Ketik disini

Headline Metropolis

Pemprov Harus Tanggung Jawab!

Bagikan

MATARAM – Satu per satu proyek mangkrak di NTB terungkap. Kali ini, proyek distribusi air minum untuk Gili Air dan Gili Terawangan juga menjadi salah satu proyek mubazir. Proyek yang menelan dana hingga Rp 12 miliar lebih ini menambah deretan panjang proyek sia-sia di NTB.

Sebelumnya, beberapa proyek mangkrak menjadi sorotan publik seperti Terminal Haji, Dermaga Telong Elong, pengembangan air bersih Pulau Maringki, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Labangka Sumbawa. Dana puluhan miliar telah dihabiskan, namun belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Suharto mengungkapkan, proyek distribusi air minum dari Teluk Nara menuju objek wisata Gili Air dan Gili Trawangan ini sendiri dibiayai APBN. Akan tetapi, satker dan pengawasnya adalah Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB.

Faktanya, proyek tersebut kini sudah hancur lebur.

Menurut Suharto, jika dikerjakan dengan benar maka pipa tersebut pasti utuh dan bisa dialiri air minum. Contohnya seperti kabel bawah laut PLN, proyek tersebut bisa karena desain dan pengerjaannya benar. ”Gak asal-asalan,” ujarnya.

Proyek distribusi air minum ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada pariwisata NTB. Khsusnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di gili. Dana Rp 12 miliar ini kemudian dititipkan melalui PU pada tahun 2012. Harapannya akan terbangun jaringan pemipaan air bersih bawah laut yang baik, dari Teluk Nara menuju daratan Gili Trawangan dan Gili Air Kabupaten Lombok Utara.

”Sayangnya para pemegang amanah yang mengeksekusi proyek tersebut tidak cermat,” katanya.

Ketidakcermatan ini membuat desain hingga pelaksanaan proyek tersebut gagal total. Akibatnya, uang negara sebesar itu seperti terbuang percuma ke laut. Pihak yang paling dirugikan adalah rakyat di gili, termasuk insan pariwisata.

Politisi Hanura ini meminta Dinas PU bertanggung jawab. Tidak hanya itu, mereka harus memastikan sistem distribusi air bersih bawah laut untuk kedua gili tersebut berfungsi. Meski saat ini ada perusahaan penyedia air bersih yang menggunakan Reverse Osmosis (RO), tetapi konsekuensinya air bersih menjadi mahal. Tidak seperti air bersih yang disuplai PDAM.

”Kami sebagai wakil rakyat tetap meminta PU harus bertanggung jawab untuk mengganti proyek yang gagal tersebut,” katanya.

Keberadaan perusahaan penyedia air bersih yang menggunakan proses RO membuat biaya operasional dan pemeliharaan pemilik hotel dan restoran di kedua gili jadi semakin mahal. Otomatis memberatkan.

”Perkara siapa yang salah dan harus dibagaimanakan, maka aparat penegak hukumlah yang paling tahu,” ujarnya.

Ia mengaku, dewan pernah mempertanyakan gagalnya proyek tersebut kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PU beberapa waktu lalu dan menunggu actionnya. Tapi  ternyata belum ada respon sama sekali. Ia berharap pengerjaan proyek ini tidak menyalahkan kondisi alam dan masyarakat. Patokannya sederhana, kabel bawah laut PLN saja sukses di lokasi dan tujuan yang sama. ”Lalu kenapa PU dengan pipanya gagal,” tanya Suharto.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Ridwansyah menjelaskan, secara teknis persoalan ini ditangani Dinas Pekerjaan Umum. Tetapi pada prinsipnya Gubernur  NTB sudah memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk menginventarisir proyek mangkarak, yang mengurus proyek seperti Dinas PU, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) untuk PLTS. Meski sumbernya bukan APBD, tetapi karena berada di provinsi maka harus menjadi tanggungjawab bersama. ”Gubernur meminta wajib hukumnya tahu untuk mengambil langkah-langkah,” katanya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka