Ketik disini

Metropolis

Siapa a�?Penikmata�� Parkir Objek Wisata?

Bagikan

MATARAM – Polemik tarif parkir yang tak seragam, terus jadi sorotan. Pemerintah Kota Mataram seperti tak berdaya menghadapi para juru parkir (jukir) yang semau-maunya menaikan harga parkir di luar batas wajar. Uniknya, rata-rata parkir dengan tarif tak wajar itu, kebanyakan di kawasan wisata kota Mataram.

Sebut saja, di antaranya Pantai Gading, eks Pelabuhan Ampenan, Taman Loang Baloq dan beberapa tempat wisata lain. Tarifnya, dari Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu. Itu baru untuk kendaraan roda dua. Padahal, sesuai aturan, tarif parkir roda dua, kisaran Rp 1000 a�� Rp 1500.

a�?Dari pada kendaraan tidak aman, lebih baik kami bayar,a�? kata pengunjung Pantai Gading, Lena pasrah.

Memang di salah satu sudut parkir, terpampang jelas tulisan tarif parkir Rp 2 ribu, permotor. Belum lagi, di tempat lain. Bahkan, dalam surat pembaca Lombok Post, beberapa waktu lalu, ada warga yang sampai a�?dipalaka�� Rp 5 ribu di eks Pelabuhan Ampenan.

Kepala UPTD Perparkiran H Samsul Hakim, tak menampik ada oknum menarik parkir semaunya. Namun ia memastikan, pelaku bukan jukir yang diangkat UPTD Perparkiran. Tetapi, kebanyakan jukir liar yang belum terdata.

a�?Kalau ada (di bawah UPTD) saya pastikan langsung pecat,a�? kata Hakim.

Ia mencontohkan kasus di Taman Loang Baloq. Tarif, parkir sampai ditarik Rp 2 ribu. Sayangnya memang, Hakim belum bisa menertibkan. Karena, pihak pengelola bertahan dengan berbagai alasan. Salah satunya, Rp 2 ribu, sudah termasuk biaya untuk kebersihan area taman.

a�?Saya sudah tegaskan ke mereka, kalau memang mau ditarik Rp 2 ribu, karcis tetap harus diberikan. Terserah diterima atau tidak, berikan saja,a�? tuturnya.

Namun, sayang permintaan itu belum dilaksanakan sepenuhnya pengelola taman. Meski ia mengaku sudah marah-marah. Tarif parkir tetap Rp 2 ribu, tanpa karcis. Akibatnya, lanjut Hakim, ia sulit mengontrol pemasukan dari taman. Setiap bulan, pengelola hanya menyetor Rp 1.125.000. Padahal kalau dia amat-amati, rate parkir di kawasan itu tinggi. Minimal setoran yang harus masuk ke PAD kota, Rp 2 jutaan.

a�?Nah, kalau Pantai Gading dan eks pelabuhan, itu masih samar-samar,a�? ujarnya.

Sampai saat ini, Hakim mengaku belum berani masuk ke kawasan itu. Karena sebelumnya, dua tempat itu statusnya dijadikan sebagai objek pajak parkir. Bukan, retrebusi parkir. Sehingga, pengelolaan sepenuhnya ada di Dispenda.

Informasi terakhir, ia sempat mendengar, SK Wali Kota yang menegaskan dua tempat itu jadi objek pajak parkir, akan ditandatangani. Namun sampai saat ini, belum ada kejelasannya.

a�?Termasuk juga Udayana, SK wali kota mau ditandatangani, tapi sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya,a�? ungkap dia.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi membenarkan. Aturan yang mengikat di tiga kawasan itu memang belum terbit. Ia juga belum tahu, siapa saja pengelola lahan milik pemerintah di tiga tempat itu.

a�?Apabila (lahan milik pemkot) memang seharusnya, masuk pajak parkir,a�? terang Syakirin.

Ia juga akui, di tiga tempat itu, baik pantai Gading, Eks Pelabuhan Ampenan dan Taman Udayana, memang belum ada masuk ke daerah. Posisinya yang masih sumir dan adanya keinginan dari dinas lain kelola, membuat tiga lahan itu statusnya masih ngambang.

a�?Ada keinginan Disbudpar masuk disitu, tapi ini masuk juga domain Pertamanan. Ini butuh pengaturan jelas secepatnya,a�? ulasnya.

Karena itu, hari ini, sekitar jam 9 pagi, rencananya di ruang sekda akan ada pembahasan terakit lahan mana saja yang masuk retrebusi parkir dan pajak parkir. Aturan amburadul selama ini, membuat mereka sulit memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor parkir.

a�?Kalau Dispenda saat ini kelola 18 titik, di antaranya parkir milik LEM, Mataram Mall, RS Islam, Airlangga Squere, Rumah Sakit Kota dan Provinsi, serta banyak lainnya,a�? tandasnya. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys