Ketik disini

Praya

Mandalika Dapat Rp 1,3 T

Bagikan

PRAYAA�– Tak ada lagi alasan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK) Resort tersendat. Pemerintah memastikan KEK Mandalika Resort akan mendapat suntikan dana segar sedikitnya Rp 1,3 triliun.

Dana itu berasal dariA� pinjaman pemerintah pusat ke Bank Dunia dan akan mulai cair pada Januari tahun 2017. a�?Total pinjaman sebesar USD 300 juta,a�? kata Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, saat berkunjung ke Mandalika Resort, kemarin.

Menko Maritim yang didampingi Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin diterima jajaran manajemen Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), pengelola KEK Mandalika. Dia mengatakan, dana USD 300 juta itu akan dibagi rata tiga destinasi yang sama-sama dikembangkan oleh pemerintah pusat secara serentak. Yakni Danau Toba di Sumatera Utara dan Borobudur di Jawa Tengah. Dengan kurs Rp 13.000 per dolar AS, maka satu daerah akan mendapat kucuran dana setara Rp 1,3 triliun.

Khusus Mandalika Resort, total kebutuhan diperkirakan akan mencapai Rp 1,8 triliun. Namun, Luhut menjamin, seluruh kebutuhan anggaran untuk Mandalika digaransi oleh pemerintah pusat.

Dia memastikan, pemerintah pusat memang yang harus menyiapkan anggaran, terutama untuk kebutuhan penyiapan fasilitas dasar di dalam kawasan. Sebab, kalau tidak, maka pengembangan destinasi wisata yang diharapkan akan mendatangkan dua juta wisatawan asing dalam setahun tersebut akan sangat lama.

Luhut mengatakan, dengan percepatan pembangunan infrastruktur dasar itu, diharapkan KEK Pariwisata Mandalika sudah bisa dan siap melayani proyek-proyek investasi di bidang pariwisata paling lambat tahun 2017. “Kita targetkan paling tidak tahun depan, sudah mulai berjalan proyek-proyek (investasi) nya,” katanya.

Dia sendiri mengaku datang ke NTB salah satunya untuk melihat sejauh mana progress pengembangan KEK Pariwisata Mandalika di Lombok Tengah. Salah satu yang menjadi perhatiannya kata Luhut adalah masih adanya 135 hektare lahan di dalam kawasan KEK yang diklaim sebagai milik masyarakat yang belum dibebaskan.

“Isu yang berkembangA� tentang klaim lahan 135 hektare ini harus segera diselesaikan. Saya sudah hubungi Menteri KLH dan Menteri Agraria, ini harus segera diselesaikan agar Mandalika bisa berjalan,”tegasnya.

Menurut Luhut, seluruh dari total lahan seluas 1.171,45 hektare di kawasan KEK Mandalika secara hukum merupakan milik pemerintah melalui PT ITDC sebagai pemegang HPL.

Sehingga, untuk menindaklanjuti masalah klaim masyarakat itu, Luhut menegaskan, semua pihak harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada. “Kalau itu memang milik pemerintah ya nggak boleh dong ada yang klaim. Kepada masyarakat akan kitaA� jelaskan, kalau memang perlu ada yang diselesaikan nanti kita selesaikan,a�? tandasnya.

Yang pasti kata dia, tidak boleh ada yang klaim miliki kalau tidak ada bukti atau surat surat yangA�kuat. a�?Kita harus belajar mentaati peraturan perundang undangan,” tegas Luhut.

Luhut mengatakan, pihaknya akan melihat seberapa jauh pemerintah bisa mengakomodir keinginan keinginan masyarakat pengklaim. Jika bisa dipenuhi akan dipenuhi, namun jika keinginan yang tidak masuk akal, maka pemerintah tak bisa memenuhi. “Kita berusaha akomodir apa keinginannya. Tapi kalau sampai pemerintah disandera oleh sekelompok orang, saya rasa itu tidak benar,” katanya.

Secara khusus, Luhut juga meminta tanggung jawab provinsi, kabupaten, TNI dan Polri mengatasinya kendala-kendala non teknis dan non teknis. “Kita tidak ingin menyengsarakan masyarakat. Jadi kita selesaikan persoalan lahan ini dengan cepat,a�? tandasnya.

Yang lain juga, tambah Ruhut soal keamanan. Semua pihak, tekannya harus ikut aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di KEK Mandalika. Karena jika situasi keamanan terganggu, maka investor takut berinvestasi. Begitu pula sebaliknya. “Investor yang kita harapkan adalah yang benar-benar berinvestasi. Bukan broker,” sindirnya.

Sementara itu, Komisaris ITDC HL Gita Aryadi meminta, agar masyarakat tidak mempersoalkan pinjaman Bank Dunia untuk pembiayaan Mandalika Resort. Karena tetap saja tujuan dari anggaran tersebut untuk kepentingan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Ia menambahkan, total lahan yang belum clear and clean saat ini, mencapai 109 hektare. Terhadap warga yang mengklaim, pihaknya menyilakan menempuh jalur hukum. Bukan sebaliknya. “Pak Gubernur sudah bersurat ke pusat, soal kejelasan lahan itu,” kata Gita yang juga Asisten II Pemprov NTB ini. (dss/kus/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka