Ketik disini

Metropolis

Empat Raperda Baru Akhirnya Disahkan

Bagikan

MATARAM – Setelah bekerja maraton dengan intensif, empat panitia khusus terkait empat raperda baru Kota Mataram merampungkan tugasnya. Kemarin(25/10), empat raperda tersebut resmi disahkan menjadi perda dalam sidang paripurna DPRD Kota Mataram.

“Jelas tujuan empat raperda ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,a�? kata Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi.

Keempat raperda tersebut terjadi dalam dua perda untuk menyempurnakan perda lama dan dua lagi adalah perda baru yang dibentuk untuk mengakomodir kebutuhan sesuai perkembangan Mataram.

Pertama, perda perubahan atas perda 2/2012 terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kedua, perda perubahan atas perda 16/2011 terkait retribusi jasa usaha. Perda ketiga menyangkut penyertaan modal pemkot terhadap sejumlah BUMD, dan yang terakhir perda pencegahan dan peningkatan kualitas rumah kumuh dan pemukiman kumuh di Mataram.

“Dalam penyusunannya, tim telah melakukan sejumlah kajian dan diskusi alot,a�? ujarnya.

Konsultasi ke kementerian terkait, termasuk studi komparasi ke daerah lain untuk mencari perbandingan juga dilakukan. Tak hanya itu, diskusi dengan internal pansus dan dewan secara keseluruhan, termasuk dengan elemen pemerintah melalui SKPD terkait juga dilakukan. a�?Intinya kami ingin produk hukum terbaik,a�? tambahnya.

Dalam sidang yang dihadiri 33 wakil rakyat tersebut, dijelaskan pula maksud dan tujuan setiap perda tersebut. Secara sederhana, perda yang baru disahkan itu bertujuan mengatur dengan lebih baik lagi sistem tata kelola Kota Mataram yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan terkini.

“Kami minta selanjutnya pemkot jalankan perda ini dengan baik,a�? pesannya mewakili seluruh anggota dewan.

Menaggapi hal tersbeut, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh menyanjung dewan. Dia secara khusus berterima kasih pada seluruh tim yang sudah bekerja keras menyusun dan menyelesaikan empat perda tersebut.

“Dengan empat perda ini, langkah daerah untuk memajukan Mataram akan lebih cepat terlaksana,a�? katanya berkeyakinan.

Misalnya terkait menara telekomunikasi, aturan yang baru memungkinkan pemerintah bertindak lebih tegas dan objektif dalam mengambil kebijakan. Jikapun ada kekurangan, ia berjanji memperbaiki hal tersebut.

Begitu juga terkait masalah rumah kumuh. Kejelasan aturan menjadikan pemerintahannya bisa leluasa bertindak. Bahkan dalam waktu dekat ia sudah menyusun rencana mewujudkan 200 rumah laik huni untuk masyarakat pesisir. Hal itu menjadi langkah awal terhadap perbaikan selanjutnya.

a�?Kesejahteraan masyarakat, itulah yang kita tuju, terima kaih pada DPRD Kota Mataram yang sudah bekerja keras,a�? tukasnya. (yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka