Ketik disini

Giri Menang

Pengusaha Hotel Keluhkan Retribusi Minol

Bagikan

GIRI MENANG-Retribusi minumal beralkohol (minol) di Lombok Barat (Lobar) dikeluhkan pengusaha hotel. Besarnya retribusi dinilai terlalu tinggi, dibanding pendapatan yang diperoleh pelaku usaha.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan TerpaduA� (BPMP2T) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) H Ahmad Efendi mengatakan, biaya perizinan minol sudah ditentukan dalam peraturan bupati nomor 24/2016. Pihaknya hanya menjalankan aturan tersebut.

“Ini sudah aturannya. Kami hanya pengeksekusi,a�? ungkapnya ditemui di ruang kerjanya, kemarin (26/10).

Dijelaskan, dalam aturan itu dinyatakan, seluruh usaha penjualan minol di Lobar saat ini diwajibkan membayar retribusi. Besarannya bervariasi. Untuk hotel bintang tiga, empat, dan lima wajib membayar Rp 50 juta. Sedangkan restoran dan cafe membayar Rp 75 juta.

“Retribusi ini berlaku untuk semua usaha, seperti kafe dan tempat karaoke. Sementara pedagang tradisional belum,” terangnya.

Retribusi minol sebelumnya di Lobar senilai Rp 500 ribu. Penarikan retribusi dengan jumlah tinggi ini, bertujuan untuk menekan peredaran minuman beralkohol di bumi Patut Patuh Patju.

Soal keluhan retribusi yang terlalu mahal dari pelaku usaha, Ahmad memaklumi. Kendati demikian, ia tegaskan tidak ada wewenang untuk mengubah aturan tersebut. “Keputusan nanti tergantung dari anggota dewan,a�? katanya.

Tingginya retribusi minol ini dikeluhkan oleh pelaku usaha saat berkunjung ke anggota DPRD Kabupaten Lobar, Selasa (25/10) lalu. Pelaku usaha dari Asosiasi General Maneger Hotel Indonesia (AGMI) Lombok, A�kompak mengeluh soal biaya perizinan minol dianggap terlalu memberatkan mereka.

Meski berat hati, kata Ketua AGMI Lombok Erick pengusaha terpaksa mematuhi aturan tersebut. Sebab jika, tidak sanksi sudah siap menanti mereka. Namun demikian mereka meminta dewan meninjau kembali aturan tersebut.

Seluruh retribusi izin minol berlaku tiga tahun. Bila habis, pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan. Sepanjang 2016, baru dua pelaku usaha yang sudah membayar. Yakni Cafe Bahari dan Cafe Notus di kawasan Senggigi. (zen/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka