Ketik disini

Pendidikan

Perlu Dikaji Kembali

Bagikan

MATARAM a�� Usulan wakil Presiden RI H Jusuf Kalla akan merubah status guru daerah menjadi PNS pusat berat diwujudkan. Proses yang dilalui cukup panjang, salah satu yang harus dilalui adalah perubahan undang-undang.

a�?Tidak meratanya guru sekarang ini bukan salah daerah, tapi pusat,a�? kata Kadis Dikpora NTB H Muhammad Suruji, Selasa (18/10).

Dikatakan, tidak ada yang salah dengan usulan pusat mengusulkan. Guru pun tidak perlu resah. Daerah tidak bisa disalahkan adanya kelebihan guru di satu daerah. Bila ingin ada pemerataan guru di Indonesia, mestinya harus dihitung kebutuhan guru.

a�? Guru kurang di daerah mana dan jenjang apa. Ini jangan main mengusulkan saja, harus ada perhitungannya,a�? ujarnya.

Dijelaskan, usulan guru menjadi pegawai nasional dinilai menyulitkan guru. Dicontohkan, guru dari Kota Mataram tiba-tiba dipindah ke Jawa Barat. Psikologis guru bisa terganggu. Apalagi jika guru tersebut sudah memiliki rumah atau usaha di daerah tempat mengajarnya.

a�?Masak ini harus mereka tinggalkan,a�? ucap mantan Kepala BKD NTB ini.

Ditambahkan, kondisi ini berbeda dengan pejabat pusat di daerah. Pejabat ini dilengkapi dengan fasilitas seperti rumah, mobil, bensin, dan fasilitas lainnya.

a�?Kalau guru, apa pusat sanggup menanggung seperti ini?,a�? kata Suruji lagi.

Sementara itu salah satu guru Kota Mataram Hartini mengatakan, usulan guru menjadi PNS pusat akan menambah beban guru. Saat ini, sebagian besar guru memiliki hutang di bank. Tidak mungkin bank merelakan hutang para guru yang akan dipindah ini.

a�?Kebutuhan guru ini juga harus dipikirkan,a�? ujarnya.

Usulan ini, lanjut Hartini, harus memikirkan nasib keluarga guru. Jangan sampai guru harus berpisah dengan keluarganya lantaran harus menjadi pegawai pusat.

a�?Ada suami dan anak guru di sini. Bukan mereka saja yang akan pindah,a�? tutupnya. (jay/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka