Ketik disini

Tanjung

Raperda Pengelolaan Sampahnya Mana?

Bagikan

TANJUNGA�– Sampah merupakan salah satu pokok di berbagai daerah, termasuk Lombok Utara. Untuk itu, Komisi I DPRD Lombok Utara mendorong eksekutif untuk segera mengajukan draf Raperda yang mengatur tentang sistem pengelolaan sampah. Sebab, Raperda ini sudah masuk dalam Prolegda 2016. a�?Kita berharap eksekutif segera memasukkan drafnya,a�? ujar Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto.

Ditambahkan, draf rancangan Raperda itu sudah ada di Bagian Hukum Setda Lombok Utara. Untuk itu, dewan akan mendorong supaya segera diajukan sebelum pembahasanAPBD 2017.

Perda ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah terkait rencana pengadaan tanah untuk pengelolaan sampah di Gili Air dan Gili Meno. Masing-masing seluas 20 are dengan perkiraan harga Rp 3 miliar. Bahkan surat rencana pembelian lahan sudah berada di meja pimpinan DPRD Lombok Utara dan didisposisikan ke Komisi I.

Lebih lanjut, Ardianto menjelaskan, perda itu nanti akan mengatur tentang sistem pengelolaan sampah. a�?Intinya kita dukung rencana pengadaan tanah itu. Tetapi harus diawali dengan Perda sebagai payung hukumnya,a�? tegasnya.

Dalam perda itu nanti akan mengatur tata kelola sistem pengelolaan sampah itu sendiri. Karena selama ini tanpa payung hukum, pemkab tidak bisa mengambil pungutan sampah.

Menurutnya, ke depan dengan diaturnya melalui Perda, pengelolaan sampah yang sekarang dilakukan lembaga yang ada di gili bisa diambil alih pemda. “Kalau sudah pemda ambil alih, terserah nantinya pola kerjasamanya. Apakah dipihak ketigakan atau seperti apa. Yang jelas ada payung hukum sehingga pemda juga mendapat hasil dari pengelolaan sampah itu sendiri,” pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka