Ketik disini

Metropolis

SKPD Masih Enggan Libatkan TP4D

Bagikan

MATARAM-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih enggan melibatkan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pelaksanaan proyek. Padahal tim ini dibentuk untuk mengurangi penyimpangan, sekaligus menjawab kekhawatiran pejabat akan kriminalisasi.

Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim mengatakan, instansi yang terdaftar di kejaksaan ada 10 lembaga, ditambah 15 SKPD dari provinsi. Sehingga total baru 25 SKPD yang melibatkan TP4D. Akan tetapi ia memaklumi, sebab tim ini baru dibentuk tahun 2015. Sehingga banyak instansi yang belum tahun peran dan fungsi tim.

Inspektorat selaku aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) akan membantu sosialisasi dan memperkuat peran TP4D. Apalagi peran APIP ke depan akan semakin besar dalam pengawasan pembangunan. Maka ia juga akan melakukan penguatan di masing-masing kabupaten/kota. Bila ada laporan yang masuk ke kejasaan, maka pengawas internal yang akan mengkroscek terlebih dahulu, untuk memastikan apakah ada penyimpangan atau tidak.

Ke depan ia berharap semua SKPD melakukan langkah antisipatif sesuai arahan TP4D. Sehingga bisa mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Apalagi jika SKPD merasa ragu untuk mengeksekusi suatu pengerjaan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Tedjolekmono mengakui, masih sedikit instansi pemerintah yang memanfaatkan TP4D. Dari 10 instansi ini ada 34 proyek yang ditangani tim.

Ia menyadari, minimnya SKPD yang menggunakan TP4D karena sosialisasi yang masih kurang. Untuk itu, kejaksaan terus melakukan upaya sosialisasi pada instansi pemerintah, sehingga tim ini bisa maksimal memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menjalankan program. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:
Sebelumnya

Anda mungkin juga suka