Ketik disini

Metropolis

Pemprov Gak Berani “Sentuh”

Bagikan

MATARAM – Pemprov NTB tidak berani memperbaiki proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Labangka Sumbawa yang mangkrak. Penyebabnya, proyek tersebut masih tercatat sebagai aset milik Kementerian ESDM dan belum diserah terimakan ke pemerintah daerah.

”Bagaimana kita mau memperbaiki, malah salah kita nanti kalau pakai APBD,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB M Husni, kemarin (24/10).

Ia menjelaskan, masalah PLTS Labangka Sumbawa sebenarnya sudah disidik oleh Polres Sumbawa dan sedang berproses. Pihak Distamben NTB sendiri tidak tahu seperti apa hasilnya. Karena itu, ia tidak bisa berkomentar terlalu jauh.

”Kita hormati proses yang sudah dilakukan Polres Sumbawa,” katanya.

Pemprov NTB dalam hal ini masih menunggu proses hukum selesai. Karena status barangnya masih merupakan milik pemerintah pusat. Sehingga proyek tersebut masih menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM.

PLTS tersebut merupakan proyek Kementerian ESDM dan dikerjakan kontraktor dari pusat PT Azet. Setelah dikerjakan, pertemuan pernah dilakukan beberapa kali bersama kontraktor, pemerintah dan PT PLN. Bahkan sudah ada sertifikat layak operasinya yang diterbitkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan.

Pada dasarnya sudah bisa beroperasi. Hanya memang masih kendala teknis, tapi pemprov juga tidak bisa terlalu jauh ikut campur. ”Kita hanya meminta segara dimanfaatkan,” katanya.

Terhadap hal ini, Pemprov sudah bersurat cukup lama dan pernah memfasilitasi pertemuan. Saat itu beberapa pihak diundang, seperti PLN, pemerintah Sumbawa, Kementerian ESDM dan sebagainya. Bahkan Direktur Alkra Energi pernah berkunjung ke Sumbawa. ”Prosesnya sudah panjang,” ujarnya.

Karena proses hukum sedang berjalan, maka proyek tersebut saat ini terhambat. Pemprov berharap segera difungsikan. ”Kita hanya bisa meminta, karena itu barang mereka,” pungkasnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka