Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Hotel di NTB Antisipasi Pungli

Bagikan

MATARAM – Pemberantasan pungutan liar tidak saja mengarah pada perilaku oknum aparat. Para pelaku wisata terutama perhotelan di NTB juga menolak pungutan liar. Terutama para pelaku wisata MICE di wilayah NTB.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra mengatakan komitmen itu sudah dibangun sejak lama. Menurut dia, hotel berbintang di NTB tidak menerima upaya pihak tertentu untuk meraup untung. Terutama para pelaku wisata MICE yang di antaranya menggunakan anggaran pemerintah.

“Bukan hanya satu kamar berdua dan diklaim menjadi satu kamar perorang saja. Banyak modus lainnya,” ujar Lanang kepada wartawan di Mataram.

Dikatakan,persoalan itulah di antaranya yang menyebabkanA� terbitnya kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) beberapa waktu lalu terkait pelarangan rapat di hotel. Lanang menjelaskan, sejak itulah pihak hotel di NTB membangun komitmen untuk tidak bermain-main dengan anggaran pemerintah.

Meski begitu, pihaknya mengakui kesulitan untuk mengawasi praktik tersebut. Sebab, ada saja oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Dia mencontohkan bagaimana persaingan bisnis juga mempengaruhi praktek tersebut.

“Terutama saat low season. Bahkan ada saja oknum yang meminta tanda tangan dan stempel hotel walaupun nggak ada kegiatannya,”jelas dia.

Terpisah, Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia atau INCCA Wilayah NTB juga mendorong agar perhotelan mendukung program pemerintah menyangkut pungli. Ketua INCCA NTB M Nur Haedin mengatakan sudah saatnya perhotelan di NTB berbenah untuk mendukung program pemerintah.

Menurut dia, INCCA NTB sudah berupaya maksimal untuk menarik pelaku wisata MICE ke NTB. Salah satu upayanya adalah promosi potensi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran di Pulau Lombok ke Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Program itu dinilai cukup efektif karena pada 2017 mendatang banyak daerah yang akan beraktivitas di NTB. Bahkan, beberapa kementerian pun memilih NTB menjadi tempat pelaksanaan kegiatannya.

“Maka itu mari kalangan perhotelan di NTB ikut menjaga nama baik wisata kita. Jangan sampai ada yang tangkap tangan melakukan praktek tersebut,” ujar dia.

Mengenai pengawasan, dia berharap Ombudsman NTB andil dalam mengawasi praktek tersebut. Termasuk pihak-pihak lainnya yang peduli terhadap pariwisata NTB. Yang terpenting, kata pria yang akrab disapa Edo itu, mendorong kesadaran pelaku wisata baik pihak hotel, event organitation, dan lainnya untuk ikut melawan praktek-praktek yang merugikan pemerintah itu. (tan/r3)A�

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka