoman dalam penerbitan izin. Sehingga tata ruang NTB tetap terjaga dengan baik.

Dikhawatirkan, maraknya pembangunan hotel dan villa yang melanggar tata ruang kawasan pantai bisa menjadi ancaman serius bagi dunia pariwisata NTB ke depan. Hal ini dikatakan Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTB Yusron Hadi pada Lombok Post, Selasa (18/10).

Yusron menjelaskan, Pemprov NTB bersama pemda kabupaten/kota sejak awal sudah duduk bersama mengatur tata ruang. Masing-masing daerah menyepakati kewenangan untuk mengatur daerahnya. Perda RTRW ini kemudian dirumuskan lagi ke dalam rencana detail tata ruang. Mestinya dokumen yang sudah disusun betul-betul dijadikan pedoman. Bila aturan ini ditaati maka lingkungan di NTB akan tetap terpelihara dengan baik. a�?Penyimpangan dan pelanggaran bisa kita minimalisir,a�? ujarnya.

Bila saat ini menemukan pelanggaran, maka menurutnya harus ditindak tegas, dalam hal ini yang bersentuhan langsung dengan pelaku adalah pemerintah kabupaten/kota. Penegakan aturan ini sudah menjadi komitmen politik bersama. Apa yang sudah dilakukan kabupaten akan dievaluasi pemprov. Demikian juga pemprov akan dievaluasi pemerintah pusat. a�?Jadi tidak ada kata tidak untuk tidak mematuhi aturan tata ruang kita,a�? katanya.

Pada kawasan wisata, hotel-hotel atau villa yang terindikasi melakukan pelanggaran batas sempadan pantai, maka petugas harus menertibkan. Mau tidak mau penertiban secara tegas harus dilakukan sesuai komitmen awal. Pengaturan tata ruang di kawasan wisata tidak semata-mata untuk kepentingan pemilik pengusaha, tetapi juga harus menyiapkan ruang-ruang publik yang bisa diakses masyarakat luas. Sehingga mereka bisa menikmati langsung suasana pantai. Artinya harus ada keseimbangan kepentingan investasi dan ruang publik. a�?Pengembangan pariwisata kita ke depan tidak mengeliminir kepentingan-kepentingan publik,a�? jelasnya.

Terpisah, Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB Ridwansyah mengatakan, masalah rusak dan tidaknya kawasan pantai pihaknya belumA� tahu. Tapi yang jelas seluruh pemanfaatan hutan dan pantai, apakah untuk pertambangan atau pariwisata harus melalui rekomendasi kesesuaian tata ruang. a�?Tidak akan ada izin yang dikeluarkan BKPM kalau tidak sesuai tata ruang,a�? katanya.

Jika ada indikasi pelanggaran, pihaknya harus melihat siapa yang melakukan kerusakan tata ruang, apakah dilakukan perusahaan atau pihak lain. Dalam konteks ini BKPRD hanya mengawasi dan mengendalian tata ruangnya, tapi yang mengizinkan adalah SKPD bagian perizinan. Jika terjadi pelanggaran atas izin maka pihaknya akan mengecek kepastian datanya. a�?Kita harus cek apakah ada izinnya atau tidak,a�? katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys