Ketik disini

Metropolis

Nah Lho, Sudah Dilirik Kejati

Bagikan

MATARAM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akan menelaah proyek-proyek mangkrak yang ada di Bumi Gora. Kejati juga akan berkoordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D).

”Akan kami kaji, kalau ada penyimpangan, tindak pidana korupsi di situ kami akan melakukan penindakan,” tegas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Tedjolekmono, kemarin (24/10).

Meski demikian, Kejati tidak serta merta melakukan penyelidikan. Sebab ada prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu.  Salah satunya, SKPD harus mengajukan pemohonan ke Kejati NTB. Kemudian dia akan mendisposisikan kepada TP4D untuk melakukan penelaahan. Kalau tim menganggap perlu pendampingan kejaksaan, maka Kejati akan dampingi. ”Kami juga tidak mau menjadi semacam pemadam kebakaran, kalau ada masalah dilempar ke kami,” katanya.

Menurutnya, prosedur yang benar adalah ditelaah terlebih dahulu. Jadi tidak bisa semau-maunya memproses. Apalagi proyek tersebut sudah lama dan mangkrak. Jika dalam proyek tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara, atau ada indikasi tindak pidana korupsi, maka Kejati akan meminta penyidik tindak pidana khusus untuk menangani.

Sebab, dengan adanya TP4D bukan berarti bahwa kejaksaan tidak menelusuri. Akan tetapi TP4D lebih pada pengawalan terhadap proyek-proyek yang baru. ”Tapi bagi proyek yang sudah lama, dan faktanya ada kerugian negara yang timbul, ya kami sidik,” katanya.

Terhadap proyek mangkrak, ia menyarankan kepada pemerintah daerah membedah persoalannya. Ditelaah apa yang menyebabkan proyek tersebut mangkrak. Jika mangkrak karena ada penyimpangan anggaran, maka tidak bisa dianggarkan lagi. Sebab pola ini akan menjadi pelajaran tidak bagus dalam pelaksanaan pembangunan. ”Jadi kalau itu mangkraknya karena persoalan hukum, ya kami tindak dulu,” terangnya.

Kecuali proyek tersebut merupakan pengerjaan multiyears, maka tidak masalah dianggarkan lagi untuk perbaikan pembangunannya. Bagi proyek lama yang mangkrak dan disebabkan karena penyimpangan, maka harus diproses hukum terlebih dahulu. Jika sudah proses hukum selesai maka baru bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah.

”Terserah pemda apakah mau menganggarkan lagi, tapi pelaku yang menggelapkan atau korup tetap kami tindak,” pungkas Tedjolekmono. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka