Ketik disini

Giri Menang

Gagal Lagi, Gagal Lagi!

Bagikan

GIRI MENANG – Seperti diprediksi sebelumnya, sidang paripurna penetapan tata tertib (tatib) pemilihan wakil bupati (pilwabup) Lombok Barat (Lobar) kembali gagal digelar, kemarin (24/10). Padahal ini sudah yang ketiga kalinya. Alasannya tetap sama, jumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang hadir tidak korum.

Berdasarkan absensi kehadiran, dari total 45 anggota DPRD Kabupaten Lobar, yang hadir hanya 21 anggota. Anggota fraksi yang hadir, berasal dari Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura serta beberapa perwakilan fraksi lainnya.

Sementara yang murni tidak hadir satu pun, anggota dari Fraksi PKB, PPP, Demokrat, PBB, dan PDIP.

Rinciannya, Demokrat tiga kursi, PDIP empat kursi, PKB lima kursi, PPP empat kursi, dan Nasdem. Khusus Nasdem, dari lima anggota, yang hadir hanya satu.

Kecewa dengan sikap para wakil rakyat tersebut, ratusan warga yang mengatasnamakan Jaringan Komunikasi Masyarakat Lobar (Jarinkobar)

melakukan aksi demo di gedung DPRD Lobar, kemarin. Mereka memprotes sikap anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna itu.

Pantauan Lombok Post di lokasi, kekecewaan warga semakin menjadi, setelah jadwal paripurna yang diagendakan mulai berlangsung pukul 09.00 Wita molor. Masa yang sudah tersulut emosi, berusaha masuk ke dalam gedung untuk menemui pimpinan dewan. Mereka ingin mempertanyakan alasan ketidak hadiran para wakil rakyat tersebut.

Koordinator lapangan Muhammad Munawir mengatakan, masyarakat sangat kecewa atas sikap anggota dewan yang tidak hadir di sidang paripurna ketiga ini.

Anggota dewan dianggap sudah mempermainkan hukum. Dan dianggap gagal melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik. “Mereka makan gaji buta. Mereka lupa kalau mereka digaji dari uang rakyat,” ujarnya.

Dikatakan Munawir, kehadiran mereka ke gedung DPRD Lobar semata ingin mengawal secara langsung aktivitas sidang paripurna. Sebab mereka sudah terlanjur kecewa dengan dua sidang yang sebelumnya gagal.

“Paripurna ini sudah tiga kali diagendakan, namun selalu gagal. Ini ada apa, padahal tugas Pansus Tatib Pilwabup sudah selesai,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, masyarakat, kata Munawir melihat ada praktik kepentingan dalam persoalan pengisian jabatan Wakil Bupati Lobar tersebut. Karena itu mereka juga meminta agar Bupati Lobar H Fauzan Khalid mempunyai semangat yang sama dengan mendukung pelaksanaan pilwabup tersebut.

“Kami melihat ada indikasi itu, baik itu dari internal dewan, partai masing-masing, maupun dari pihak eksternal,” pungkasnya.

Nurzaini, perwakilan masa aksi lainnya menambahkan, pihak dewan harus segera bersikap atas gagalnya paripurna ini. “Jangan sampai kami berbuat dengan cara kami sendiri,” ancamnya.

Sementara Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun saat menerima perwakilan massa aksi menjelaskan, pihaknya sedari awal sudah berkomitmen untuk mengisi jabatan wakil bupati yang lowong. Buktinya, pihaknya juga sudah membentuk Pansus Tatib Pilwabup. “Tahapan sudah kami lakukan, bahkan pleno sudah kami laksanakan,” tegasnya.

Mengenai batalnya paripurna ketiga ini, Sumiatun menegaskan, sebagai ketua dewan ia tidak bisa mengintervensi anggota untuk hadir. Sebab dikatakan masing-masing anggota punya hak politik.

Dia melanjutkan, pada dasarnya pihaknya, khususnya Fraksi Golkar, PAN, Gerindra dan Hanura juga menginginkan agar proses tersebut berjalan dengan lancar.” Kami akan komunikasikan dengan fraksi dan pimpinan partai masing-masing. Jika tetap mentok, kami akan berkonsultasi dengan Mendagri untuk mencari jalan keluar,” imbuhnya.

Ditambahkan Sumiatun, akibat gagalnya paripurna Tatib Pilwabup, Paripurna tentang Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dipastikan gagal. “Perlu diingat, sebelum paripurna Tatib ini selesai, kami tidak akan laksanakan paripurna OPD,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Pansus Perda Tatib Pilwabup Mariadi mengungkapkan, bahwa tugas pansus bisa dikatakan sudah selesai. Sebab, pihaknya sudah menggelar pleno beberapa waktu lalu sehingga paripurna diagendakan digelar hari ini (kemarin, Red).

“Saat pleno pansus semua fraksi hadir. Tapi kami tidak tahu apa alasan mereka tidak hadir. Padahal dalam pleno mereka menginginkan agar paripurna bisa dilaksanakan dengan segera,” imbuhnya.

Tiga kali paripurna batal, menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap Bupati Lobar H Fauzan Khalid. Dalam pertemuan perwakilan masa aksi dengan pimpinan DPRD Lobar tersebut, Ketua  Jarinkobar Muhazzam menuding orang nomor satu di Lobar itu ikut bermain. Menurutnya, bupati turut melakukan lobi politik, agar pilwabup ini tidak pernah berlangsung.

”Ini isu yang tengah berkembang di masyarakat,” ungkap Muhazzam.

Namun, celetukan Muhazzam itu langsung ditepis Ketua DPC PAN Lobar Adnan. Ia meminta Muhazzam jangan sembarang menuduh. Karena bisa menimbulkan gejolak politik di Lobar. “Saudara Muhazzam saya minta ungkapan tadi diklarifikasi. Kalau tidak ada bukti itu sangat riskan,” pintanya.

Pertemuan anggota dewan dengan perwakilan massa itu, menghasilkan pimpinan dewan akan berkirim surat ke Kemendagri untuk meminta jalan keluar. Massa diminta turut mengawal surat tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih.

Setelah adanya kesepakatan dan komitmen, ratusan warga itu pun membubarkan diri. Rencana penyegelan kantor dewan dan penjemputan paksa anggota dewan yang tidak hadir urung dilakukan. (zen/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka