Ketik disini

Praya

Pembangunan Kantor Bupati Mulai Dibahas

Bagikan

PRAYA – Pembangunan kantor bupati Lombok Tengah (Loteng) yang menelan anggaran Rp 210 miliar lebih mulai dibahas di DPRD setempat. Seluruh fraksi menyetujui Raperda tentang pembiayayaan tahun jamak tersebut. Hanya saja dengan catatan tidak mengesampingkan anggaran program pembangunan sarana dan prasarana pendukun

A�a�?Kami ingin, pembangunan kantor bupati ini, muaranya untuk kepentingan peningkatan pelayanan birokrasi dan kesejahteraan masyarakat,a�? cetus juru bicara fraksi Golkar DPRD Loteng Saripudin, kemarin (19/10).

A�Tidak itu saja, pihaknya menyarankan agar Pemkab belajar dari Perda tahun jamak sebelumnya, yaitu pembiayayan pembangunan jalan kabupaten. Hasilnya, cukup maksimal dan tidak menimbulkan masalah. a�?Pada prinsipnya, kami juga menyetujui Raperda ini digodog. Tapi, mohon kami diberikan alasan rasional,a�? sambung jubir fraksi Gerindra M Tauhid.

Maksudnya, terang Tauhid pembangunan kantor bupati, harus memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Jangan sampai, pelayanan birokrasi masyarakat masih dipersulit, alur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. a�?Yang tidak kalah pentingnya, jangan melupakan pembangunan infrastruktur lain,a�? sarannya. Sementara itu, tanggapan yang berbeda datang dari fraksi PBB DPRD Loteng. HL Arif Rahman Hakim menyayangkan, jika kantor bupati, gedung DPRD, kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sarana pendidikan, kantor Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak), Dinas Dukcapil serta kantor PDE dan Arsip dirobohkan begitu saja.

Untuk itu, saran Arif perlu dipikirkan agar kantor bupati yang baru tetap berdiri namun tidak merusak kantor-kantor sebelumnya. Salah satu contoh, saat ini nilai aset kantor bupati tersebut mencapai Rp 52,5 miliar lebih. Kalau dirobohkan, sama saja membuang uang sebesar itu. a�?Selama proses pembangunannya juga, tolong dipikirkan dimana kantor bupati sementara,a�? ujarnya.

Hal yang sama dikatakan jubir fraksi Demokrat Lalu Fathurraham. Dengan lantang ia mengatakan, menolak membasah Raperda pembangunan kantor bupati yang dimaksud.

a�?Kami ingin, ada kajian akademis dan sosialisasi kepada masyarakat. Karena, kami tidak ingin menjadi masalah dikemudian hari,a�? saran Fathurrahman.

A� Selain itu, pihaknya juga memberikan pilihan, agar pembangunannya dilakukan di tempat lain, dengan menyediakan lahan baru. Harapannya, tidak merusak kantor yang ada saat ini. a�?Mohon ini dipertimbangkan,a�? serunya.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka